Komisi V DPR RI Dorong Percepatan Pembenahan Akses Stasiun Whoosh Padalarang

Avatar photo

Senin, 16 November 2026 - 10:20 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mendorong percepatan pembenahan akses transportasi di kawasan Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menurutnya, peningkatan jumlah penumpang Whoosh harus diimbangi dengan infrastruktur pendukung dan integrasi antarmoda yang memadai agar efisiensi waktu perjalanan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Keunggulan waktu tempuh kereta cepat akan kehilangan maknanya apabila penumpang justru terhambat begitu keluar dari stasiun,” kata Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi V DPR RI menggunakan Kereta Cepat Whoosh dari Stasiun Halim menuju Padalarang untuk meninjau secara langsung kondisi perjalanan dan fasilitas yang digunakan penumpang. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan transportasi, khususnya sektor perkeretaapian, infrastruktur jalan, serta lalu lintas dan angkutan jalan.

Andi Iwan mengapresiasi perkembangan operasional Whoosh sejak mulai melayani masyarakat pada Oktober 2023. Salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah peningkatan frekuensi perjalanan dari semula 14 perjalanan menjadi 62 perjalanan per hari. Peningkatan tersebut dinilai mencerminkan semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung.

Meski demikian, Andi Iwan menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani, terutama berkaitan dengan akses keluar-masuk stasiun dan pengaturan lalu lintas di kawasan sekitarnya.

“Kawasan di luar stasiun kerap mengalami penumpukan kendaraan pada jam sibuk akibat aktivitas antar-jemput dengan jalan masuk yang sempit dan ruang yang diperebutkan oleh kendaraan pribadi, taksi daring, dan angkutan umum,” ujarnya.

Menurut Andi Iwan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan layanan kereta cepat perlu disertai penataan kawasan stasiun secara menyeluruh. Infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan dan fasilitas perpindahan moda transportasi, harus mampu mengakomodasi pertumbuhan jumlah penumpang agar tidak menimbulkan hambatan perjalanan setelah mereka tiba di stasiun.

Ia turut menyoroti belum terealisasinya pembangunan jalan akses langsung yang menghubungkan kawasan Kota Baru Parahyangan dengan Stasiun Padalarang. Infrastruktur tersebut direncanakan dilengkapi fasilitas antar-jemput penumpang serta jembatan penghubung untuk meningkatkan kemudahan akses menuju stasiun.

Andi Iwan menjelaskan bahwa rencana pembangunan akses tersebut telah memperoleh kesepakatan sejak Agustus 2025. Namun, hingga November 2026, pelaksanaannya masih berada pada tahap perencanaan.

“Tiga tahun setelah Whoosh beroperasi, solusi akses utama stasiun belum terwujud,” katanya.

Selain persoalan infrastruktur jalan, Andi Iwan menyoroti keterbatasan kapasitas layanan kereta api pengumpan atau feeder yang menghubungkan Stasiun Padalarang dengan moda transportasi lanjutan. Ia menilai kapasitas angkut yang tersedia belum sebanding dengan jumlah penumpang dalam satu rangkaian Whoosh.

“Kapasitas kereta api feeder yang hanya 200 kursi per rangkaian jauh lebih kecil dibandingkan satu rangkaian Whoosh, sementara integrasi tiket dan jadwal belum sepenuhnya terwujud,” tuturnya.

Menurutnya, peningkatan kapasitas dan frekuensi perjalanan kereta api feeder perlu menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi. Penyesuaian jadwal serta integrasi sistem tiket juga diperlukan untuk mempermudah perpindahan penumpang dari kereta cepat menuju moda transportasi lainnya.

Andi Iwan menilai berbagai kendala tersebut tidak terlepas dari persoalan koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Stasiun Padalarang.

“Persoalan ini berakar pada lemahnya koordinasi kelembagaan yang tersebar di antara operator, kementerian, pemerintah daerah, dan pengembang kawasan, ditambah keterbatasan keuangan KCIC di tengah restrukturisasi utang,” ucapnya.

Untuk itu, Komisi V DPR RI meminta seluruh mitra kerja terkait menyampaikan rencana induk penataan kawasan Stasiun Padalarang secara komprehensif. Rencana tersebut diharapkan memuat pembagian tanggung jawab antarpemangku kepentingan, tahapan pelaksanaan, serta target waktu penyelesaian yang terukur.

Komisi V juga meminta kejelasan mengenai jadwal pembangunan jalan akses langsung menuju stasiun, rencana peningkatan kapasitas dan frekuensi kereta api feeder, serta skema pembiayaan pembangunan infrastruktur pendukung.

Dalam aspek pendanaan, Andi Iwan menekankan pentingnya penyusunan skema pembiayaan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pengembangan kawasan stasiun diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak tanpa memberikan beban berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di samping peningkatan konektivitas, ia mengingatkan agar pengembangan fasilitas Stasiun Padalarang tetap mengutamakan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pengguna jasa transportasi, termasuk kelompok masyarakat yang membutuhkan fasilitas khusus.

“Keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia harus menjadi perhatian serius bagi kita semua,” kata Andi Iwan Darmawan Aras.

Dengan pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, Stasiun Padalarang diharapkan dapat menjadi salah satu simpul transportasi strategis sekaligus pintu masuk bagi wisatawan yang berkunjung ke wilayah Bandung Barat dan berbagai destinasi lainnya di Jawa Barat.

Peningkatan konektivitas tersebut juga berpotensi memperluas mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan usaha di kawasan sekitar stasiun.


Sumber: fraksigerindra.id

Berita Terkait

Bimantoro Wiyono: RUU Penyadapan Harus Cegah Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Penegak Hukum
Alimudin Kolatlena Dorong Optimalisasi Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Gerindra NTT Tegaskan Proses Hukum Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Harus Berjalan Objektif
Bangga Dikunjungi Presiden Prabowo, Pelajar Muhammadiyah Donggala Optimistis Pendidikan di Pelosok Makin Diperhatikan
Presiden Prabowo Kagum Konsistensi Muhammadiyah Majukan Pendidikan Indonesia
Presiden Prabowo: Saya Tidak Akan Gentar Membela Kepentingan Rakyat
Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Kapolri: Melegakan, Negara Terselamatkan
Di Milad Muhammadiyah, Presiden Prabowo Serukan Perbaikan Sistem Politik dan Ekonomi Indonesia

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:23 WIB

Bimantoro Wiyono: RUU Penyadapan Harus Cegah Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Penegak Hukum

Senin, 16 November 2026 - 12:45 WIB

Alimudin Kolatlena Dorong Optimalisasi Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

Gerindra NTT Tegaskan Proses Hukum Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Harus Berjalan Objektif

Senin, 16 November 2026 - 10:20 WIB

Komisi V DPR RI Dorong Percepatan Pembenahan Akses Stasiun Whoosh Padalarang

Minggu, 15 November 2026 - 10:55 WIB

Bangga Dikunjungi Presiden Prabowo, Pelajar Muhammadiyah Donggala Optimistis Pendidikan di Pelosok Makin Diperhatikan

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp