HARIANINDONESIARAYA.COM – Seberapa jauh pemerintah dapat membatasi konten masyarakat di media sosial tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi?
Apakah pengguna memiliki akses yang memadai untuk mengetahui alasan unggahannya diblokir dan mengajukan keberatan?
Mengapa SAFEnet dan Remotivi kini meminta Meutya Hafid menjelaskan kebijakan moderasi konten secara terbuka?
Transparansi pemblokiran konten digital kembali menjadi perhatian setelah SAFEnet dan Remotivi menantang Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid untuk mengikuti debat publik pada Selasa, (17/11/2026).
Selain mempertanyakan moderasi konten kritis, kedua organisasi mendorong pemerintah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan, mengajukan banding, serta memulihkan konten yang dibatasi secara tidak sah.
Tantangan tersebut muncul setelah laporan pemantauan menemukan 127 konten mengalami moderasi, dengan 94 konten atau 74 persen diduga diturunkan atas permintaan Komdigi.
Trnsparansi Pemblokiran Menjadi Persoalan Penting Kebebasan Digital
SAFEnet dan Remotivi mencatat peningkatan jumlah konten yang mengalami moderasi dari 73 konten pada 8 September menjadi 127 konten per 8 November 2026.
Dari keseluruhan temuan tersebut, 33 konten lainnya dimoderasi platform berdasarkan pedoman komunitas, sedangkan 94 konten diduga berkaitan dengan permintaan Komdigi.
Kedua organisasi juga menemukan 13 konten bertopik karhutla masuk dalam daftar moderasi, sehingga persoalan ini turut menyentuh ruang kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
SAFEnet Mendorong Hak Banding Dan Pemulihan Konten
Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, mengatakan pihaknya ingin membahas transparansi data dan perlindungan hak masyarakat dalam proses moderasi konten.
“Kurang lebih terkait transparasi data moderasi konten-konten yang diminta untuk dibatasi oleh Komdigi, mendorong jaminan perlindungan hak warga termasuk soal banding dan pemulihan dari pembatasan konten yang tidak sah,” ujar Nenden. I
Menurut agenda yang disampaikan kedua organisasi, debat juga akan membahas regulasi moderasi konten dan keterbukaan data SAMAN atau Sistem Kepatuhan Moderasi Konten.
Komdigi Siapkan Pemberitahuan Publik Sebelum Pemutusan Akses
Di sisi lain, Komdigi menyatakan sedang menyelesaikan mekanisme notifikasi publik sebagai tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi mengenai pemutusan akses konten digital.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pemberitahuan diperlukan agar masyarakat mengetahui informasi mengenai konten yang dibatasi.
“Kami juga sudah mendapat amanat dari MK, khususnya terkait dengan pemaknaan atas norma untuk pemutusan akses harus dimaknai adanya pemberitahuan atau notifikasi publik terlebih dahulu,” ujar Mediodecci pada Jumat, (13/11/2026). d
Komdigi Terbuka Mengevaluasi Kesalahan Moderasi Konten
Mediodecci juga menyatakan kementerian belum menemukan kecocokan antara 94 konten dalam laporan SAFEnet dan Remotivi dengan catatan internal Komdigi.
Dia mengatakan pemerintah bersedia menerima data untuk diperiksa dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan dalam proses moderasi.
- Lantik Pejabat Baru dan Sematkan Satyalancana Karyasatya, Menko PMK Sugiono Tekankan Amanah dan Integritas Pengabdian
- Mengapa Syahganda Curiga Algoritma Digital Membelokkan Pesan Presiden Prabowo kepada Publik?
- Kemenko PMK Pimpin Komite Pengarah Program JENGGALA, Perkuat Kepemimpinan Perempuan Muda dalam Ketahanan Iklim
Komdigi sebelumnya juga menjelaskan bahwa konten jurnalistik yang keliru dibatasi dapat dipulihkan setelah pemeriksaan.
Sedangkan sengketa produk pers berada dalam mekanisme penyelesaian sesuai Undang-Undang Pers dan kewenangan Dewan Pers.
Meutya Hafid Ditantang Hadir dalam Debat Publik Hari Ini
SAFEnet dan Remotivi menjadwalkan debat publik dengan Meutya Hafid pada Selasa, (17/11/2026), pukul 13.30 WIB di Taman Pandang Istana.
Nenden Sekar Arum mengatakan surat kepada Komdigi belum memperoleh respons formal hingga Senin, (16/11/2026), sehingga kedua organisasi tetap mendorong pertemuan terbuka.
Hingga pembaruan terakhir, kehadiran Meutya dalam agenda tersebut belum dikonfirmasi.
Tantangan berikutnya bagi pemerintah adalah memastikan pengawasan ruang digital berjalan transparan, memiliki mekanisme koreksi, dan tidak mengorbankan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik.**










