HARIANINDONESIARAYA.COM – Apakah pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan kementerian?
Bagaimana pemerintah mengukur manfaat publikasi melalui akun media sosial milik figur populer?
Apakah delapan paket pengadaan tersebut sudah memiliki dasar kebutuhan yang jelas dalam perencanaan dan anggaran kementerian?
Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan relevansi pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan tugas dan fungsi dua kementerian yang mengalokasikan anggaran mencapai Rp14.696.955.002.
Sorotan tersebut mencakup pengadaan oleh Kemendikbudristek pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 yang melibatkan korporasi milik Raffi Ahmad.
Delapan Paket Pengadaan Jasa Influencer Menjadi Sorotan ICW
Berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan pada portal INAPROC milik LKPP, terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan tiga paket KKP pada 2025–2026 mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
Jenis pekerjaannya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok, jasa kehadiran dalam acara, serta publikasi untuk sejumlah program sektor kelautan dan perikanan.
ICW Minta Pengadaan Dikaitkan dengan Renstra dan RPJMN
ICW menegaskan setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta mendukung pelaksanaan program instansi.
Pengadaan juga harus berkaitan dengan target dalam Rencana Strategis (Renstra) kementerian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- JA Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI 1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa
- Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel
- KPK Konfirmasi Penyitaan Rp2 Miliar dari Bobby Rasyidin, Dirut KAI Tegaskan Pemberitaan Tentang Dirinya Tidak Benar
“Dengan kata lain, pengadaan bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan,” jelas ICW dalam siaran persnya.
Menurut ICW, berdasarkan informasi paket pengadaan yang tersedia, keterkaitan kegiatan jasa influencer dengan tugas dan fungsi kementerian maupun target Renstra belum terlihat secara jelas.
Anggaran Promosi Pemerintah Perlu Memiliki Indikator Keberhasilan
ICW mempertanyakan apakah pengadaan jasa influencer tersebut benar-benar dibutuhkan untuk mendukung program kementerian atau sekadar menjadi aktivitas belanja anggaran.
“Jika pengadaan tidak dapat ditelusuri relevansinya dengan kebutuhan instansi, program, dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka patut dipertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan atau justru merupakan pengadaan yang diada-adakan untuk menghabiskan anggaran,” terang ICW.
Persoalan tersebut berkaitan dengan pentingnya pengukuran hasil pekerjaan, termasuk jangkauan publikasi, kesesuaian pesan, dan kontribusinya terhadap target program pemerintah.
Popularitas Figur Publik Tidak Otomatis Menjamin Kepercayaan Masyarakat
ICW menilai popularitas figur publik tidak serta-merta mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut lembaga tersebut, kepercayaan publik seharusnya dibangun melalui kinerja pemerintahan dan keterbukaan informasi, bukan hanya melalui promosi menggunakan jasa influencer.
Sorotan ini juga berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak dilantik Presiden Prabowo pada 22 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia
ICW mendorong pengadaan jasa influencer diuji berdasarkan kebutuhan, relevansi program, dan target kinerja agar belanja negara menghasilkan manfaat yang terukur.****
