Habiburokhman Dorong Verifikasi Calon Wapres Sejak Dini Jelang Sidang Paripurna MPR RI

Avatar photo

Selasa, 17 November 2026 - 09:31 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, menekankan pentingnya persiapan dan verifikasi persyaratan calon wakil presiden secara menyeluruh menjelang Sidang Paripurna MPR RI untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia juga mengungkapkan adanya usulan perubahan jadwal pelaksanaan sidang dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026, dengan mempertimbangkan agenda kedewanan serta kebutuhan waktu untuk mempersiapkan proses verifikasi calon.

Hal tersebut disampaikan Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), menjelang pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Rapat Gabungan (Ragab) MPR RI yang membahas tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

Habiburokhman menjelaskan bahwa sejumlah fraksi di MPR mengusulkan penyesuaian jadwal Sidang Paripurna yang sebelumnya telah ditetapkan pada Rabu, 2 Desember 2026. Usulan tersebut akan dibahas melalui mekanisme rapat pimpinan yang dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama unsur fraksi dan kelompok DPD di MPR.

“Hari ini kita MPR akan melakukan rapim dan ragab. Rapim dahulu, baru rapat gabungan. Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari Sidang Paripurna, dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Habiburokhman, penyesuaian jadwal tersebut mempertimbangkan sejumlah kegiatan kelembagaan yang berpotensi berlangsung bersamaan apabila Sidang Paripurna tetap diselenggarakan pada 2 Desember 2026.

Beberapa agenda yang menjadi pertimbangan antara lain kegiatan alat kelengkapan dewan di DPR RI dan DPD RI, termasuk pelaksanaan kunjungan kerja serta agenda komisi yang telah direncanakan sebelumnya.

Selain persoalan penjadwalan, Habiburokhman yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI menyoroti pentingnya memastikan seluruh calon wakil presiden yang diajukan kepada MPR telah memenuhi persyaratan administratif dan konstitusional.

Ia menilai bahwa proses verifikasi perlu dipersiapkan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan pada tahap pemilihan. Salah satu aspek yang menjadi perhatiannya adalah keabsahan dokumen pendidikan calon wakil presiden.

Habiburokhman mengingatkan bahwa pemeriksaan persyaratan calon harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai persoalan administrasi yang pernah menjadi perdebatan publik dalam proses politik sebelumnya.

“Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku. Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU,” kata Habiburokhman.

Menurutnya, mekanisme pemeriksaan dokumen perlu diperkuat agar proses verifikasi tidak hanya berfokus pada kelengkapan administratif, tetapi juga memastikan keabsahan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, Habiburokhman mendorong agar MPR mulai mempersiapkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sebelum proses verifikasi resmi dilaksanakan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh kebutuhan pemeriksaan dokumen dapat dipenuhi secara tepat waktu.

“Nah, kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kan kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap,” imbuh dia.

Penguatan mekanisme verifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan proses pemilihan wakil presiden yang dilaksanakan melalui Sidang Paripurna MPR. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan tahapan pemilihan secara tertib dan sesuai ketentuan konstitusi.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Keputusan tersebut merupakan hasil Rapat Gabungan MPR RI pada Jumat (13/11/2026), yang membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Namun, dalam perkembangan berikutnya, Rapat Gabungan MPR RI pada Senin (16/11/2026) menyepakati perubahan jadwal Sidang Paripurna menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Perubahan jadwal tersebut menjadi bagian dari penyesuaian tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, termasuk persiapan proses pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden terpilih.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, MPR memiliki waktu tambahan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan sidang, termasuk penyelesaian tahapan pemeriksaan persyaratan calon wakil presiden sesuai mekanisme yang berlaku.


Sumber: fraksigerindra.id

Berita Terkait

Jubir Gerindra Soroti Isu Berulang yang Menyerang Sufmi Dasco, Duga Ada Kepentingan Politik
DPR RI Percepat Revisi UU Perlindungan Anak untuk Atasi Perundungan
Sabam Rajagukguk Kawal Penyaluran Bantuan Pertanian untuk 460 Kelompok Tani di Toba
Presiden Prabowo Ingin Negara Berkembang Ikut Dilibatkan Perkembangan AI, Tak Hanya Jadi Konsumen
Presiden Prabowo Blak-blakan di KTT APEC: Indonesia Berjuang Keras Berantas Korupsi dan Peredaran Narkoba
Dari KTT APEC, Presiden Prabowo Bakal Bawa Pulang Kesepakatan Kerja Sama Rp1.600 T
Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Perjelas Prioritas Program dan Kebutuhan Anggaran 2027
Sultan Najamudin Raih Penghargaan Kepemimpinan Kolaboratif, Dorong Demokrasi Hijau dari Daerah

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 09:22 WIB

Jubir Gerindra Soroti Isu Berulang yang Menyerang Sufmi Dasco, Duga Ada Kepentingan Politik

Sabtu, 21 November 2026 - 09:08 WIB

DPR RI Percepat Revisi UU Perlindungan Anak untuk Atasi Perundungan

Jumat, 20 November 2026 - 23:48 WIB

Sabam Rajagukguk Kawal Penyaluran Bantuan Pertanian untuk 460 Kelompok Tani di Toba

Jumat, 20 November 2026 - 13:49 WIB

Presiden Prabowo Ingin Negara Berkembang Ikut Dilibatkan Perkembangan AI, Tak Hanya Jadi Konsumen

Jumat, 20 November 2026 - 13:46 WIB

Presiden Prabowo Blak-blakan di KTT APEC: Indonesia Berjuang Keras Berantas Korupsi dan Peredaran Narkoba

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp