Kementerian ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan

Avatar photo

Selasa, 17 November 2026 - 22:12 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Wilayah yang diatur hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK, dan penetapannya telah berproses sejak 2013.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, pada 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP. Usulan itu tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya, sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” ujar Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (17/11).

Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Meski demikian, Anggia menekankan bahwa penetapan WUP berbeda dengan izin menambang.

“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” jelasnya.

Setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

“Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” tegas Dwi Anggia.

Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi. (SF)


Sumber: esdm.go.id

Berita Terkait

Prabowo Dorong Negara Nikmati 70 Persen Hasil Tambang, Investor Menanti Skema Pembagian Keuntungan yang Lebih Jelas
Menteri Bahlil Dorong Investasi RI–Tiongkok Perkuat Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional
Kemitraan RI–Tiongkok Makin Erat, Menteri Bahlil Tekankan Hilirisasi dan Alih Teknologi
JSM Resmi Dipimpin Ahmad Labib, Strategi Memperkuat Bisnis Saudagar Muhammadiyah Jadi Sorotan
Sukanto Tanoto dan Kerajaan RGE, Gurita Bisnis Global dari Pulp, Sawit, Serat, hingga Energi yang Kini Jadi Sorotan
Polemik WUP dan Kawasan Konservasi Ujung Kulon, Menteri LH Dorong Evaluasi Peta Wilayah Tambang
Presiden Prabowo Tekankan Penguasaan AI di APEC, Bahlil Dorong Energi Andal dan Bersih
Disaksikan Presiden Prabowo, Kerja Sama Coal-to-Ethanol USD1,8 Miliar Dorong Hilirisasi Batu Bara

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:07 WIB

Prabowo Dorong Negara Nikmati 70 Persen Hasil Tambang, Investor Menanti Skema Pembagian Keuntungan yang Lebih Jelas

Sabtu, 21 November 2026 - 08:27 WIB

Kemitraan RI–Tiongkok Makin Erat, Menteri Bahlil Tekankan Hilirisasi dan Alih Teknologi

Sabtu, 21 November 2026 - 05:43 WIB

JSM Resmi Dipimpin Ahmad Labib, Strategi Memperkuat Bisnis Saudagar Muhammadiyah Jadi Sorotan

Sabtu, 21 November 2026 - 05:15 WIB

Sukanto Tanoto dan Kerajaan RGE, Gurita Bisnis Global dari Pulp, Sawit, Serat, hingga Energi yang Kini Jadi Sorotan

Jumat, 20 November 2026 - 08:39 WIB

Polemik WUP dan Kawasan Konservasi Ujung Kulon, Menteri LH Dorong Evaluasi Peta Wilayah Tambang

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp