Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan lima titik rawan tata kelola pemerintah daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kerawanan tersebut tersebar pada tiga area utama, yakni perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ). Jika tidak dikendalikan dari hulu, celah tersebut dapat berujung pada inefisiensi anggaran hingga penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah (pemda).
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Ely Kusumastuti, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama pemerintah daerah pada wilayah Maluku dan Maluku Utara yang berlangsung di Gedung Islamic Center Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (19/11).
“Seluruh ‘red flag’ pada perencanaan, penganggaran, dan PBJ bermuara pada risiko tata kelola. Oleh karena itu, penguatan pengendalian sejak perencanaan sangat diperlukan agar usulan dan alokasi anggaran sesuai kebutuhan, kewenangan, dan ketentuan,” ungkap Ely.
Secara lebih rinci, Ely menjelaskan, terdapat dua celah rawan pada area perencanaan, yakni perencanaan yang tidak tepat sasaran dan inefisiensi anggaran. Kondisi ini dapat terjadi ketika program yang disusun tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan dan prioritas daerah.
- Samin Tan: Perjalanan Bisnis Batu Bara, Jaringan Korporasi, dan Rekam Jejak Perkara Hukum Tambang PT AKT
- Mengenal Surya Darmadi, Pemilik Duta Palma, dari Jejak Bisnis Sawit hingga Perkara Besar di Riau
- Riza Chalid Masih Buron, MAKI Ungkap Dugaan Aktivitas Bisnis Minyak dan Desak Pertamina Lakukan Penelusuran
Selanjutnya, pada area penganggaran, KPK menyoroti potensi penyimpangan harga dalam penyusunan maupun alokasi anggaran. Sementara pada area PBJ, terdapat dua risiko yang perlu diwaspadai, yaitu pelaksanaan pengadaan yang tidak akuntabel serta potensi konflik kepentingan dalam penentuan penyedia.
“Lalu area PBJ, risikonya pelaksanaan tidak akuntabel dan berpotensi terjadinya konflik kepentingan pada penyedia,” tuturnya.
Lima anomali tersebut menunjukkan bahwa risiko penyimpangan tidak selalu bermula ketika pengadaan dilaksanakan. Celahnya dapat terbentuk lebih awal, mulai dari ketidaktepatan dalam merencanakan program, pengalokasian anggaran yang tidak wajar, hingga proses pemilihan penyedia yang tidak transparan dan akuntabel.
MCSP dan SPI Potret Pola Risiko
Hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Maluku juga memotret pola risiko yang perlu dikendalikan. Pada 2025, MCSP Provinsi Maluku tercatat sebesar 82, sedangkan nilai SPI berada di angka 66,56. Sementara itu, MCSP Provinsi Maluku Utara sebesar 90 dengan hasil SPI 61,89.
Adapun risiko yang ditemukan pada perencanaan diantaranya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD/RKPD) yang tidak selaras, usulan belum berbasis data dan prioritas hingga duplikasi program antar perangkat daerah.
Sementara pada tahap penganggaran, KPK menemukan sejumlah potensi risiko, seperti pergeseran anggaran yang berulang, ketidaksesuaian antara serapan anggaran dan capaian kinerja, hingga penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun.
“Di area PBJ, tampak adanya potensi spesifikasi pengadaan mengarah pada penyedia, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak memadai, hingga potensi adanya pengaturan pemenang,” tegas Ely.
Selain ketiga area tersebut, Ely juga mengingatkan adanya potensi risiko dalam pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) dan hibah di Maluku dan Maluku Utara. Dalam hal ini, setiap usulan pokir anggota legislatif harus dapat ditelusuri sumber aspirasinya dan diuji kelayakannya sebelum diproses dalam penganggaran.
“Pemerintah daerah harus memastikan setiap usulan memiliki dasar kebutuhan dan memenuhi ketentuan sebelum dianggarkan,” cetusnya.
Hal serupa juga perlu diterapkan dalam pengelolaan hibah. Pengawasan secara berjenjang, mulai dari verifikasi perangkat daerah, APIP, hingga kepala daerah, menjadi penting untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengendalian Tutup Celah
Ely menekankan, pengendalian risiko perlu dilakukan sejak pemerintah daerah menyusun program, bukan hanya ketika anggaran mulai dibelanjakan. Setiap usulan pembangunan harus berbasis kebutuhan dan prioritas daerah, memiliki alokasi anggaran yang wajar, serta dapat dipertanggungjawabkan hingga tahap pelaksanaan. Termasuk di dalamnya, memastikan usulan pokir dan hibah melalui proses verifikasi yang memadai agar tidak menjadi celah penyimpangan.
Selain itu, APIP perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengawal setiap tahapan tersebut. Pengawasan tidak cukup berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Dengan demikian, anggaran daerah tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyambut baik kerangka pencegahan korupsi dari KPK. Ia menegaskan tidak akan melindungi aparatur pemerintahan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk tindak pidana korupsi.
“Saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Silakan KPK, tahun depan datang kembali untuk melakukan reviu. Kita ingin memastikan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.
Langkah konkret ini merupakan bagian dari rangkaian upaya pencegahan korupsi KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di 10 klaster wilayah yang mencakup 32 provinsi di luar Papua.
Turut hadir Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kemendagri, perwakilan LKPP dan BPKP, Gubernur Maluku Utara, pimpinan DPRD provinsi, bupati/walikota, ketua DPRD kabupaten/kota, sekda, inspektur, serta kepala perangkat daerah.
Sumber: kpk.go.id










