Pemerintah terus mendorong sinergi dan edukasi kebijakan ekonomi kepada kalangan sivitas akademika guna mencetak generasi muda yang memahami arah pembangunan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui fasilitasi dialog kebijakan dan layanan keterbukaan informasi publik bagi perguruan tinggi dalam memperdalam wawasan terkait penguatan rantai pasok serta ekosistem logistik nasional.
“Ini komitmen kami untuk menyediakan pelayanan informasi publik sesuai standar pelayanan melalui PPID. Salah satunya adalah menerima permohonan kunjungan seperti saat ini dalam rangka sosialisasi berbagai kebijakan dan program pemerintah khususnya di bidang perekonomian,” ungkap Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus PPID Utama Suyoto dalam acara Kunjungan Studi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Serang di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/11).
Lebih lanjut, Suyoto menyampaikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian di bidang perekonomian, Kemenko Perekonomian mengoordinasikan berbagai program strategis Pemerintah. Kebijakan tersebut mencakup penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Paket Stimulus Ekonomi seperti diskon tarif transportasi pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga kerja sama ekonomi internasional seperti percepatan proses aksesi Indonesia ke OECD dan negosiasi perdagangan.
Dalam sesi pemaparan utama, dibahas arah kebijakan strategis penguatan logistik nasional yang selaras dengan Asta Cita dan Visi Indonesia Emas 2045. Melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang melibatkan sekitar 70 Kementerian/Lembaga, Pemerintah menargetkan penurunan rasio biaya logistik nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari baseline 14,29% menjadi 12,5% pada tahun 2029, serta terus ditekan hingga mencapai 8% pada tahun 2045.
- Inflasi Turun, Belanja Masyarakat Melemah, BI Justru Naikkan Suku Bunga Acuan, Apa Pertimbangannya?
- IEU-CEPA Bebaskan Tarif Lebih dari 90% Komoditas Dagang, Produk Padat Karya Nikmati Bea Masuk 0% ke Uni Eropa
- Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tanda Tangani IEU-CEPA dan IPA, Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan
“Saat ini sekitar 90% angkutan logistik kita masih bertumpu di jalan raya. Sebagai negara kepulauan, kita mendorong pergeseran moda angkutan barang ke jalur laut maupun kereta api agar distribusi lebih efisien, mengurangi beban jalan, serta menekan biaya transportasi yang masih menjadi komponen terbesar dalam biaya logistik nasional,” ungkap Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian Chairil Abdi Baso selaku narasumber utama dalam sesi diskusi tersebut.
Sejalan dengan upaya menekan komponen biaya transportasi yang mencapai 8,79% terhadap PDB tersebut, sejumlah program prioritas turut dipaparkan, mulai dari optimalisasi armada pelayaran nasional untuk angkutan ekspor komoditas utama, skema pembiayaan peremajaan armada angkutan barang guna mendukung penerapan Zero ODOL, pengembangan dry port berbasis rel untuk menggeser beban angkutan jalan raya, hingga percepatan pembangunan akses jalan tol menuju Pelabuhan Patimban sepanjang 37 kilometer.
Di sisi transformasi digital, perluasan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistics Ecosystem/NLE) terbukti mampu menghadirkan rata-rata efisiensi waktu layanan hingga 46,32% dan efisiensi biaya sebesar 44,97% melalui penyederhanaan proses bisnis dan integrasi layanan ekspor-impor secara end-to-end. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) logistik juga terus diperkuat melalui pemutakhiran peta okupasi dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diselaraskan dengan standar kompetensi di kawasan ASEAN.
Pada kesempatan yang sama, pihak akademisi menyambut baik kolaborasi berkelanjutan bersama Kemenko Perekonomian, termasuk dalam penyusunan pemetaan okupasi nasional di bidang logistik serta penyediaan data dukungan keselamatan pelayaran Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda.
“Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, Program Studi Logistik Kelautan Kampus UPI di Serang bisa terus bersinergi dengan Kementerian terkait maupun kalangan profesional sehingga dapat meningkatkan wawasan dan motivasi bagi mahasiswa untuk lebih proaktif ke depan,” pungkas Dosen Program Studi Logistik Kelautan UPI Kampus Serang Ma’ruf. (aml/iqb/tam/syt)
Sumber: ekon.go.id










