HARIANINDONESIARAYA.COM – Sejak kapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto diduga dipantau menggunakan sistem penyadapan Polri, dan siapa yang memerintahkan operasi tersebut?
Mengapa aktivitas itu diduga berlangsung tanpa verifikasi dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum?
Apakah informasi yang dikumpulkan selama hampir dua tahun tersebut memiliki hubungan dengan kepentingan politik Geng Solo atau kelompok lain di sekitar pusat kekuasaan?Dugaan Penyadapan Prabowo Berlangsung Selama Dua Tahun
Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung selama periode 2025-2026.
Pengungkapan tersebut menjadi perhatian setelah Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH pada Selasa, (03/11/2026).
Salah satu tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, bersama dua perwira tinggi Polri.
Asep menjelaskan, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan tanpa dasar penyelidikan maupun penyidikan.
“Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi,” kata Asep Safrudin, Kabareskrim Polri.
Sistem penyadapan yang semestinya digunakan untuk mendukung penegakan hukum tersebut diduga dimanfaatkan di luar prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Penghapusan Data Oktober 2026 Memunculkan Pertanyaan Baru
Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan, tetapi juga penghapusan data elektronik yang diduga dilakukan sekitar Oktober 2026.
Bareskrim mengungkapkan adanya dugaan perintah menghapus berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS sebelum petugas membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Rangkaian peristiwa tersebut menjadi penting untuk mengungkap apakah penghapusan data berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Dalam penanganan perkara, penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. detiknews +1
Dugaan Motif Politik Geng Solo Menjadi Salah Satu Arah Penelusuran
Pertanyaan mengenai tujuan penyadapan menjadi semakin penting karena salah satu sasaran yang disebut aparat adalah Presiden Prabowo sendiri.
Salah satu hipotesis yang berkembang adalah kemungkinan informasi komunikasi kepala negara dikumpulkan untuk kepentingan kelompok politik yang dikenal sebagai Geng Solo.
Dugaan ini muncul karena Listyo memiliki rekam hubungan kedinasan dengan Jokowi dan pernah memimpin institusi Polri selama pemerintahan sebelumnya.
Jika informasi komunikasi Prabowo dikumpulkan untuk kepentingan politik, data tersebut berpotensi memberikan gambaran mengenai keputusan strategis, komunikasi internal, dan dinamika hubungan antarkelompok kekuasaan.
Namun, belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi atau Gibran memerintahkan, mengetahui, maupun memperoleh manfaat dari dugaan penyadapan tersebut.
Daftar Sasaran Penyadapan dan Posisi Gibran Masih Menyisakan Pertanyaan
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa sasaran penyadapan yang diketahuinya mencakup Presiden, sejumlah menteri, dan politikus.
“Yang baru saya dengar adalah Bapak Presiden dan sejumlah menteri dan politisi, jadi saya belum tahu apakah Pak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak,” ujar Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas.
Belum adanya kepastian mengenai Gibran membuat cakupan penyadapan masih perlu diperjelas, termasuk identitas seluruh nomor yang dimasukkan ke sistem LIMS.
Selain kepentingan politik, penyidik juga perlu mendalami dugaan pemantauan terhadap pengusaha serta kemungkinan adanya kepentingan ekonomi di balik pengumpulan informasi.
Pengungkapan motif menjadi kunci perkara ini, terutama untuk memastikan apakah penyadapan Prabowo berkaitan dengan kepentingan politik, ekonomi, atau tujuan lain.****
