Status perusahaan terbuka pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu diikuti dengan penguatan transparansi dan pengawasan agar dapat mencegah potensi korupsi. Keterbukaan informasi, pengawasan pasar modal, serta akuntabilitas pengambilan keputusan menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan BUMN berjalan secara profesional dan bebas dari penyimpangan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arend Arthur Duma, dalam seminar âTinjauan Posisi BUMN Terbuka dari Sudut Pandang Pasar Modal, Tata Kelola BUMN, Konstitusi dan Keuangan Negaraâ di Auditorium Graha PGAS, Jakarta, Rabu (11/11).
Dalam paparannya bertema Evaluasi atas Pencegahan Kerugian Negara pada BUMN dan Keunggulan Menjadi BUMN Terbuka, Arend menjelaskan bahwa perubahan kerangka hukum terkait kerugian negara pada BUMN menuntut pengambil keputusan untuk memahami batas antara risiko bisnis yang sah dan tindak pidana korupsi.
âKerugian bisnis tidak otomatis merupakan korupsi. Kerugian yang timbul dari keputusan yang diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bebas benturan kepentingan merupakan risiko usaha yang lazim dalam kegiatan korporasi,â ujarnya.
- Samin Tan: Perjalanan Bisnis Batu Bara, Jaringan Korporasi, dan Rekam Jejak Perkara Hukum Tambang PT AKT
- Mengenal Surya Darmadi, Pemilik Duta Palma, dari Jejak Bisnis Sawit hingga Perkara Besar di Riau
- Riza Chalid Masih Buron, MAKI Ungkap Dugaan Aktivitas Bisnis Minyak dan Desak Pertamina Lakukan Penelusuran
Menurut Arend, persoalan pidana muncul ketika terdapat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang disertai unsur-unsur tindak pidana korupsi, termasuk adanya pihak yang diperkaya secara tidak sah dan kerugian keuangan negara yang nyata serta pasti, sesuai konstruksi hukum yang diterapkan.
Karena itu, pencegahan perlu dimulai dari proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Setiap keputusan strategis harus didukung kajian memadai, terdokumentasi, serta bebas dari konflik kepentingan maupun intervensi yang tidak semestinya.
Status Terbuka Perkuat Pengawasan
Dalam konteks BUMN terbuka, KPK melihat adanya peluang untuk memperkuat sistem pengawasan melalui mekanisme pasar modal. Status perusahaan terbuka bukanlah tameng untuk menghindari pengawasan hukum, melainkan memberikan lapisan kontrol tambahan yang dapat menekan potensi penyimpangan apabila dijalankan secara konsisten.
âStatus terbuka adalah lapisan kontrol, bukan tameng. Keterbukaan informasi dan pengawasan pasar modal memperkuat pencegahan korupsi apabila dijalankan secara sungguh-sungguh,â tegas Arend.
Menurutnya, BUMN terbuka berada dalam pengawasan yang lebih luas, mulai dari pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), auditor eksternal, investor, analis pasar, media, hingga masyarakat. Mekanisme tersebut menuntut perusahaan untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam setiap keputusan korporasi.
- Jaga Independensi, Rawat Integritas: KPK Perkuat Pengendalian Gratifikasi di Perguruan Tinggi
- Petakan 5 Titik Rawan Tata Kelola Pemda Maluku dan Maluku Utara, KPK ajak mengendalikan Risiko Dimulai dari Hulu
- KPK Minta Kemenbud dan KKP Evaluasi Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar yang Melibatkan RANS dan Raffi Ahmad
Arend mengidentifikasi enam instrumen kontrol yang dapat memperkuat pencegahan korupsi pada BUMN terbuka, yakni keterbukaan informasi, keberadaan komisaris independen dan komite audit, pengawasan OJK dan BEI, pengaturan transaksi afiliasi, pengawasan transaksi material, serta pemantauan oleh investor, analis, auditor eksternal, dan media.
Namun, berbagai instrumen tersebut hanya akan efektif apabila diterapkan secara substantif, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
âKeterbukaan informasi tidak boleh berhenti sebagai kewajiban pelaporan. Informasi harus disajikan secara utuh sehingga publik dan pemegang saham dapat memahami risiko, manfaat, dan alasan di balik suatu keputusan. Transparansi yang hanya bersifat formal akan kehilangan nilai pencegahannya,â kata Arend.
Selain aspek pengawasan, KPK juga menyoroti posisi BUMN terbuka dalam kaitannya dengan penguasaan negara. Perubahan status menjadi perusahaan terbuka tidak serta-merta mengurangi kendali negara terhadap BUMN. Sebaliknya, mekanisme pasar modal memberikan tambahan ruang pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan.
Arend menjelaskan, penguasaan negara tidak semata-mata ditentukan oleh persentase kepemilikan saham, tetapi juga kemampuan negara untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya perusahaan. Pada PT Perusahaan Gas Negara (PGN), misalnya, negara tetap memiliki instrumen pengendalian melalui kepemilikan saham mayoritas dan saham Seri A Dwiwarna.
Pandangan tersebut sejalan dengan paparan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira. Ia menegaskan bahwa konstitusi tidak membedakan BUMN terbuka dan BUMN tertutup. Penguasaan negara harus dilihat dari fungsi dan kewenangan yang tetap dijalankan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
âUUD 1945 tidak membedakan BUMN terbuka dan BUMN tertutup. Yang menjadi ukuran adalah apakah negara tetap dapat menjalankan fungsi pengaturan, pengelolaan, pengurusan, kebijakan, dan pengawasan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,â jelasnya.
Ia menambahkan, privatisasi atau pencatatan saham di pasar modal tidak otomatis mengurangi penguasaan negara selama instrumen pengendalian strategis tetap dimiliki negara.
Cegah Penyimpangan Sejak Pengambilan Keputusan
Dalam evaluasinya, KPK mengidentifikasi sejumlah area yang rawan menimbulkan kerugian negara di lingkungan BUMN, khususnya sektor energi. Area tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa, jual beli dan alokasi komoditas, kerja sama bisnis dan akuisisi, investasi proyek strategis, penugasan pemerintah, serta transaksi pada anak usaha dan grup perusahaan.
Menurut Arend, berbagai perkara korupsi di lingkungan BUMN menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola dapat menjadi tanda awal terjadinya penyimpangan. Hal tersebut antara lain terlihat dari uji tuntas yang tidak memadai, pengawasan yang tidak berjalan, konflik kepentingan yang diabaikan, hingga temuan audit yang tidak ditindaklanjuti.
âKorupsi tidak terjadi dalam ruang hampa. Hampir selalu ada tanda-tanda awal berupa lemahnya uji tuntas, pengawasan yang tidak berjalan, konflik kepentingan yang diabaikan, atau temuan audit yang tidak ditindaklanjuti. Karena itu, pencegahan harus dimulai jauh sebelum kerugian muncul,â ujarnya.
Selain aktivitas bisnis reguler, KPK juga menyoroti pelaksanaan penugasan pemerintah kepada BUMN terbuka. Penugasan tersebut perlu didukung tata kelola yang jelas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan hukum maupun merugikan kepentingan pemegang saham.
Arend menjelaskan, terdapat sejumlah aspek yang perlu dipastikan dalam pelaksanaan penugasan, yaitu dasar penugasan tertulis, kajian keekonomian yang memadai, pemisahan pembukuan antara kegiatan penugasan dan bisnis reguler, serta mekanisme audit dan keterbukaan informasi kepada publik.
âBila pendanaan atau kompensasi penugasan belum diberikan oleh pemerintah, hal itu tidak otomatis menjadi kerugian negara yang lahir dari perbuatan pengurus. Yang menjadi perhatian kami adalah apabila penugasan dijadikan kendaraan untuk mark-up biaya, pengaturan mitra, atau tindakan lain di luar ruang lingkup penugasan,â jelas Arend.
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan pada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Hambra, menjelaskan bahwa regulasi terbaru memberikan kesempatan yang sama bagi BUMN terbuka maupun tertutup untuk menerima penugasan khusus pemerintah.
âUndang-undang tidak membedakan antara BUMN terbuka dan tertutup dalam pemberian penugasan khusus. Yang ditekankan adalah kelayakan, tata kelola, pembukuan yang terpisah, serta transparansi pelaksanaannya,â ujar Hambra.
Ia menambahkan, pemerintah berkewajiban menyediakan pendanaan apabila penugasan membutuhkan biaya atau secara finansial tidak layak, sehingga pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan perusahaan dan pemegang saham publik.
Seminar tersebut turut menghadirkan Senior Director Legal PT Danantara Asset Management Inosentius Samsul, akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Indra Perwira, serta Kepala Departemen Hukum OJK Mufli Asmawidjaja.
Bagi KPK, penguatan tata kelola BUMN tidak hanya berkaitan dengan pencapaian kinerja bisnis, tetapi juga memastikan setiap keputusan dan aktivitas korporasi dijalankan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, pengelolaan BUMN dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.
Sumber: kpk.go.id










