Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyerukan perbaikan sistem politik dan ekonomi Indonesia. Prabowo tak ingin negara ini dikuasai kelompok bermodal besar serta kembali berpijak pada amanat konstitusi.
Prabowo menegaskan demokrasi tidak boleh menjadi sistem yang dapat dibeli dengan uang, sementara perekonomian nasional harus dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
“Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal,” ujar Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).
Menurut Prabowo, tingginya biaya politik untuk menduduki jabatan publik menjadi persoalan yang harus dikoreksi. Ia mencontohkan biaya pencalonan kepala daerah yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sementara biaya untuk menjadi anggota DPR dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar tanpa jaminan keberhasilan.
Prabowo mempertanyakan apakah praktik politik yang membutuhkan biaya besar tersebut sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Ia meyakini mayoritas rakyat Indonesia tidak menginginkan kondisi politik seperti saat ini.
Karena itu, Prabowo mengajak para pemimpin politik, termasuk ketua umum partai politik, untuk berani melakukan pembenahan terhadap sistem politik nasional. Ia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan partai dan melihat adanya kesadaran bersama mengenai perlunya perbaikan.
“Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi. Alhamdulillah kita sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya ajak bicara paham, mengerti, sadar kita harus adakan perbaikan sistem politik,” katanya.
Selain sistem politik, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem ekonomi nasional selama sisa masa mandat kepemimpinannya. Menurutnya, sistem ekonomi Indonesia sebelumnya telah mengalami penyimpangan dari amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
Ia menekankan bahwa ekonomi Indonesia harus berlandaskan asas kekeluargaan, bukan hanya menguntungkan kelompok atau pihak tertentu. Prinsip tersebut, kata dia, merupakan amanat para pendiri bangsa yang harus kembali ditegakkan.
“Saya bertekad sisa mandat akan saya teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.
Prabowo kemudian mengutip Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.
Ia juga menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Alhamdulillah, sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan tadi, berdasar atas asas kekeluargaan,” kata Prabowo.
Sumber: fraksigerindra.id
