HARIANINDONESIARAYA.COM – Apakah penyitaan Rp2 miliar dari Bobby Rasyidin menjadi sinyal bahwa KPK sedang mengembangkan perkara digitalisasi SPBU Pertamina ke pihak lain?
Apakah status saksi dapat berubah menjadi tersangka hanya karena penyidik menemukan uang yang berkaitan dengan sebuah perkara korupsi?
Bukti seperti apa yang harus dimiliki KPK sebelum meningkatkan status hukum Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut?
KPK Sita Rp2 Miliar, Tetapi Bobby Masih Berstatus Saksi
Penyitaan uang Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menjadi perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyitaan tersebut kepada wartawan di Jakarta, Jumat, (6/11/2026).
“Benar, dalam penyidikan perkara itu telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar dari salah seorang saksi, saudara BR,” kata Budi Prasetyo.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein juga mengonfirmasi langkah penyidik tersebut.
“Iya betul. Penyidik sudah melakukan penyitaan,” kata Achmad Taufik Husein.
Namun, informasi yang disampaikan KPK belum menjelaskan asal-usul uang, waktu penyitaan, maupun dugaan transaksi yang membuat uang tersebut relevan dengan perkara.
Dua Alat Bukti Menjadi Syarat Penetapan Tersangka
Penentuan status tersangka harus mengikuti KUHAP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Pasal 90 ayat (1) mengatur bahwa penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti.
Artinya, penyidik tidak cukup hanya menunjukkan bahwa seseorang pernah diperiksa, memiliki uang yang disita, atau mempunyai hubungan pekerjaan dengan pihak-pihak yang sedang menjadi tersangka.
KPK harus memiliki bukti yang secara relevan menghubungkan Bobby dengan perbuatan pidana yang sedang disidik.
Termasuk peran, pengetahuan, tindakan, atau keterlibatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Dalam konteks ini, uang Rp2 miliar berpotensi menjadi bagian dari rangkaian pembuktian apabila dapat ditelusuri hubungan hukumnya dengan proyek digitalisasi SPBU.
Empat Hal yang Dapat Menentukan Perubahan Status Hukum
Pertama, penyidik perlu menelusuri asal-usul uang Rp2 miliar, termasuk sumber dana, waktu penerimaan, kepemilikan, dan pihak yang terlibat dalam transaksi.
Kedua, KPK perlu menguji apakah terdapat hubungan antara uang tersebut dan proses pengadaan perangkat digitalisasi SPBU Pertamina.
Ketiga, penyidik dapat mendalami komunikasi, dokumen, transaksi perbankan, serta keterangan saksi untuk mengetahui apakah Bobby memiliki peran dalam dugaan pengaturan pengadaan.
Keempat, KPK harus membangun hubungan antara bukti yang ditemukan dan unsur tindak pidana yang disangkakan, bukan hanya menunjukkan adanya hubungan profesional atau jabatan.
Keempat aspek tersebut merupakan arah analisis pembuktian, bukan pernyataan bahwa seluruh bukti itu sudah ditemukan penyidik.
Rekam Jejak Pemeriksaan dan Perkara Rp322,18 Miliar
Bobby pernah diperiksa KPK pada 14 Agustus 2025 ketika masih menjabat Direktur Utama PT Len Industri (Persero) periode 2021–2025.
KPK memulai penyidikan perkara digitalisasi SPBU sejak September 2024 dan telah menahan tiga tersangka, yakni Elvizar, Dian Rachmawan, dan Weriza pada 4 Agustus 2026.
Berdasarkan penghitungan BPK, dugaan kerugian negara mencapai Rp322,18 miliar, yang berasal dari pengadaan ATG sebesar Rp193,75 miliar dan EDC sebesar Rp128,42 miliar.
Belum Ada Dasar untuk Menentukan Persentase Peluang Tersangka
Secara jurnalistik dan hukum, belum tepat menyebut peluang Bobby menjadi tersangka karena KPK belum mengungkap bukti yang menjadi dasar penyitaan.
Status Bobby dapat berubah apabila ditemukan minimal dua alat bukti yang memenuhi ketentuan KUHAP dan menghubungkannya dengan tindak pidana.
Sebaliknya, apabila hubungan uang tersebut dengan perkara tidak terbukti dan tidak ditemukan bukti lain, penyitaan tidak otomatis berujung pada penetapan tersangka.
Pertanyaan terpenting bukan seberapa besar uang yang disita, melainkan apakah KPK dapat membuktikan hubungan Bobby dengan tindak pidana yang sedang diusut.****
