Tak Perlu Lagi Keliling Kementerian, Izin Hulu Migas Bakal Cukup di Satu Pintu

Avatar photo

Rabu, 28 Oktober 2026 - 12:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Di tengah upaya menaikkan produksi minyak dan menekan impor, ada satu hambatan yang kerap memperlambat kontraktor sebelum mulai mengebor: izin yang harus diurus dari kementerian ke kementerian. Pemerintah menyiapkan Badan Usaha Khusus (BUK) dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) untuk mengakhiri pola itu dengan menjadikannya satu pintu perizinan hulu migas.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, panjangnya proses perizinan selama ini membuat kegiatan eksplorasi berjalan lambat.

“Saya tidak ingin nanti KKKS begitu sudah menang tender, izinnya pun mereka masih bisa jalan mutar dari kementerian ke kementerian. Ini yang membuat lama itu. Eksplorasinya lama, izinnya lama,” kata Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10).

Bahlil menyebut pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Migas telah mencapai sekitar 90 persen. Salah satu substansinya adalah pemberian kewenangan besar kepada BUK, termasuk urusan perizinan, sehingga seluruh proses cukup diselesaikan di satu pintu.

“Salah satu prinsip daripada pengusaha itu adalah kepastian. Aturan tidak boleh berbelit-belit. Kepastian terhadap perizinan dan harus clear,” ujarnya.

Selain perizinan, RUU Migas juga disiapkan untuk memberikan keringanan pajak pada tahap eksplorasi. Bahlil mencontohkan, pajak tidak perlu dibayar selama kegiatan masih dalam tahap eksplorasi dan belum menghasilkan. Kewajiban baru berlaku setelah ada hasil.

“Kalau enggak ada hasil, apa yang mau dibayar? Tapi jangan sudah ada hasil enggak dibayar. Itu juga keliru kita,” kata Bahlil.

Penyederhanaan ini sejalan dengan dorongan pemerintah untuk mempercepat produksi. Dalam kesempatan yang sama, Bahlil meminta pemegang konsesi yang telah menyelesaikan eksplorasi dan mengantongi persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) segera mengeksekusi proyeknya guna meningkatkan lifting nasional.

Lewat perizinan satu pintu dan insentif pada tahap eksplorasi, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi hulu migas yang lebih baik. Kepastian tersebut diharapkan mempercepat kegiatan eksplorasi dan produksi, sejalan dengan target swasembada energi.


Sumber: esdm.go.id

Berita Terkait

Prabowo Dorong Negara Nikmati 70 Persen Hasil Tambang, Investor Menanti Skema Pembagian Keuntungan yang Lebih Jelas
Menteri Bahlil Dorong Investasi RI–Tiongkok Perkuat Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional
Kemitraan RI–Tiongkok Makin Erat, Menteri Bahlil Tekankan Hilirisasi dan Alih Teknologi
JSM Resmi Dipimpin Ahmad Labib, Strategi Memperkuat Bisnis Saudagar Muhammadiyah Jadi Sorotan
Sukanto Tanoto dan Kerajaan RGE, Gurita Bisnis Global dari Pulp, Sawit, Serat, hingga Energi yang Kini Jadi Sorotan
Polemik WUP dan Kawasan Konservasi Ujung Kulon, Menteri LH Dorong Evaluasi Peta Wilayah Tambang
Presiden Prabowo Tekankan Penguasaan AI di APEC, Bahlil Dorong Energi Andal dan Bersih
Disaksikan Presiden Prabowo, Kerja Sama Coal-to-Ethanol USD1,8 Miliar Dorong Hilirisasi Batu Bara

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:07 WIB

Prabowo Dorong Negara Nikmati 70 Persen Hasil Tambang, Investor Menanti Skema Pembagian Keuntungan yang Lebih Jelas

Sabtu, 21 November 2026 - 08:27 WIB

Kemitraan RI–Tiongkok Makin Erat, Menteri Bahlil Tekankan Hilirisasi dan Alih Teknologi

Sabtu, 21 November 2026 - 05:43 WIB

JSM Resmi Dipimpin Ahmad Labib, Strategi Memperkuat Bisnis Saudagar Muhammadiyah Jadi Sorotan

Sabtu, 21 November 2026 - 05:15 WIB

Sukanto Tanoto dan Kerajaan RGE, Gurita Bisnis Global dari Pulp, Sawit, Serat, hingga Energi yang Kini Jadi Sorotan

Jumat, 20 November 2026 - 08:39 WIB

Polemik WUP dan Kawasan Konservasi Ujung Kulon, Menteri LH Dorong Evaluasi Peta Wilayah Tambang

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp