DPR RI Percepat Revisi UU Perlindungan Anak untuk Atasi Perundungan

Avatar photo

Sabtu, 21 November 2026 - 09:08 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan mempercepat revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak guna memperkuat penanganan kasus perundungan terhadap anak. Langkah ini menyusul meningkatnya kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, ruang publik, hingga dunia digital.

Dasco menegaskan, kedua undang-undang tersebut perlu segera dibenahi agar perlindungan terhadap anak semakin optimal dan penanganan kasus perundungan dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Kami akan mendorong diproses segera dan secepatnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem pidana peradilan anak,” kata Dasco dalam acara peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembahasan revisi undang-undang tersebut. Masukan dari berbagai pihak, termasuk sekolah, organisasi siswa, keluarga korban, dan lembaga perlindungan anak, dinilai penting agar regulasi yang disusun mampu menjawab persoalan perundungan secara menyeluruh.

“Dalam setiap pembuatan undang-undang itu ada partisipasi publik dan kita harapkan semua misalnya pihak sekolah, pihak OSIS, keluarga korban kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak itu kemudian memberi masukan yang komprehensif kepada badan legislasi,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Dasco menyoroti perundungan yang kini tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga melalui ruang digital. Menurutnya, korban masih dapat mengalami penghinaan dan tekanan di media sosial meskipun telah berada di luar lingkungan sekolah.

Ia mengingatkan, perundungan tidak boleh dipandang sebagai kenakalan anak semata karena dampaknya dapat mengganggu kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, kepentingan dan martabat anak harus menjadi prioritas dalam penanganan setiap kasus, bukan justru dikorbankan demi menjaga citra sekolah, keluarga, maupun lembaga.

“Jangan pernah memaksa korban diam demi nama baik sekolah, keluarga, ataupun lembaga. Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun,” kata Dasco.


Sumber: fraksigerindra.id

Berita Terkait

Jubir Gerindra Soroti Isu Berulang yang Menyerang Sufmi Dasco, Duga Ada Kepentingan Politik
Sabam Rajagukguk Kawal Penyaluran Bantuan Pertanian untuk 460 Kelompok Tani di Toba
Presiden Prabowo Ingin Negara Berkembang Ikut Dilibatkan Perkembangan AI, Tak Hanya Jadi Konsumen
Presiden Prabowo Blak-blakan di KTT APEC: Indonesia Berjuang Keras Berantas Korupsi dan Peredaran Narkoba
Dari KTT APEC, Presiden Prabowo Bakal Bawa Pulang Kesepakatan Kerja Sama Rp1.600 T
Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Perjelas Prioritas Program dan Kebutuhan Anggaran 2027
Sultan Najamudin Raih Penghargaan Kepemimpinan Kolaboratif, Dorong Demokrasi Hijau dari Daerah
DPD RI: Kekayaan Alam Daerah Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 09:22 WIB

Jubir Gerindra Soroti Isu Berulang yang Menyerang Sufmi Dasco, Duga Ada Kepentingan Politik

Sabtu, 21 November 2026 - 09:08 WIB

DPR RI Percepat Revisi UU Perlindungan Anak untuk Atasi Perundungan

Jumat, 20 November 2026 - 23:48 WIB

Sabam Rajagukguk Kawal Penyaluran Bantuan Pertanian untuk 460 Kelompok Tani di Toba

Jumat, 20 November 2026 - 13:49 WIB

Presiden Prabowo Ingin Negara Berkembang Ikut Dilibatkan Perkembangan AI, Tak Hanya Jadi Konsumen

Jumat, 20 November 2026 - 13:46 WIB

Presiden Prabowo Blak-blakan di KTT APEC: Indonesia Berjuang Keras Berantas Korupsi dan Peredaran Narkoba

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp