Status Tambang Emas Cibaliung Dipertanyakan, WALHI Soroti Perlindungan Habitat Badak Jawa di Ujung Kulon

Avatar photo

Rabu, 18 November 2026 - 16:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Peta wilayah pertambangan Banten menjadi perhatian WALHI di tengah upaya perlindungan habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon.

Peta wilayah pertambangan Banten menjadi perhatian WALHI di tengah upaya perlindungan habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon.

HARIANINDONESIARAYA.COM– Siapa yang berwenang menentukan pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya di Ujung Kulon?

Apakah usulan Hashim Djojohadikusumo telah melalui kajian konservasi dan persetujuan pemerintah?

Mengapa WALHI menghubungkan rencana tersebut dengan dugaan kepentingan pertambangan emas di Banten?

Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memunculkan pertanyaan mengenai kewenangan pengambilan kebijakan konservasi satwa dilindungi.

Usulan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut mendapat perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) karena dinilai perlu disertai dasar ilmiah dan keterbukaan mengenai kepentingan di balik kebijakan.

WALHI bahkan menduga rencana tersebut berpotensi berkaitan dengan ekspansi tambang emas di sekitar Ujung Kulon, meskipun belum terdapat bukti yang memastikan hubungan tersebut.

WALHI Pertanyakan Kapasitas Hashim Mengusulkan Relokasi

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan kapasitas Hashim dalam mengusulkan pemindahan satwa yang menyangkut keberlangsungan spesies langka tersebut.

“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.”

“Mestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN.”

“Bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” katanya.

Menurut WALHI, kebijakan translokasi harus didasarkan pada kebutuhan ekologis, keselamatan satwa, dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian Kehutanan Tegaskan Belum Ada Keputusan

Kementerian Kehutanan menyatakan pengembangan habitat kedua merupakan salah satu strategi konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menegaskan, “Penyebutan Alas Purwo belum merupakan keputusan resmi penetapan lokasi maupun keputusan pelaksanaan translokasi.”

Kementerian menyebut gagasan tersebut masih membutuhkan kajian menyeluruh, termasuk penilaian daya dukung habitat, ketersediaan pakan, keamanan, dan keberlangsungan hidup satwa.

Konsesi Antam dan Peta Pertambangan Jadi Sorotan

WALHI mengaitkan kontroversi relokasi dengan keberadaan PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (ANTM), yang memiliki wilayah tambang emas sekitar 5.302 hektare di perbatasan TNUK.

Korporasi tersebut dilaporkan telah beroperasi sejak 2010 dan ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional pada 2020, sedangkan izin yang tercantum dalam laporan tahunan Antam berakhir pada 3 April 2025.

WALHI juga mempertanyakan penetapan WUP melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang berdasarkan penelusurannya mengindikasikan sebagian wilayah perairan sekitar TNUK masuk dalam peta pertambangan.

ESDM Bantah Ada Izin Tambang di Ujung Kulon

Kementerian ESDM memberikan klarifikasi bahwa TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan di taman nasional maupun perairan sekitarnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan pengelolaan sumber daya mineral, bukan izin untuk melakukan eksploitasi.

Dia menegaskan penetapan wilayah pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan TNUK.

Transparansi Kebijakan Menjadi Pekerjaan Rumah

Pemerintah perlu memastikan seluruh proses pengembangan habitat kedua badak Jawa berjalan berdasarkan rekomendasi ahli dan tidak mengurangi perlindungan habitat asli.

Di sisi lain, penjelasan mengenai peta wilayah pertambangan, status konsesi PT CSD, serta batas kawasan konservasi menjadi informasi penting untuk menjawab kekhawatiran publik.

Dengan populasi badak Jawa yang kurang dari 100 ekor, setiap keputusan mengenai masa depan spesies ini membutuhkan kehati-hatian, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi.****

Berita Terkait

Inflasi Turun, Belanja Masyarakat Melemah, BI Justru Naikkan Suku Bunga Acuan, Apa Pertimbangannya?
IEU-CEPA Bebaskan Tarif Lebih dari 90% Komoditas Dagang, Produk Padat Karya Nikmati Bea Masuk 0% ke Uni Eropa
Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tanda Tangani IEU-CEPA dan IPA, Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan
Profil Bisnis Hary Tanoe, MNC Group, Diversifikasi Usaha, dan Tantangan Menjaga Pertumbuhan Konglomerasi
Jelang Penandatanganan IEU-CEPA, Menko Airlangga Bahas Percepatan Implementasi dengan Uni Eropa
Jejak Muhammad Fitno, dari Pengalaman Kerja di Turki hingga Mengembangkan Bisnis Telekomunikasi di Indonesia
Perkuat Pemahaman Ekosistem Logistik Maritim dan Nasional, Kemenko Perekonomian Terima Kunjungan Studi Mahasiswa UPI Serang
Dukung Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Pemerintah Dorong Kolaborasi Perluas Dampak Pemberdayaan Masyarakat Hingga ke Daerah

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:13 WIB

Inflasi Turun, Belanja Masyarakat Melemah, BI Justru Naikkan Suku Bunga Acuan, Apa Pertimbangannya?

Minggu, 22 November 2026 - 15:24 WIB

IEU-CEPA Bebaskan Tarif Lebih dari 90% Komoditas Dagang, Produk Padat Karya Nikmati Bea Masuk 0% ke Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 - 20:50 WIB

Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tanda Tangani IEU-CEPA dan IPA, Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan

Sabtu, 21 November 2026 - 07:43 WIB

Profil Bisnis Hary Tanoe, MNC Group, Diversifikasi Usaha, dan Tantangan Menjaga Pertumbuhan Konglomerasi

Jumat, 20 November 2026 - 21:31 WIB

Jelang Penandatanganan IEU-CEPA, Menko Airlangga Bahas Percepatan Implementasi dengan Uni Eropa

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp