Penyidikan KPK Makin Mendalam, Riwayat Pemeriksaan Cukai PT Djarum dan Afiliasinya Kini Ditelusuri

Avatar photo

Rabu, 18 November 2026 - 08:28 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pengaturan pembayaran cukai rokok yang berkaitan dengan PT Djarum dan afiliasinya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pengaturan pembayaran cukai rokok yang berkaitan dengan PT Djarum dan afiliasinya

HARIANINDONESIARAYA.COM – Mengapa penyidikan cukai rokok PT Djarum kini meluas hingga pemeriksaan riwayat pengawasan Bea Cukai?

Apakah dugaan penyimpangan hanya menyangkut pengurusan pita cukai atau juga penerapan tarif yang berpengaruh terhadap penerimaan negara?

Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban jika dugaan kerugian negara triliunan rupiah terbukti?

Penyidikan dugaan korupsi sektor cukai yang berkaitan dengan PT Djarum memasuki tahap pendalaman yang semakin luas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pegawai Bea Cukai dan menelusuri riwayat pemeriksaan terhadap sejumlah korporasi terafiliasi.

Perkembangan terbaru pada Jumat (13/11/2026) memperlihatkan penyidik mulai menguji bagaimana pengawasan, pemeriksaan, dan penerapan tarif cukai dilakukan selama ini.

Dua ASN Bea Cukai berinisial SA dan AZR diperiksa sebagai saksi pada Kamis (12/11/2026).

Pemeriksaan Internal Bea Cukai Menjadi Kunci Pengungkapan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan pemeriksaan terhadap kedua saksi diarahkan untuk mengetahui riwayat pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap PT Djarum dan korporasi terafiliasi.

“Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami keterangan dari para saksi soal pengetahuannya terkait pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai yang berkaitan dengan PT Djarum dan beberapa perusahaan lainnya yang terafiliasi,” kata Budi.

Penyidik juga menelusuri standar tarif cukai yang seharusnya dikenakan dan besaran tarif yang benar-benar diberlakukan.

Langkah tersebut penting untuk menguji dugaan penyimpangan dalam tata kelola cukai yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Dugaan Kerugian Triliunan Rupiah Dan Praktik Sejak 2010

KPK sebelumnya menyampaikan estimasi awal kerugian negara dalam perkara ini mencapai triliunan rupiah.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein juga membenarkan dugaan bahwa perkara tersebut telah berlangsung sejak 2010.

Sementara itu, Budi Prasetyo mengungkap dugaan pengondisian pembayaran cukai agar tidak sesuai dengan besaran yang semestinya dibayarkan.

Penyidik turut mendalami kemungkinan adanya pemberian uang atau kickback dari pihak PT Djarum kepada oknum Bea Cukai terkait pengurusan pita cukai rokok.

Penggeledahan Berlapis Menjangkau Kudus Hingga Semarang

Rangkaian penggeledahan dimulai pada Rabu (28/10/2026) di Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum.

Pada Kamis (29/10/2026), penyidik melanjutkan penggeledahan terhadap enam korporasi terafiliasi PT Djarum.

Kemudian pada Jumat (30/10/2026), KPK menyasar Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY.

Dokumen dan barang bukti elektronik yang diperoleh dari kegiatan penyidikan menjadi bahan analisis untuk mengungkap dugaan penyimpangan serta menghitung potensi kerugian negara.

Sprindik Umum Belum Menetapkan Tersangka Baru

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut menggunakan sprindik umum yang telah diterbitkan sejak September 2026.

“Ini kan masih proses sprindik umum,” kata Setyo pada Selasa (3/11/2026).

Dengan status tersebut, penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan menganalisis hasil penggeledahan sebelum menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Di sisi lain, PT Djarum melalui Corporate Communication Senior Manager Group Budi Darmawan menyatakan menghormati proses hukum dan bersikap kooperatif dalam membantu pengusutan perkara.

Pengawasan Cukai Rokok Jadi Sorotan

Kasus ini menempatkan pengawasan cukai hasil tembakau sebagai perhatian penting karena menyangkut kepatuhan pembayaran dan penerimaan negara.

Apabila dugaan penyimpangan terbukti, pengungkapan perkara berpotensi menjadi momentum evaluasi terhadap mekanisme pemeriksaan, penetapan tarif, dan pengawasan administrasi cukai.

KPK kini menghadapi pekerjaan besar untuk membuktikan dugaan penyimpangan, menghitung kerugian negara secara akurat, serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola cukai rokok.****

Berita Terkait

Samin Tan: Perjalanan Bisnis Batu Bara, Jaringan Korporasi, dan Rekam Jejak Perkara Hukum Tambang PT AKT
Mengenal Surya Darmadi, Pemilik Duta Palma, dari Jejak Bisnis Sawit hingga Perkara Besar di Riau
Riza Chalid Masih Buron, MAKI Ungkap Dugaan Aktivitas Bisnis Minyak dan Desak Pertamina Lakukan Penelusuran
Jaga Independensi, Rawat Integritas: KPK Perkuat Pengendalian Gratifikasi di Perguruan Tinggi
Petakan 5 Titik Rawan Tata Kelola Pemda Maluku dan Maluku Utara, KPK ajak mengendalikan Risiko Dimulai dari Hulu
KPK Minta Kemenbud dan KKP Evaluasi Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar yang Melibatkan RANS dan Raffi Ahmad
Dari Antre hingga Jaga Amanah, KPK Tanamkan Fondasi Integritas Siswa PAUD Al-Fitri
Dari Panggung ke Aksi, Musikal SIDIK Gaungkan Pesan Antikorupsi

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 16:49 WIB

Samin Tan: Perjalanan Bisnis Batu Bara, Jaringan Korporasi, dan Rekam Jejak Perkara Hukum Tambang PT AKT

Jumat, 20 November 2026 - 17:44 WIB

Mengenal Surya Darmadi, Pemilik Duta Palma, dari Jejak Bisnis Sawit hingga Perkara Besar di Riau

Jumat, 20 November 2026 - 16:16 WIB

Riza Chalid Masih Buron, MAKI Ungkap Dugaan Aktivitas Bisnis Minyak dan Desak Pertamina Lakukan Penelusuran

Kamis, 19 November 2026 - 12:00 WIB

Jaga Independensi, Rawat Integritas: KPK Perkuat Pengendalian Gratifikasi di Perguruan Tinggi

Kamis, 19 November 2026 - 12:00 WIB

Petakan 5 Titik Rawan Tata Kelola Pemda Maluku dan Maluku Utara, KPK ajak mengendalikan Risiko Dimulai dari Hulu

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp