Batas antara ungkapan terima kasih dan potensi konflik kepentingan di lingkungan akademik, menjadi sorotan utama dalam upaya menjaga independensi serta objektivitas perguruan tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pengendalian gratifikasi melalui forum daring “Teras Pendidikan: Perguruan Tinggi Berintegritas Tanpa Gratifikasi,” yang diselenggarakan Direktorat Jejaring Pendidikan (Jardik) KPK di Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (19/11).
Forum tersebut menjadi ruang diskusi bagi sivitas akademika dan pengelola perguruan tinggi guna memetakan kerawanan pemberian dan relasi kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. KPK menilai dalam kehidupan sosial dan budaya, pemberian kerap dipandang sebagai bentuk penghargaan atau tanda terima kasih.
“Pemberian yang tidak dikelola tepat, berpotensi mempengaruhi independensi dan objektivitas pihak berwenang,” tutur Widyaiswara pada Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, Muh. Indra Furqon.
Lebih lanjut, kata Indra, sivitas akademika perlu memahami konteks, tujuan, serta potensi kepentingan di balik setiap pemberian. Hal itu, sebab gratifikasi tidak selalu berbentuk uang, melainkan bisa berbentuk bingkisan, fasilitas, tiket perjalanan, akomodasi, dan lainnya.
- Samin Tan: Perjalanan Bisnis Batu Bara, Jaringan Korporasi, dan Rekam Jejak Perkara Hukum Tambang PT AKT
- Mengenal Surya Darmadi, Pemilik Duta Palma, dari Jejak Bisnis Sawit hingga Perkara Besar di Riau
- Riza Chalid Masih Buron, MAKI Ungkap Dugaan Aktivitas Bisnis Minyak dan Desak Pertamina Lakukan Penelusuran
Hal tersebut, menurutnya perlu dicermati terutama berkaitan dengan jabatan dan kewenangan penerima. Risiko ini dapat muncul melalui perantara, seperti keluarga, teman, atau pihak yang berhubungan dengan penerima.
“Dengan demikian, pengendalian gratifikasi membutuhkan kemampuan untuk mengenali pola pemberian sekaligus memahami mekanisme pencegahan dan pelaporannya,” imbuhnya.
Urgensi penguatan juga tercermin dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Nasional 2026. Pada jenjang pendidikan tinggi, indeks integritas tercatat sebesar 72,25 dengan kategori Korektif, hasil ini menunjukkan telah ada upaya perbaikan melalui internalisasi nilai-nilai integritas, namun implementasi dan pengawasan masih perlu diperkuat agar lebih merata, konsisten, dan optimal.
Menurut Indra, aturan dan larangan formal saja tidak cukup jika tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan, prosedur, serta tata kelola kelembagaan yang jelas. Mengingat KPK tidak dapat hadir setiap saat di tiap kampus, ekosistem integritas dan sistem internal perguruan tinggi harus mampu berkelanjutan.
Dari sisi implementasi kelembagaan, Kepala Satuan Reformasi Universitas Brawijaya, Ngesti Dwi Prasetyo, memaparkan UB menerjemahkan komitmen integritas melalui pembelajaran elektronik berdurasi 13 jam pelajaran yang bekerja sama dengan ACLC KPK. Program tersebut membahas batasan gratifikasi, potensi benturan kepentingan, dampak gratifikasi, serta kewajiban pelaporan, dan telah diselesaikan oleh 107 dosen serta tenaga kependidikan dengan tingkat kelulusan 100 persen.
“Program pembelajaran selama 13 jam pelajaran tersebut membekali sivitas akademika dengan pemahaman batasan gratifikasi, potensi benturan kepentingan, dampak gratifikasi, serta kewajiban pelaporannya,” ujarnya.
Ngesti menjelaskan, UB akan memperluas pelibatan sivitas akademika secara bertahap termasuk pimpinan universitas. Selain itu UB akan mengembangkan pengukuran dan pemantauan potensi gratifikasi serta benturan kepentingan dalam aktivitas akademik agar menjadi mekanisme pengendalian yang dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti.
Sementara itu, dari aspek pengawasan internal, Kepala Satuan Pengawas Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ridwan, menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab harus dijaga di seluruh alur akademik mulai dari penerimaan mahasiswa baru, perkuliahan, evaluasi dan penilaian, hingga penetapan kelulusan.
“Untuk memastikan prinsip berjalan, fungsi pengawasan internal perlu diperkuat melalui pemetaan titik-titik rawan gratifikasi dan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam aktivitas kampus,” ungkap Ridwan.
Selanjutnya, pengawasan tidak sekadar berorientasi pada penyimpangan, melainkan menjadi instrumen pencegahan guna mengantisipasi risiko sejak awal. Implementasi pun diterjemahkan melalui sosialisasi pengendalian gratifikasi yang melibatkan sejumlah fakultas, termasuk Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta Fakultas Sains dan Teknologi.
Edukasi juga diperluas kepada mahasiswa dan mitra kerja kampus, termasuk vendor, guna memastikan pemahaman mengenai batasan pemberian dan potensi konflik kepentingan tidak hanya dimiliki unsur internal perguruan tinggi, tapi juga eksternal yang berhubungan dengan institusi.
Penguatan di kedua perguruan tinggi tersebut menjadi bagian program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN) yang diinisiasi KPK. Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terpilih sebagai perguruan tinggi percontohan dalam penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).
Dengan demikian, perguruan tinggi dinilai perlu memastikan sistem pengendalian gratifikasi benar-benar berjalan. Hal ini mencakup kemampuan mengenali dan memetakan risiko, menyediakan mekanisme penerimaan serta pengelolaan laporan gratifikasi, memverifikasi dan menindaklanjuti sesuai ketentuan, hingga memastikan hasil pengendalian menjadi evaluasi untuk memperbaiki tata kelola.
KPK berharap pencanangan dan sosialisasi bukan tujuan akhir program, sebab keberhasilan PPG tidak sekadar diukur dari terbentuknya kebijakan, terselenggaranya sosialisasi, atau banyaknya sivitas akademika. Lebih penting, sistem tersebut harus mampu membangun kesadaran kolektif, memastikan mekanisme penanganan, serta mencegah potensi pemberian yang mempengaruhi independensi dan objektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Sumber: kpk.go.id










