KPK Perkuat Pengawasan APBD Sulawesi Selatan, Soroti Pokir hingga Pengadaan

Avatar photo

Kamis, 5 November 2026 - 12:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyimpan sejumlah risiko penyimpangan apabila tidak disertai pengawasan yang memadai. Mulai dari intervensi dalam pelaksanaan pokok pikiran (Pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan hibah, hingga praktik jual beli jabatan, menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Hal tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (5/11). Dalam kesempatan tersebut, Tanak menekankan pentingnya menjaga batas kewenangan antara legislatif dan eksekutif dalam pengelolaan APBD.

Tanak mengingatkan, penyusunan APBD harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Setelah rancangan APBD disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif, pelaksanaannya tentunya harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Sementara, DPRD hadir untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan program hingga anggaran terlaksana sebagaimana mestinya,” jelas Tanak.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD tidak boleh bergeser menjadi intervensi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Salah satu praktik yang perlu dihindari ialah ketika anggota DPRD mengklaim suatu proyek sebagai Pokir, kemudian ikut menentukan kontraktor dengan motif memperoleh keuntungan.

“Jangan sampai lagi anggota DPR bilang, ‘itu kan Pokir saya. Nanti saya tunjukkan siapa kontraktornya supaya ada pembagian buat saya selaku orang yang mengusulkan Pokir ini.’ Nah, itu yang diharapkan jangan sampai terjadi,” tegas Tanak.

Selain intervensi dalam pelaksanaan Pokir, Tanak juga mengingatkan kepala daerah agar memastikan proses pengisian jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD) berlangsung berdasarkan kompetensi dan ketentuan yang berlaku, bukan melalui praktik gratifikasi maupun suap.

Pasalnya, praktik jual beli jabatan berpotensi menciptakan mata rantai korupsi. Pejabat yang mengeluarkan sejumlah uang untuk menduduki posisi tertentu dapat terdorong mencari cara mengembalikan modal tersebut, salah satunya melalui penyimpangan dalam pengelolaan proyek APBD.

“Ini akan menjadi beban bagi OPD tersebut untuk kemudian mencari pengembaliannya dari proyek-proyek yang sudah ada dalam APBD,” jelasnya.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat merugikan masyarakat. Anggaran yang bersumber dari uang publik berisiko tidak digunakan sesuai peruntukannya, sehingga berdampak pada kualitas pekerjaan pemerintah dan manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat.

Risiko tersebut juga tercermin dari data penindakan KPK. Sejak Januari hingga 15 Oktober 2026, KPK telah melakukan 23 kegiatan tertangkap tangan yang menjerat total 13 kepala daerah hingga sejumlah pejabat dan pihak swasta. Modus yang dilakukan beragam, mulai dari suap proyek, pemerasan, hingga praktik jual beli jabatan. Hal ini menjadi pengingat bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi dalam berbagai aspek pemerintahan daerah.

Salah satunya terlihat dalam perkara dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Untuk itu, KPK mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan agar menjadikan berbagai kasus tersebut sebagai pembelajaran dengan memperkuat sistem pengawasan, menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, dan memastikan manajemen ASN berlangsung sesuai ketentuan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga merupakan bagian penting dari pembinaan dan pengawasan berkala terhadap pemerintah daerah, khususnya kepala daerah.

Ia berharap koordinasi tersebut dapat menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kasus korupsi di daerah tidak kembali terulang.

“Kita lebih ke pembinaan kepala daerah. Tugas kita membina kepala daerah agar bisa melayani masyarakat lebih baik,” ujar Cheka.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KPK bersama Kemendagri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Wajo selama 1–6 November 2026.

Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK, kegiatan ini mencakup verifikasi dan validasi lapangan terhadap vendor bermasalah, penerima hibah, serta proyek-proyek strategis. KPK juga mendalami proses perencanaan dan penganggaran, pokok pikiran (Pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), hibah dan bantuan sosial (bansos), bantuan keuangan, hingga pengeluaran di lingkungan Sekretariat DPRD.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini sekaligus mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan tata kelola sebelum berkembang menjadi persoalan hukum. KPK berharap kolaborasi pemerintah daerah bersama Kemendagri, LKPP, dan BPKP dapat memperkuat pengawasan sekaligus memastikan setiap rupiah APBD dikelola sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalami Empat Area Rawan di Makassar

Sebelumnya, dalam rangkaian kegiatan Korsup di Makassar, KPK turut melakukan pendalaman terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Melalui uji petik, tim KPK bersama Inspektorat Kota Makassar melakukan klarifikasi terhadap aspek administrasi maupun kondisi faktual di lapangan.

Direktur Korsup Wilayah IV KPK, Edy Suryanto, menyampaikan dari hasil pendalaman awal tersebut terdapat empat area yang memerlukan perhatian dan klarifikasi lebih lanjut, yakni pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana hibah, penganggaran Pokir DPRD, serta tata kelola pengeluaran di lingkungan Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Makassar.

Pada sektor PBJ, KPK mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi risiko pelaksanaan pekerjaan yang terburu-buru menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026. Dengan waktu yang tersisa sekitar dua bulan, percepatan penyelesaian pekerjaan tetap harus memperhatikan kualitas, ketentuan kontrak, dan akuntabilitas pelaksanaannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Sementara itu, pada sektor hibah, KPK menyoroti pentingnya memastikan proses pengalokasian dan penyaluran bantuan sesuai ketentuan. Adapun pada aspek Pokir, pendalaman diarahkan untuk memastikan proses penganggarannya tetap selaras dengan perencanaan dan tidak membuka ruang intervensi dalam pelaksanaan kegiatan. KPK juga memberikan catatan terhadap tata kelola pengeluaran di lingkungan Setwan.

“Catatan ini masih memerlukan proses klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut. Sehingga, KPK terus mendorong penguatan pengawasan internal melalui mekanisme audit secara berjenjang, dimulai dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat pemerintah kota,” jelasnya.

Apabila terdapat kendala dalam proses pengawasan di tingkat Inspektorat Kota Makassar, tindak lanjut dapat dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Inspektorat Jenderal Kemendagri. KPK juga membuka ruang untuk mengambil alih proses apabila diperlukan sesuai kewenangannya.

Menurut Edy, proses klarifikasi administrasi diharapkan dapat diselesaikan dalam sisa waktu tahun anggaran 2026. Sementara itu, audit teknis dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai dan data pendukung tersedia secara utuh, termasuk apabila diperlukan hingga Januari atau Februari 2027.

“Secara teknis ini bentuknya koordinasi dan monitoring hasil. Audit itu kan objeknya pekerjaan yang sudah selesai, jadi tunda sebulan-dua bulan tidak masalah, yang penting datanya sudah tidak bisa berubah lagi,” jelas Edy.

Merespons catatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan pemerintah kota siap menindaklanjuti anomali yang disampaikan KPK melalui mekanisme pengawasan dan audit internal.

Ia menekankan pentingnya peran Inspektorat dalam memastikan setiap catatan dapat diklarifikasi dan dipertanggungjawabkan, sehingga tidak berkembang menjadi persoalan di kemudian hari.

“Kita berharap dari beberapa kasus yang menjadi anomali ini akan didalami lebih detail, seperti yang disampaikan Pak Direktur, akan ditindaklanjuti melalui audit yang ada. Maka dari situ kita siapkan. Penting sekali untuk kita memastikan pengawasan internal, dalam hal ini Inspektorat, untuk memastikan proses audit agar anomali ini tidak menjadi sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Munafri.

Perkiat APIP sebagai Garda Deteksi Dini

Selain pendalaman terhadap tata kelola anggaran, KPK juga menggelar Rapat Koordinasi Penguatan APIP dalam rangka deteksi dini dan pencegahan korupsi di pemerintah daerah wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan ini melibatkan jajaran APIP pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, bersama Kemendagri dan BPKP.

Penguatan APIP menjadi bagian penting dari strategi pencegahan karena pengawasan internal memiliki peran untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong perbaikan tata kelola di masing-masing instansi.

Melalui sinergi tersebut, KPK mendorong agar setiap catatan hasil pemantauan dan evaluasi ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pengawasan tidak berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi berlanjut pada perbaikan sistem dan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.


Sumber: kpk.go.id

Berita Terkait

Samin Tan: Perjalanan Bisnis Batu Bara, Jaringan Korporasi, dan Rekam Jejak Perkara Hukum Tambang PT AKT
Mengenal Surya Darmadi, Pemilik Duta Palma, dari Jejak Bisnis Sawit hingga Perkara Besar di Riau
Riza Chalid Masih Buron, MAKI Ungkap Dugaan Aktivitas Bisnis Minyak dan Desak Pertamina Lakukan Penelusuran
Jaga Independensi, Rawat Integritas: KPK Perkuat Pengendalian Gratifikasi di Perguruan Tinggi
Petakan 5 Titik Rawan Tata Kelola Pemda Maluku dan Maluku Utara, KPK ajak mengendalikan Risiko Dimulai dari Hulu
KPK Minta Kemenbud dan KKP Evaluasi Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar yang Melibatkan RANS dan Raffi Ahmad
Dari Antre hingga Jaga Amanah, KPK Tanamkan Fondasi Integritas Siswa PAUD Al-Fitri
Dari Panggung ke Aksi, Musikal SIDIK Gaungkan Pesan Antikorupsi

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:49 WIB

Samin Tan: Perjalanan Bisnis Batu Bara, Jaringan Korporasi, dan Rekam Jejak Perkara Hukum Tambang PT AKT

Jumat, 20 November 2026 - 17:44 WIB

Mengenal Surya Darmadi, Pemilik Duta Palma, dari Jejak Bisnis Sawit hingga Perkara Besar di Riau

Jumat, 20 November 2026 - 16:16 WIB

Riza Chalid Masih Buron, MAKI Ungkap Dugaan Aktivitas Bisnis Minyak dan Desak Pertamina Lakukan Penelusuran

Kamis, 19 November 2026 - 12:00 WIB

Jaga Independensi, Rawat Integritas: KPK Perkuat Pengendalian Gratifikasi di Perguruan Tinggi

Kamis, 19 November 2026 - 12:00 WIB

Petakan 5 Titik Rawan Tata Kelola Pemda Maluku dan Maluku Utara, KPK ajak mengendalikan Risiko Dimulai dari Hulu

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp