Uji Sahih RUU Pertanahan di UNPAR, DPD RI Dorong Regulasi yang Berkeadilan dan Berpihak pada Daerah

Avatar photo

Selasa, 17 November 2026 - 09:57 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan yang mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan agraria, serta perlindungan hak masyarakat dan daerah. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga menjamin akses yang adil bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat hukum adat.

Hal tersebut dibahas dalam kegiatan Uji Sahih RUU Pertanahan yang diselenggarakan Komite I DPD RI di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung, Senin (16/11). Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Wakil Ketua Komite I DPD RI Ade Yuliasih, Anggota Komite I, tim ahli RUU Pertanahan, akademisi, serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat.

Dalam sambutannya, GKR Hemas menegaskan bahwa persoalan pertanahan di Indonesia bukan semata-mata mengenai penguasaan tanah, melainkan juga menyangkut keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat, serta keberlanjutan bagi generasi mendatang. Menurutnya, pengaturan pertanahan harus menjamin akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan.

“Persoalan pertanahan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang keadilan, budaya, dan warisan bagi generasi mendatang. Keberhasilan pembangunan pertanahan bukan sekadar dilihat dari banyaknya sertifikat yang diterbitkan atau terbukanya ruang investasi, melainkan bagaimana kepemilikan tanah dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar GKR Hemas.

Wakil Ketua DPD RI itu juga menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat hukum adat, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam tata kelola pertanahan. Ia mengingatkan agar RUU Pertanahan mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik daerah sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan ekosistem.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Ade Yuliasih menegaskan komitmen DPD RI untuk mengawal pembahasan RUU Pertanahan. Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut membutuhkan proses dan perjuangan agar dapat menjadi undang-undang yang menjawab kebutuhan masyarakat.

“DPD RI serius mengawal RUU Pertanahan ini. Namun, proses untuk mendorongnya menjadi undang-undang tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Undang-Undang Pokok Agraria memiliki cakupan yang lebih luas, sementara RUU Pertanahan mengatur aspek yang lebih spesifik,” ujar Ade.

Dalam pemaparan tim ahli, Prof. Aartje Tehupeiory menjelaskan bahwa RUU Pertanahan telah dikaji dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ia menyebutkan tiga pokok utama yang menjadi arah pengaturan, yaitu penyelenggaraan pertanahan secara terpadu, keadilan agraria, dan kepastian hukum. Berbagai persoalan seperti konflik agraria, tumpang tindih perizinan, ketimpangan kepemilikan tanah, serta persoalan tanah ulayat perlu dijawab melalui kerangka regulasi yang komprehensif.

Sejumlah narasumber turut memberikan masukan, antara lain Dr. Yanly Gandawidjaya yang menyoroti pengaturan hak milik dan hibah serta menekankan pentingnya asas keberpihakan kepada kelompok masyarakat kecil serta harmonisasi dengan regulasi terkait. Sementara itu, perwakilan BPN Jawa Barat, Andi mendorong penguatan sistem pengawasan penguasaan tanah secara nasional dan terintegrasi. Dalam sesi diskusi, akademisi juga mengingatkan perlunya komitmen politik serta kehati-hatian dalam mengatur pembagian kewenangan pertanahan antara pemerintah pusat dan daerah.

Komite I DPD RI akan menjadikan berbagai masukan dalam uji sahih ini sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU Pertanahan. Melalui pelibatan perguruan tinggi, pakar, dan pemangku kepentingan, DPD RI berharap regulasi tersebut mampu mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta memastikan tanah sebagai sumber daya strategis dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.


Sumber: dpd.go.id

Berita Terkait

Jubir Gerindra Soroti Isu Berulang yang Menyerang Sufmi Dasco, Duga Ada Kepentingan Politik
DPR RI Percepat Revisi UU Perlindungan Anak untuk Atasi Perundungan
Sabam Rajagukguk Kawal Penyaluran Bantuan Pertanian untuk 460 Kelompok Tani di Toba
Presiden Prabowo Ingin Negara Berkembang Ikut Dilibatkan Perkembangan AI, Tak Hanya Jadi Konsumen
Presiden Prabowo Blak-blakan di KTT APEC: Indonesia Berjuang Keras Berantas Korupsi dan Peredaran Narkoba
Dari KTT APEC, Presiden Prabowo Bakal Bawa Pulang Kesepakatan Kerja Sama Rp1.600 T
Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Perjelas Prioritas Program dan Kebutuhan Anggaran 2027
Sultan Najamudin Raih Penghargaan Kepemimpinan Kolaboratif, Dorong Demokrasi Hijau dari Daerah

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 09:22 WIB

Jubir Gerindra Soroti Isu Berulang yang Menyerang Sufmi Dasco, Duga Ada Kepentingan Politik

Sabtu, 21 November 2026 - 09:08 WIB

DPR RI Percepat Revisi UU Perlindungan Anak untuk Atasi Perundungan

Jumat, 20 November 2026 - 23:48 WIB

Sabam Rajagukguk Kawal Penyaluran Bantuan Pertanian untuk 460 Kelompok Tani di Toba

Jumat, 20 November 2026 - 13:49 WIB

Presiden Prabowo Ingin Negara Berkembang Ikut Dilibatkan Perkembangan AI, Tak Hanya Jadi Konsumen

Jumat, 20 November 2026 - 13:46 WIB

Presiden Prabowo Blak-blakan di KTT APEC: Indonesia Berjuang Keras Berantas Korupsi dan Peredaran Narkoba

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp