Polemik Pengadaan Influencer Raffi Ahmad, 5 Paket Kemendikbudristek dan 3 Paket KKP Jadi Sorotan Publik

Avatar photo

Rabu, 18 November 2026 - 07:35 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad yang juga pemilik RANS Entertainment menyampaikan permintaan maaf setelah ICW mengungkap kontrak pengadaan jasa influencer dua kementerian senilai Rp14,69 miliar.

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad yang juga pemilik RANS Entertainment menyampaikan permintaan maaf setelah ICW mengungkap kontrak pengadaan jasa influencer dua kementerian senilai Rp14,69 miliar.

HARIANINDONESIARAYA.COM – Apakah seorang pejabat publik tetap dapat menjalankan aktivitas komersial ketika memiliki hubungan bisnis dengan instansi pemerintah?

Mengapa kontrak pengadaan jasa influencer yang melibatkan Raffi Ahmad menjadi sorotan setelah dirinya menjabat Utusan Khusus Presiden?

Apakah konsultasi dengan KPK pada 2024 sudah cukup menjawab persoalan etika, transparansi, dan potensi konflik kepentingan dalam kerja sama tersebut?

Polemik kerja sama antara korporasi yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad dan dua kementerian kembali menjadi perhatian setelah ICW mengungkap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar.

Raffi yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni telah menyampaikan permintaan maaf serta menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh lembaga pengawasan negara.

Persoalan utama bukan hanya besarnya nilai kontrak, melainkan juga waktu pelaksanaan kerja sama dan standar kepatutan bagi pejabat publik yang masih menjalankan aktivitas komersial.

Kerja Sama Kemendikbudristek Sebelum Raffi Menjabat, Kontrak KKP Terjadi Saat Utusan Presiden

Dalam klarifikasinya, Raffi membedakan dua periode kerja sama yang menjadi sorotan publik.

Kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berlangsung sebelum dirinya diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden pada 22 Oktober 2024.

Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan berlangsung selama 2025–2026, ketika dirinya sudah menduduki jabatan tersebut.

Perbedaan waktu ini menjadi salah satu aspek penting dalam menilai persoalan kepatutan dan potensi konflik kepentingan.

ICW Ungkap 8 Paket Pengadaan Senilai Rp14,69 Miliar yang Libatkan Korporasi Terafiliasi Raffi Ahmad

ICW menemukan lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga paket dari KKP selama 2025–2026.

Nilai keseluruhannya mencapai Rp14.696.955.002 dengan penyedia jasa PT Rans Animasi Indonesia.

Pengadaan meliputi publikasi YouTube, Instagram, TikTok, jasa kehadiran dalam acara, serta kegiatan promosi lainnya.

ICW menduga spesifikasi pengadaan berpotensi mengarah kepada penyedia jasa tertentu dan mempertanyakan apakah mekanisme tersebut telah memberikan ruang kompetisi yang memadai.

Organisasi tersebut juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi memiliki posisi sebagai pejabat publik.

Raffi Pernah Berkonsultasi dengan KPK pada 2024, Akui Etika Jabatan Tetap Harus Dipertimbangkan

“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi Ahmad.

Menurut pengakuannya, hasil konsultasi tersebut menyebut aktivitas profesionalnya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Namun, Raffi mengakui bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab tambahan yang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan formal.

“Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari respons Raffi terhadap kritik yang berkembang di masyarakat.

RANS Berikan Klarifikasi Komponen Kontrak, Raffi Minta Maaf dan Siap Mengikuti Pemeriksaan BPK – BPKP

RANS menjelaskan nilai kontrak mencakup berbagai pekerjaan, mulai dari produksi konten, perjalanan, logistik, hingga kegiatan promosi di lapangan.

Korporasi tersebut juga menyatakan pengadaan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku melalui mekanisme Inaproc dan e-katalog.

Raffi kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kegaduhan yang muncul.

“Dalam video ini tidak ada pembelaan, dan saya meminta maaf,” kata Raffi.

Dia juga menyatakan terbuka terhadap pemeriksaan Inspektorat, BPKP, dan BPK serta siap menindaklanjuti hasilnya.

Di tengah polemik tersebut, Raffi bersama Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten berkomitmen mengalokasikan Rp15 miliar untuk bantuan kemanusiaan, dengan prioritas awal Pidie Jaya dan Gayo Lues.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada keterbukaan informasi, hasil pemeriksaan, dan kemampuan pihak terkait menjawab persoalan kepatutan pejabat publik dalam kegiatan komersial.****

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 07:35 WIB

Polemik Pengadaan Influencer Raffi Ahmad, 5 Paket Kemendikbudristek dan 3 Paket KKP Jadi Sorotan Publik

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp