HARIANINDONEISARAYA.COM– Mengapa polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil menghimpun dukungan dari seluruh fraksi di DPR?
Bagaimana komposisi 120 anggota yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), dan partai mana yang paling banyak menyumbangkan anggota?
Siapa saja tokoh parlemen yang muncul sebagai perwakilan partai dalam penyampaian usulan tersebut kepada pimpinan DPR?
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan HMP terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (11/11/2026).
Keterlibatan seluruh fraksi menjadikan pengajuan tersebut sebagai langkah politik lintas partai yang akan memasuki tahapan pembahasan di DPR.
PDIP, Golkar, Gerindra Hingga Demokrat Ikut Menandatangani Usulan HMP Polemik Ijazah Gibran
Dari total 120 anggota DPR, PDIP menyumbangkan 14 penandatangan, Golkar 11 anggota, dan Gerindra 11 anggota.
PKB memiliki 18 penandatangan, NasDem 19 anggota, sedangkan PKS menjadi penyumbang terbesar dengan 28 anggota.
Demokrat tercatat memiliki 18 penandatangan dan PAN satu anggota.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa usulan HMP tidak hanya berasal dari satu kelompok politik, melainkan melibatkan seluruh delapan fraksi DPR.
Dolfie, Ahmad Doli, Budisatrio Hingga Mardani Muncul Sebagai Perwakilan Fraksi dalam Rapat DPR
PDIP diwakili Dolfie O.F.P. dan Lasarus, sementara Golkar menghadirkan Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja.
Gerindra diwakili Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong, sedangkan PKB menghadirkan Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
NasDem mengirimkan Fauzi Amro dan Martin Manurung, sementara PKS diwakili Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh.
PAN diwakili Sarifudin Sudding, sedangkan Demokrat diwakili Benny K Harman. ANTARA News +1
Nama-nama tersebut merupakan anggota yang diberitakan hadir dalam rapat, bukan daftar resmi seluruh penandatangan.
Saan Sebut 8 Fraksi Smpaikan Usulan HMP Sesuai Dokumen yang Ditandatangani Anggota
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pengajuan HMP telah disampaikan oleh perwakilan masing-masing fraksi.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujarnya.
Menurut Saan, proses selanjutnya akan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur hak konstitusional DPR.
- Lantik Pejabat Baru dan Sematkan Satyalancana Karyasatya, Menko PMK Sugiono Tekankan Amanah dan Integritas Pengabdian
- Mengapa Syahganda Curiga Algoritma Digital Membelokkan Pesan Presiden Prabowo kepada Publik?
- Kemenko PMK Pimpin Komite Pengarah Program JENGGALA, Perkuat Kepemimpinan Perempuan Muda dalam Ketahanan Iklim
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” katanya.
Usulan HMP Dibawa ke Paripurna DPR, Mekanisme Pemakzulan Tetap Harus Mengikuti Konstitusi
Usulan HMP selanjutnya dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis, (12/11/2026), setelah diterima pimpinan DPR.
Hak tersebut memiliki landasan Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 UU MD3, termasuk kewenangan DPR menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.
Jika berlanjut menjadi proses pemberhentian, mekanismenya harus mengikuti Pasal 7A dan 7B UUD 1945 melalui DPR, MK, hingga MPR.
Dukungan Lintas Fraksi Belum Berarti Gibran Otomatis Kehilangan Jabatan Wakil Presiden
Polemik ijazah Gibran menjadi persoalan yang kini memasuki ranah politik parlemen, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada tahapan konstitusional.
Jumlah 120 penandatangan memperlihatkan besarnya dukungan awal terhadap pengajuan HMP, bukan hasil akhir proses pemakzulan.****










