HARIANINDONESIARAYA.COM – Mengapa penyidikan cukai rokok PT Djarum kini meluas hingga pemeriksaan riwayat pengawasan Bea Cukai?
Apakah dugaan penyimpangan hanya menyangkut pengurusan pita cukai atau juga penerapan tarif yang berpengaruh terhadap penerimaan negara?
Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban jika dugaan kerugian negara triliunan rupiah terbukti?
Penyidikan dugaan korupsi sektor cukai yang berkaitan dengan PT Djarum memasuki tahap pendalaman yang semakin luas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pegawai Bea Cukai dan menelusuri riwayat pemeriksaan terhadap sejumlah korporasi terafiliasi.
- Samin Tan: Perjalanan Bisnis Batu Bara, Jaringan Korporasi, dan Rekam Jejak Perkara Hukum Tambang PT AKT
- Mengenal Surya Darmadi, Pemilik Duta Palma, dari Jejak Bisnis Sawit hingga Perkara Besar di Riau
- Riza Chalid Masih Buron, MAKI Ungkap Dugaan Aktivitas Bisnis Minyak dan Desak Pertamina Lakukan Penelusuran
Perkembangan terbaru pada Jumat (13/11/2026) memperlihatkan penyidik mulai menguji bagaimana pengawasan, pemeriksaan, dan penerapan tarif cukai dilakukan selama ini.
Dua ASN Bea Cukai berinisial SA dan AZR diperiksa sebagai saksi pada Kamis (12/11/2026).
Pemeriksaan Internal Bea Cukai Menjadi Kunci Pengungkapan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan pemeriksaan terhadap kedua saksi diarahkan untuk mengetahui riwayat pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap PT Djarum dan korporasi terafiliasi.
“Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami keterangan dari para saksi soal pengetahuannya terkait pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai yang berkaitan dengan PT Djarum dan beberapa perusahaan lainnya yang terafiliasi,” kata Budi.
Penyidik juga menelusuri standar tarif cukai yang seharusnya dikenakan dan besaran tarif yang benar-benar diberlakukan.
Langkah tersebut penting untuk menguji dugaan penyimpangan dalam tata kelola cukai yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
- Petakan 5 Titik Rawan Tata Kelola Pemda Maluku dan Maluku Utara, KPK ajak mengendalikan Risiko Dimulai dari Hulu
- Jaga Independensi, Rawat Integritas: KPK Perkuat Pengendalian Gratifikasi di Perguruan Tinggi
- KPK Minta Kemenbud dan KKP Evaluasi Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar yang Melibatkan RANS dan Raffi Ahmad
Dugaan Kerugian Triliunan Rupiah Dan Praktik Sejak 2010
KPK sebelumnya menyampaikan estimasi awal kerugian negara dalam perkara ini mencapai triliunan rupiah.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein juga membenarkan dugaan bahwa perkara tersebut telah berlangsung sejak 2010.
Sementara itu, Budi Prasetyo mengungkap dugaan pengondisian pembayaran cukai agar tidak sesuai dengan besaran yang semestinya dibayarkan.
Penyidik turut mendalami kemungkinan adanya pemberian uang atau kickback dari pihak PT Djarum kepada oknum Bea Cukai terkait pengurusan pita cukai rokok.
Penggeledahan Berlapis Menjangkau Kudus Hingga Semarang
Rangkaian penggeledahan dimulai pada Rabu (28/10/2026) di Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum.
Pada Kamis (29/10/2026), penyidik melanjutkan penggeledahan terhadap enam korporasi terafiliasi PT Djarum.
Kemudian pada Jumat (30/10/2026), KPK menyasar Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY.
Dokumen dan barang bukti elektronik yang diperoleh dari kegiatan penyidikan menjadi bahan analisis untuk mengungkap dugaan penyimpangan serta menghitung potensi kerugian negara.
Sprindik Umum Belum Menetapkan Tersangka Baru
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut menggunakan sprindik umum yang telah diterbitkan sejak September 2026.
“Ini kan masih proses sprindik umum,” kata Setyo pada Selasa (3/11/2026).
Dengan status tersebut, penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan menganalisis hasil penggeledahan sebelum menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Di sisi lain, PT Djarum melalui Corporate Communication Senior Manager Group Budi Darmawan menyatakan menghormati proses hukum dan bersikap kooperatif dalam membantu pengusutan perkara.
Pengawasan Cukai Rokok Jadi Sorotan
Kasus ini menempatkan pengawasan cukai hasil tembakau sebagai perhatian penting karena menyangkut kepatuhan pembayaran dan penerimaan negara.
Apabila dugaan penyimpangan terbukti, pengungkapan perkara berpotensi menjadi momentum evaluasi terhadap mekanisme pemeriksaan, penetapan tarif, dan pengawasan administrasi cukai.
KPK kini menghadapi pekerjaan besar untuk membuktikan dugaan penyimpangan, menghitung kerugian negara secara akurat, serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola cukai rokok.****










