HARIANINDONESIARAYA.COM – Bagaimana posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden ketika korporasi yang berkaitan dengannya memperoleh kontrak promosi dari kementerian?
Mengapa ICW mempertanyakan proses pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar?
Apa yang akan dilakukan KPK untuk memastikan tidak terjadi benturan kepentingan dalam penggunaan anggaran negara?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
- Samin Tan: Perjalanan Bisnis Batu Bara, Jaringan Korporasi, dan Rekam Jejak Perkara Hukum Tambang PT AKT
- Mengenal Surya Darmadi, Pemilik Duta Palma, dari Jejak Bisnis Sawit hingga Perkara Besar di Riau
- Riza Chalid Masih Buron, MAKI Ungkap Dugaan Aktivitas Bisnis Minyak dan Desak Pertamina Lakukan Penelusuran
Sorotan utama bukan hanya besarnya anggaran, melainkan juga dugaan konflik kepentingan karena Raffi Ahmad yang berstatus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni turut dikaitkan dengan kegiatan promosi tersebut.
Delapan Kontrak Jadi Temuan ICW
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap lima paket pengadaan jasa influencer pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024 serta tiga paket pengadaan di KKP selama 2025–2026.
Total nilai delapan paket tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar dengan penyedia jasa PT Rans Animasi Indonesia.
Ruang lingkup pekerjaan mencakup publikasi melalui Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment serta kehadiran Raffi dalam sejumlah kegiatan kementerian.
KPK Minta Evaluasi Menyeluruh
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan evaluasi perlu dilakukan oleh kementerian terkait terhadap seluruh proses pengadaan.
“KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Ia menegaskan pemeriksaan proses pengadaan diperlukan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan, modus, maupun benturan kepentingan.
“Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan,” ujarnya.
Raffi Sebelumnya Mengaku Berkonsultasi dengan KPK
Pada 17 November 2026, Raffi Ahmad mengaku telah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.
Ia juga menyatakan kesediaannya menindaklanjuti hasil pemeriksaan apabila ditemukan kekurangan prosedur.
“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” kata Raffi Ahmad.
Sehari sebelumnya, Raffi juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait kerja sama dengan dua kementerian dan menyatakan komitmen menyumbangkan Rp15 miliar untuk masyarakat terdampak bencana.
RANS Jelaskan Dasar Penentuan Harga
RANS menyatakan nilai kontrak didasarkan pada commercial rate card yang digunakan untuk klien lainnya, dengan memperhitungkan jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, kompleksitas pekerjaan, dan hasil yang disepakati.
Korporasi tersebut menyebut total pekerjaan menghasilkan lebih dari 150 output dan 52,6 juta views, termasuk produksi konten, perjalanan, logistik, dan kegiatan promosi.
Akuntabilitas Pejabat Publik Jadi Perhatian
ICW menduga pengadaan yang mengarah pada satu penyedia berpotensi membatasi persaingan dan menimbulkan konflik kepentingan.
Namun, dugaan tersebut belum merupakan kesimpulan pelanggaran hukum, sehingga evaluasi kementerian dan pendalaman sesuai kewenangan KPK menjadi penting untuk memberikan kepastian kepada publik.****










