Bimantoro Wiyono: RUU Penyadapan Harus Cegah Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Penegak Hukum

Avatar photo

Senin, 16 November 2026 - 16:23 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, H. Bimantoro Wiyono, S.H., menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan harus mampu memberikan batasan yang jelas terhadap kewenangan aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Hal tersebut disampaikan Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026), di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta. Rapat tersebut membahas masukan terhadap RUU tentang Penyadapan.

Dalam penyampaiannya, Bimantoro menilai terdapat tiga kepentingan utama yang harus dipertemukan dalam pengaturan penyadapan, yakni kepentingan keamanan negara, kepentingan penegakan hukum, dan kepentingan konstitusional warga negara.

Menurutnya, negara memang membutuhkan instrumen penyadapan untuk menghadapi ancaman terorisme, kejahatan terorganisir, korupsi, kejahatan siber, serta berbagai ancaman keamanan lainnya. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan tanpa batas dan pengawasan.

“Jangan sampai kewenangan penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dan penegakan hukum justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus memastikan ada batasan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban,” tegas Bimantoro.

Ia juga menyoroti pentingnya prinsip legalitas, legitimate aim, kebutuhan yang mendesak (necessity), serta proporsionalitas (proportionality) dalam setiap tindakan penyadapan.

Bimantoro mengingatkan bahwa alasan penyelidikan dan penyidikan tidak boleh menjadi pembenaran untuk melakukan penyadapan secara sewenang-wenang.

Ia turut menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi evaluasi serius agar kewenangan penyadapan tidak digunakan di luar tujuan dan dasar hukum yang jelas.

“Kami dari Fraksi Partai Gerindra merasa sangat tersinggung ketika pimpinan tertinggi kami menjadi objek utama dalam persoalan yang mencuat tersebut. Karena itu, persoalan ini harus dijelaskan secara terang. Apa dasar kewenangannya dan apa kepentingannya? Jangan sampai praktik penyadapan justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.

Bimantoro berharap RUU Penyadapan nantinya tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi aparat dalam menjalankan tugas, tetapi juga memastikan tidak ada lagi praktik penyadapan yang melampaui kewenangan.

“RUU ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat keamanan negara sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai hukum memberikan kekuasaan tanpa batas kepada siapa pun,” pungkasnya.


Sumber: fraksigerindra.id

Berita Terkait

Alimudin Kolatlena Dorong Optimalisasi Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Gerindra NTT Tegaskan Proses Hukum Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Harus Berjalan Objektif
Komisi V DPR RI Dorong Percepatan Pembenahan Akses Stasiun Whoosh Padalarang
Bangga Dikunjungi Presiden Prabowo, Pelajar Muhammadiyah Donggala Optimistis Pendidikan di Pelosok Makin Diperhatikan
Presiden Prabowo Kagum Konsistensi Muhammadiyah Majukan Pendidikan Indonesia
Presiden Prabowo: Saya Tidak Akan Gentar Membela Kepentingan Rakyat
Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Kapolri: Melegakan, Negara Terselamatkan
Di Milad Muhammadiyah, Presiden Prabowo Serukan Perbaikan Sistem Politik dan Ekonomi Indonesia

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:23 WIB

Bimantoro Wiyono: RUU Penyadapan Harus Cegah Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Penegak Hukum

Senin, 16 November 2026 - 12:45 WIB

Alimudin Kolatlena Dorong Optimalisasi Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

Gerindra NTT Tegaskan Proses Hukum Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Harus Berjalan Objektif

Senin, 16 November 2026 - 10:20 WIB

Komisi V DPR RI Dorong Percepatan Pembenahan Akses Stasiun Whoosh Padalarang

Minggu, 15 November 2026 - 10:55 WIB

Bangga Dikunjungi Presiden Prabowo, Pelajar Muhammadiyah Donggala Optimistis Pendidikan di Pelosok Makin Diperhatikan

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp