OCBC NISP Digugat Rita Kumar, Nilai Sengketa Rp95 Miliar dan Lima Pihak Tercatat dalam Perkara

Avatar photo

Rabu, 18 November 2026 - 11:06 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

PT Bank OCBC NISP Tbk menjadi salah satu tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum yang melibatkan korporasi, instansi pemerintah, dan notaris.

PT Bank OCBC NISP Tbk menjadi salah satu tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum yang melibatkan korporasi, instansi pemerintah, dan notaris.

HARIANINDONESIARAYA.COM – Seberapa besar dampak gugatan perdata Rp95 miliar terhadap PT Bank OCBC NISP Tbk?

Mengapa perkara ini melibatkan sejumlah institusi yang berkaitan dengan administrasi aset, pertanahan, dan dokumen hukum?

Apakah gugatan tersebut berpotensi membuka persoalan tata kelola yang lebih luas di sektor perbankan?

PT Bank OCBC NISP Tbk menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum senilai Rp95 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan Rita Kumar.

Perkara yang terdaftar pada Kamis, (12/11/2026), tersebut menjadi perhatian karena tidak hanya melibatkan korporasi perbankan, tetapi juga instansi pemerintah dan seorang notaris.

Berdasarkan catatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perkara tersebut menggunakan nomor 1422/Pdt.G/2026/PN Jkt.Sel.

Gugatan Melibatkan Unsur Perbankan dan Administrasi Negara

Selain OCBC NISP, pihak yang tercatat sebagai tergugat adalah KPKNL Jakarta, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta Notaris H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N.

Sementara itu, PT Radha Krishna ditempatkan sebagai turut tergugat dalam perkara tersebut.

Komposisi para pihak menunjukkan bahwa sengketa ini melibatkan sejumlah subjek hukum dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda.

Nilai Rp95 Miliar Menjadi Perhatian dalam Sengketa

Nilai sengketa sebesar Rp95 miliar tercatat dalam klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Selatan.

Meski demikian, angka tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kerugian yang telah terbukti ataupun kewajiban pembayaran yang sudah diputuskan pengadilan.

Petitum yang belum tersedia juga membuat dasar penghitungan nilai sengketa dan bentuk pemulihan hukum yang diminta penggugat belum diketahui.

Transparansi Informasi Menjadi Kunci Penilaian Risiko

Bagi sektor perbankan, proses penyelesaian sengketa hukum perlu dilihat berdasarkan dokumen perkara, bukti, serta putusan pengadilan, bukan hanya besaran nilai gugatan.

Karena itu, keterbukaan informasi dari pihak penggugat maupun tergugat diperlukan agar publik dapat memahami duduk perkara secara proporsional.

Hingga informasi ini disusun, belum tersedia tanggapan resmi OCBC NISP mengenai gugatan yang diajukan Rita Kumar.

Sidang Perdana Menentukan Tahapan Berikutnya

PN Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana pada Senin, (30/11/2026), pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang 01.

Agenda awal persidangan adalah penunjukan mediator untuk membuka peluang penyelesaian melalui mediasi.

Apabila tidak tercapai kesepakatan, perkara dapat berlanjut melalui tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Perkembangan perkara ini perlu dicermati hingga substansi gugatan, tanggapan para pihak, dan proses persidangan memberikan gambaran lebih jelas mengenai risiko hukum yang dihadapi OCBC NISP.****

 

Berita Terkait

Samin Tan: Perjalanan Bisnis Batu Bara, Jaringan Korporasi, dan Rekam Jejak Perkara Hukum Tambang PT AKT
Mengenal Surya Darmadi, Pemilik Duta Palma, dari Jejak Bisnis Sawit hingga Perkara Besar di Riau
Riza Chalid Masih Buron, MAKI Ungkap Dugaan Aktivitas Bisnis Minyak dan Desak Pertamina Lakukan Penelusuran
Petakan 5 Titik Rawan Tata Kelola Pemda Maluku dan Maluku Utara, KPK ajak mengendalikan Risiko Dimulai dari Hulu
Jaga Independensi, Rawat Integritas: KPK Perkuat Pengendalian Gratifikasi di Perguruan Tinggi
KPK Minta Kemenbud dan KKP Evaluasi Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar yang Melibatkan RANS dan Raffi Ahmad
Dari Antre hingga Jaga Amanah, KPK Tanamkan Fondasi Integritas Siswa PAUD Al-Fitri
Dari Panggung ke Aksi, Musikal SIDIK Gaungkan Pesan Antikorupsi

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:49 WIB

Samin Tan: Perjalanan Bisnis Batu Bara, Jaringan Korporasi, dan Rekam Jejak Perkara Hukum Tambang PT AKT

Jumat, 20 November 2026 - 17:44 WIB

Mengenal Surya Darmadi, Pemilik Duta Palma, dari Jejak Bisnis Sawit hingga Perkara Besar di Riau

Jumat, 20 November 2026 - 16:16 WIB

Riza Chalid Masih Buron, MAKI Ungkap Dugaan Aktivitas Bisnis Minyak dan Desak Pertamina Lakukan Penelusuran

Kamis, 19 November 2026 - 12:00 WIB

Jaga Independensi, Rawat Integritas: KPK Perkuat Pengendalian Gratifikasi di Perguruan Tinggi

Kamis, 19 November 2026 - 12:00 WIB

Petakan 5 Titik Rawan Tata Kelola Pemda Maluku dan Maluku Utara, KPK ajak mengendalikan Risiko Dimulai dari Hulu

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp