HARIANINDONEISARAYA.COM – Benarkah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Gibran Rakabuming Raka memperjuangkan keabsahan ijazah melalui PTUN setelah muncul polemik mengenai dokumen pendidikannya?
Mengapa Kepala Bakom Syahganda Nainggolan justru menyebut pernyataan Menteri Yusril Ihza Mahendra sebagai gambaran sikap hukum Presiden?
Apakah Syahganda mengetahui secara langsung seluruh isi pembicaraan Prabowo dan Gibran?
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
Namun, argumentasi Syahganda lebih banyak bertumpu pada pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai status hukum perkara tersebut.
Syahganda Menilai Yusril Mewakili Pandangan Presiden
Syahganda mengatakan Yusril telah menyampaikan bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi Gibran untuk memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN karena putusan MA dan MK terkait polemik tersebut telah bersifat final.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Dia menilai Prabowo tidak mungkin menyarankan langkah hukum yang bertentangan dengan pandangan menteri yang menangani urusan hukum pemerintahan.
Pengakuan Gibran Berbeda dengan Penilaian Syahganda
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazah melalui PTUN.
Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), ketika Gibran juga mengungkapkan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ujar Gibran.
Gibran Sebut Ada Arahan Mengajukan PK ke MA
Selain PTUN, Gibran mengaku mendapat saran untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) mengenai pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
“Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.
Dengan demikian, terdapat dua jalur yang disebut Gibran dalam keterangannya, yakni pembuktian dokumen pendidikan melalui PTUN dan koordinasi pengajuan PK ke MA.
Syahganda Tidak Mengklaim Mengetahui Seluruh Percakapan
Dalam perkembangan pemberitaan mengenai bantahannya, Syahganda juga memberikan penjelasan ketika ditanya apakah Prabowo sama sekali tidak pernah memberikan saran agar Gibran menempuh PTUN.
Dia mengakui tidak mengetahui secara langsung seluruh isi percakapan antara Presiden dan wakil presiden, tetapi tetap berpegang pada pandangan Yusril.
- Lantik Pejabat Baru dan Sematkan Satyalancana Karyasatya, Menko PMK Sugiono Tekankan Amanah dan Integritas Pengabdian
- Mengapa Syahganda Curiga Algoritma Digital Membelokkan Pesan Presiden Prabowo kepada Publik?
- Kemenko PMK Pimpin Komite Pengarah Program JENGGALA, Perkuat Kepemimpinan Perempuan Muda dalam Ketahanan Iklim
“Bukan enggak ada, saya enggak tahu. Tapi yang jelas, yang bilang, saya bilang yang jelas yang benar Yusril dong,” ujar Syahganda.
Dia kemudian menegaskan bahwa Yusril merupakan Menko yang menangani urusan hukum Presiden sehingga pandangannya dinilai mewakili pertimbangan hukum kepala negara.
Perbedaan keterangan Gibran dan Syahganda memperlihatkan pentingnya kejelasan komunikasi mengenai arahan Presiden, terutama ketika menyangkut pilihan jalur hukum dalam polemik ijazah wakil presiden.****










