HARIANINDONESIARAYA.COM – Bagaimana Bakom membaca perubahan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mencapai belasan poin persentase?
Mengapa perubahan data digital tersebut justru memunculkan dugaan bahwa pesan pemerintah selama ini tidak terdistribusi secara normal?
Apakah algoritma media sosial benar-benar berperan dalam membentuk persepsi masyarakat, atau perubahan tersebut dipengaruhi faktor lain yang belum teridentifikasi?
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengungkap kecurigaan terhadap algoritma digital setelah lembaganya mengamati perubahan angka kepuasan publik dan intensitas serangan terhadap pemerintah melalui pemantauan big data.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026), ketika Syahganda meminta dugaan keterkaitan perubahan data dengan kasus penyadapan ikut ditelusuri.
Bakom Mencatat Perubahan Kepuasan Publik
Syahganda mengatakan pemantauan berbagai big data memperlihatkan kenaikan kepuasan terhadap pemerintah sekitar 15–20 persen setelah penangkapan sejumlah pihak yang disebut terkait perkara penyadapan.
“Saya melihat sendiri langsung bahwa dalam big data kita, ketika Pak mantan Kapolri itu ditangkap, ya, itu berapa hari kemudian kita melihat serangan kepada pemerintah dan kepuasan kepada pemerintah tuh naik sekitar 15 sampai 20 persen di berbagai big data,” ujarnya.
Angka tersebut merupakan hasil pemantauan Bakom yang disampaikan Syahganda, bukan hasil survei independen dengan metodologi sampling yang dijelaskan secara terbuka dalam pemberitaan tersebut.
Dugaan Distorsi Informasi di Media Sosial
Syahganda menilai perubahan tersebut perlu dikaji karena distribusi informasi di media sosial dipengaruhi algoritma yang menentukan konten mana yang ditampilkan dan seberapa luas jangkauannya.
“Karena mungkin kita curiga selama ini soal-soal algoritma itu membelokkan pesan-pesan Presiden sehingga tidak sampai ke bawah,” kata dia.
Ia belum memastikan dugaan itu menjadi penyebab langsung perubahan kepuasan publik, tetapi meminta persoalan tersebut dimasukkan dalam penyelidikan yang berkaitan dengan kasus penyadapan.
Pemerintah Siapkan Platform Komunikasi Mandiri
Bakom mendorong pemerintah memiliki platform media komunikasi sendiri dan mencari kemungkinan penguatan kontrol terhadap aplikasi media sosial, yang menurut Syahganda memiliki pengaruh besar terhadap ruang komunikasi publik.
Di sisi lain, keberhasilan komunikasi pemerintah juga menghadapi persoalan jangkauan wilayah, karakteristik masyarakat yang beragam, dan penyederhanaan informasi kebijakan, sebagaimana diakui Bakom dalam evaluasi komunikasinya.
Perubahan angka kepuasan publik menjadi dasar kecurigaan Bakom, tetapi hubungan antara algoritma, distribusi informasi, dan persepsi masyarakat belum terbukti secara independen.****










