Reformasi Tata Kelola Pasar Modal, Berikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Avatar photo

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:21 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi tata kelola pasar modal melalui penguatan kepemilikan saham publik (free float) minimum 15%, keterbukaan beneficial ownership, serta pembentukan Joint Task Force penegakan hukum. Menjelang batas tenggat feedback Morgan Stanley Capital Internasional (MSCI) pada 30 April 2027, Pemerintah memastikan langkah pembenahan dilakukan secara rasional demi perlindungan investor domestik dan penguatan stabilitas makroekonomi nasional.

“Peninjauan kembali dimungkinkan jika menurut mereka ada perbaikan material. Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tanggal 21 Oktober 2026 sudah menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak takut siapapun dan tidak akan gentar. Beliau mengakui tantangan tidak kecil, namun kita harus berani menghadapinya dan tidak mengenal menyerah. Beliau juga menilai otoritas pasar modal dan emiten telah bekerja dengan baik,” jelas Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo ketika menyampaikan sambutan secara virtual pada acara Diskusi Awal Pekan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, di Jakarta, Senin (26/10).

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam SKP tersebut, Pemerintah terus mempercepat reformasi pasar modal dengan meningkatkan transparansi dengan keterbukaan pemegang saham di atas 1% dan pelaporan High Shareholding Concentration (HSC); free float minimum 15% untuk meningkatkan likuiditas dan investabilitas; serta memperkuat pengawasan data HSC dan penindakan coordinated trading dan manipulasi harga saham.

“Kita harus sadar bahwa evaluasi MSCI itu belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi makro kita. Bayangkan lho, standalone market contohnya, dan salah satunya syaratnya yaitu untuk negara-negara yang kena perang. Kita tidak ada perang, masa mau disamakan? Lalu, negara-negara yang inflasinya mencapai puluhan, sementara inflasi kita itu kemarin 3,28%, jadi sangat terkendali within the range of our target yaitu 2,5 plus minus 1. But it’s their decision. Kita akan lakukan apa yang sesuai dengan kepentingan nasional kita,” papar Wamenko Dradjad.

Pemerintah akan melangkah ke depan dengan terukur dan terkoordinasi. Yaitu dalam hal transparansi dengan mengaudit beneficial ownership, meningkatkan kualitas data kepemilikan, dan mempercepat implementasi free float 15%. Kemudian, dilakukan penegakan hukum secara konsisten dan transparan melalui Joint Task Force Kementerian Keuangan, OJK, BEI, dan KSEI. Dan, harus ada pembuktian dari semua perubahan baik tersebut, dengan membentuk roadmap yang punya indikator terukur, memberi bukti implementasi kepada MSCI, berdialog dengan investor global, dan melakukan pemantauan real-time.

Ukuran dari keberhasilan reformasi pasar modal yaitu apabila terjadi manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar dari peringkat indeks saja. Bagi masyarakat, pasar modal yang transparan dan likuid berarti memiliki perlindungan investor yang lebih baik, bisa memberikan pembiayaan lebih luas kepada dunia usaha, dan memperluas lapangan pekerjaan.

“Tugas kita, bukan hanya para pejabat pemerintah, tapi juga semuanya yang berilmu itu adalah berdakwah, mengedukasi masyarakat, supaya mereka bisa melakukan tindakan investasi di pasar modal secara rasional. Harapannya, hal itu akan menjaga stabilitas makro kita, sehingga kepentingan lainnya dari rakyat banyak juga akan bisa kita layani dengan lebih baik,” tutup Wamenko Dradjad.

Turut hadir sebagai narasumber dalam webinar yang mengangkat tema “Tekanan MSCI dan Respons Prabowo: Apa Dampaknya Bagi Masyarakat?” ini yaitu Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, Mantan Ketua KPPU (Periode 2015-2018) Syarkawi Rauf, dan Penasihat Ekonomi Senior untuk Gubernur DKI Jakarta Wijayanto Samirin. (rep/iqb/tam)


Sumber: ekon.go.id

Berita Terkait

Inflasi Turun, Belanja Masyarakat Melemah, BI Justru Naikkan Suku Bunga Acuan, Apa Pertimbangannya?
IEU-CEPA Bebaskan Tarif Lebih dari 90% Komoditas Dagang, Produk Padat Karya Nikmati Bea Masuk 0% ke Uni Eropa
Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tanda Tangani IEU-CEPA dan IPA, Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan
Profil Bisnis Hary Tanoe, MNC Group, Diversifikasi Usaha, dan Tantangan Menjaga Pertumbuhan Konglomerasi
Jelang Penandatanganan IEU-CEPA, Menko Airlangga Bahas Percepatan Implementasi dengan Uni Eropa
Jejak Muhammad Fitno, dari Pengalaman Kerja di Turki hingga Mengembangkan Bisnis Telekomunikasi di Indonesia
Perkuat Pemahaman Ekosistem Logistik Maritim dan Nasional, Kemenko Perekonomian Terima Kunjungan Studi Mahasiswa UPI Serang
Dukung Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Pemerintah Dorong Kolaborasi Perluas Dampak Pemberdayaan Masyarakat Hingga ke Daerah

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:13 WIB

Inflasi Turun, Belanja Masyarakat Melemah, BI Justru Naikkan Suku Bunga Acuan, Apa Pertimbangannya?

Minggu, 22 November 2026 - 15:24 WIB

IEU-CEPA Bebaskan Tarif Lebih dari 90% Komoditas Dagang, Produk Padat Karya Nikmati Bea Masuk 0% ke Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 - 20:50 WIB

Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tanda Tangani IEU-CEPA dan IPA, Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan

Sabtu, 21 November 2026 - 07:43 WIB

Profil Bisnis Hary Tanoe, MNC Group, Diversifikasi Usaha, dan Tantangan Menjaga Pertumbuhan Konglomerasi

Jumat, 20 November 2026 - 21:31 WIB

Jelang Penandatanganan IEU-CEPA, Menko Airlangga Bahas Percepatan Implementasi dengan Uni Eropa

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp