HARIANINDONESIARAYA.COM– Siapa yang berwenang menentukan pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya di Ujung Kulon?
Apakah usulan Hashim Djojohadikusumo telah melalui kajian konservasi dan persetujuan pemerintah?
Mengapa WALHI menghubungkan rencana tersebut dengan dugaan kepentingan pertambangan emas di Banten?
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memunculkan pertanyaan mengenai kewenangan pengambilan kebijakan konservasi satwa dilindungi.
- Inflasi Turun, Belanja Masyarakat Melemah, BI Justru Naikkan Suku Bunga Acuan, Apa Pertimbangannya?
- IEU-CEPA Bebaskan Tarif Lebih dari 90% Komoditas Dagang, Produk Padat Karya Nikmati Bea Masuk 0% ke Uni Eropa
- Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tanda Tangani IEU-CEPA dan IPA, Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan
Usulan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut mendapat perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) karena dinilai perlu disertai dasar ilmiah dan keterbukaan mengenai kepentingan di balik kebijakan.
WALHI bahkan menduga rencana tersebut berpotensi berkaitan dengan ekspansi tambang emas di sekitar Ujung Kulon, meskipun belum terdapat bukti yang memastikan hubungan tersebut.
WALHI Pertanyakan Kapasitas Hashim Mengusulkan Relokasi
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan kapasitas Hashim dalam mengusulkan pemindahan satwa yang menyangkut keberlangsungan spesies langka tersebut.
“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.”
“Mestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN.”
“Bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” katanya.
- Profil Bisnis Hary Tanoe, MNC Group, Diversifikasi Usaha, dan Tantangan Menjaga Pertumbuhan Konglomerasi
- Jelang Penandatanganan IEU-CEPA, Menko Airlangga Bahas Percepatan Implementasi dengan Uni Eropa
- Jejak Muhammad Fitno, dari Pengalaman Kerja di Turki hingga Mengembangkan Bisnis Telekomunikasi di Indonesia
Menurut WALHI, kebijakan translokasi harus didasarkan pada kebutuhan ekologis, keselamatan satwa, dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian Kehutanan Tegaskan Belum Ada Keputusan
Kementerian Kehutanan menyatakan pengembangan habitat kedua merupakan salah satu strategi konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menegaskan, “Penyebutan Alas Purwo belum merupakan keputusan resmi penetapan lokasi maupun keputusan pelaksanaan translokasi.”
Kementerian menyebut gagasan tersebut masih membutuhkan kajian menyeluruh, termasuk penilaian daya dukung habitat, ketersediaan pakan, keamanan, dan keberlangsungan hidup satwa.
Konsesi Antam dan Peta Pertambangan Jadi Sorotan
WALHI mengaitkan kontroversi relokasi dengan keberadaan PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (ANTM), yang memiliki wilayah tambang emas sekitar 5.302 hektare di perbatasan TNUK.
Korporasi tersebut dilaporkan telah beroperasi sejak 2010 dan ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional pada 2020, sedangkan izin yang tercantum dalam laporan tahunan Antam berakhir pada 3 April 2025.
- Perkuat Pemahaman Ekosistem Logistik Maritim dan Nasional, Kemenko Perekonomian Terima Kunjungan Studi Mahasiswa UPI Serang
- Dukung Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Pemerintah Dorong Kolaborasi Perluas Dampak Pemberdayaan Masyarakat Hingga ke Daerah
- Danantara Jadi Calon Pemegang Saham Strategis BEI, Namun Pembahasan Belum Menetapkan Jadwal Masuk
WALHI juga mempertanyakan penetapan WUP melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang berdasarkan penelusurannya mengindikasikan sebagian wilayah perairan sekitar TNUK masuk dalam peta pertambangan.
ESDM Bantah Ada Izin Tambang di Ujung Kulon
Kementerian ESDM memberikan klarifikasi bahwa TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan di taman nasional maupun perairan sekitarnya.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan pengelolaan sumber daya mineral, bukan izin untuk melakukan eksploitasi.
Dia menegaskan penetapan wilayah pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan TNUK.
Transparansi Kebijakan Menjadi Pekerjaan Rumah
Pemerintah perlu memastikan seluruh proses pengembangan habitat kedua badak Jawa berjalan berdasarkan rekomendasi ahli dan tidak mengurangi perlindungan habitat asli.
Di sisi lain, penjelasan mengenai peta wilayah pertambangan, status konsesi PT CSD, serta batas kawasan konservasi menjadi informasi penting untuk menjawab kekhawatiran publik.
Dengan populasi badak Jawa yang kurang dari 100 ekor, setiap keputusan mengenai masa depan spesies ini membutuhkan kehati-hatian, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi.****










