Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan menyasar 5.938 pegawai Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Program E-Learning ASN Berintegritas. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja antikorupsi sekaligus memperkuat pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan karantina.
Program tersebut secara resmi dimulai melalui kegiatan āKick-Off E-Learning ASN Berintegritasā di Auditorium Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Barantin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (11/11).
Penguatan integritas menjadi penting mengingat Barantin memiliki fungsi pelayanan publik, pemeriksaan, dan pengawasan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut membutuhkan aparatur yang mampu bekerja secara profesional, objektif, dan akuntabel agar terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas ASN merupakan fondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas. Reformasi birokrasi, menurutnya, tidak cukup hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga harus didukung komitmen aparatur untuk menjadikan integritas sebagai landasan dalam mengambil keputusan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Raffi Ahmad dan Pengadaan Influencer Pemerintah, ICW Soroti Kontrak KKP Setelah Pelantikan Presiden
- Rp14,69 Miliar untuk Influencer Raffi Ahmad, ICW Pertanyakan Pengadaan Jasa oleh Dua Kementerian
- JA Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI 1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa
āSektor pelayanan karantina memiliki sejumlah titik rawan korupsi yang perlu diantisipasi, mulai dari intervensi terhadap hasil pemeriksaan dan pengawasan, gratifikasi, pungutan liar, hingga manipulasi dokumen administrasi. Jika dibiarkan, praktik tersebut dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, merugikan masyarakat, dan menggerus kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah,ā ujar Yonathan.
Ia menegaskan, seluruh kewenangan dalam pelayanan karantina harus dijalankan secara objektif dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun pihak lain. Hasil pemeriksaan harus mencerminkan kondisi sebenarnya, sementara setiap dokumen dan proses administrasi wajib disusun secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Yonathan, pencegahan korupsi juga perlu ditopang sistem pengendalian dan budaya kerja yang kuat, bukan semata-mata mengandalkan komitmen individu. Hal ini terutama diperlukan pada unit pelayanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki potensi risiko penyimpangan.
āMelalui pembelajaran ini, KPK mendorong jajaran Barantin untuk mengenali risiko korupsi dalam pelaksanaan tugas, menjaga independensi pengambilan keputusan, serta mengutamakan kepentingan publik. Pembelajaran ini diharapkan menjadi bekal bagi aparatur untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini dan menerapkan langkah pencegahan dalam lingkup kerjanya,ā wanti Yonathan.
Mengenali Risiko, Memperkuat Tata Kelola Layanan
Yonathan menambahkan, E-Learning ASN Berintegritas merupakan program jangka panjang KPK yang akan terus diperluas hingga 2029. Instansi yang telah memenuhi target kepesertaan didorong melanjutkan pembelajaran secara bertahap, termasuk mengembangkan materi penguatan integritas lainnya sesuai kebutuhan dan karakteristik organisasi masing-masing.
Melalui program ini, KPK berharap penguatan kapasitas ASN dapat berkontribusi terhadap terwujudnya layanan karantina yang transparan, objektif, dan akuntabel. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola internal Barantin, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa penerapan E-Learning ASN Berintegritas merupakan bagian dari komitmen seluruh pegawai untuk menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Program ini sekaligus menjadi sarana penguatan kapasitas dan integritas aparatur melalui pembelajaran antikorupsi yang terstruktur.
āIntegritas harus tercermin dalam tindakan dan keputusan sehari-hari, bukan berhenti sebagai komitmen tertulis. Setiap pegawai perlu memastikan tugas dan pelayanan dilaksanakan secara jujur, profesional, serta bertanggung jawab agar fungsi karantina dapat berjalan optimal,ā kata Abdul.
Ia juga menyampaikan lima pesan kepada jajarannya, yakni menghadirkan keteladanan dari setiap pemegang jabatan, menjaga integritas di seluruh titik layanan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, mengikuti rangkaian pembelajaran integritas, serta membangun kerja sama organisasi yang terukur.
Penguatan integritas tersebut, lanjut Abdul, perlu berjalan beriringan dengan transformasi pelayanan melalui digitalisasi, integrasi proses bisnis, dan penyederhanaan prosedur. Transformasi ini harus tetap memastikan fungsi utama karantina dalam melindungi sumber daya hayati Indonesia berjalan optimal.
Di tengah keberagaman latar belakang instansi yang tergabung, Barantin juga perlu membangun kesamaan budaya kerja untuk mewujudkan institusi yang kompeten, unggul, amanah, dan tangguh menghadapi intervensi.
Sementara itu, Kepala PPSDM Barantin, Wisnu Wasisa Putra, menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi Barantin dan KPK sekaligus menjadi salah satu proyek percontohan penguatan ASN berintegritas.
Pembelajaran diikuti 5.938 pegawai Barantin yang tersebar di seluruh Indonesia melalui platform āe-learningā selama tiga hari. Materi pembelajaran disusun berdasarkan bidang tugas masing-masing kedeputian dan dilengkapi evaluasi pada tahap akhir.
Melalui program tersebut, Barantin menargetkan peningkatan kompetensi dan integritas pegawai, khususnya petugas yang menangani verifikasi dokumen dan pemeriksaan segel karantina. Dengan proses pelayanan yang sesuai ketentuan serta dukungan aparatur profesional, Barantin diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih mudah, mencegah penyimpangan, sekaligus memperkuat perlindungan sumber daya hayati Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Utama (Sestama) Barantin, Shahandra Hanitiyo; Deputi Bidang Karantina Hewan, Sriyanto; Inspektur Barantin, Riswan; Direktur Manajemen Risiko Karantina Hewan, Anes Doni Kriwito; Direktur Manajemen Risiko Karantina Ikan, Sugeng Sudiarto; Kepala Biro Organisasi dan SDM, Dian Sri Rezeki; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Marwan.
Sumber: kpk.go.id
