Besarnya nilai aset negara dan kompleksitas rantai bisnis industri pertambangan menuntut sistem pengawasan yang kuat. Salah satunya melalui integrasi Whistleblowing System (WBS) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) untuk memperkuat deteksi dini serta mitigasi risiko korupsi di lingkungan Grup MIND ID.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait integrasi kanal pengaduan dan mitigasi praktik korupsi di Jakarta, Kamis (5/11). Integrasi ini ditujukan untuk memperluas akses pelaporan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun pihak eksternal.
Deputi Informasi dan Data (Inda) KPK, Eko Mardjono, menegaskan pentingnya kerja sama tersebut, mengingat posisi strategis MIND ID sebagai holding industri pertambangan nasional yang mengelola aset negara dan memiliki rantai bisnis kompleks.
“WBS menjadi instrumen krusial untuk menjaga integritas, transparansi, dan efisiensi operasional BUMN Holding Industri Pertambangan. Mengingat industri pertambangan mengelola aset negara bernilai sangat besar dan memiliki rantai bisnis yang kompleks, WBS berfungsi sebagai radar internal untuk mendeteksi secara dini praktik korupsi, suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, hingga kecurangan sebelum kerugian perusahaan dan negara membesar,” ungkap Eko.
- Samin Tan: Perjalanan Bisnis Batu Bara, Jaringan Korporasi, dan Rekam Jejak Perkara Hukum Tambang PT AKT
- Mengenal Surya Darmadi, Pemilik Duta Palma, dari Jejak Bisnis Sawit hingga Perkara Besar di Riau
- Riza Chalid Masih Buron, MAKI Ungkap Dugaan Aktivitas Bisnis Minyak dan Desak Pertamina Lakukan Penelusuran
Kerja sama KPK dan MIND ID ini merupakan kelanjutan dari sinergi yang telah terjalin sejak 2021, saat MIND ID masih bernama PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM). Perpanjangan PKS untuk periode 2026–2031 ini berfokus pada integrasi sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di KPK dengan sistem pelaporan pelanggaran atau WBS di lingkungan MIND ID.
Eko menambahkan, keberadaan WBS yang andal dan terintegrasi perlu diiringi dengan kepercayaan dari para pelapor. Dengan demikian, sistem tersebut tidak hanya menjadi sarana penyampaian aduan, tetapi juga dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial dalam mengidentifikasi risiko dan merespons potensi pelanggaran sejak dini.
“KPK meyakini, WBS yang andal, terintegrasi, dan dipercaya dapat berfungsi sebagai sarana manajerial untuk membantu pimpinan mendeteksi risiko, merespons potensi pelanggaran secara dini, serta menjaga kepercayaan pegawai dan masyarakat terhadap perusahaan,” terang Eko.
Sementara itu, Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyampaikan bahwa penguatan integritas merupakan bagian penting dari mandat negara dalam mengelola kekayaan mineral dan batubara secara optimal. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus dijalankan dengan tata kelola yang kuat dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Amanah ini tidak boleh dicederai oleh praktik penyimpangan atau fraud. Integrasi WBS milik MIND ID dan milik KPK merupakan langkah tegas kami untuk memastikan seluruh pengelolaan pertambangan nasional dari hulu hingga hilir berjalan di atas landasan integritas yang kokoh,” tegasnya.
Melalui integrasi kanal pengaduan ini, setiap laporan diharapkan dapat dikelola secara profesional, objektif, dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan kerahasiaan serta perlindungan terhadap pelapor. Kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan menjadi faktor penting agar WBS dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengungkap potensi penyimpangan dan memperkuat pengawasan internal perusahaan.
- Jaga Independensi, Rawat Integritas: KPK Perkuat Pengendalian Gratifikasi di Perguruan Tinggi
- Petakan 5 Titik Rawan Tata Kelola Pemda Maluku dan Maluku Utara, KPK ajak mengendalikan Risiko Dimulai dari Hulu
- KPK Minta Kemenbud dan KKP Evaluasi Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar yang Melibatkan RANS dan Raffi Ahmad
KPK memandang penguatan WBS sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola badan usaha yang transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan integritas, risiko korupsi dapat dimitigasi sehingga kekayaan negara dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sumber: kpk.go.id










