HARIANINDONESIARAYA.COM – Bagaimana PT Rans Animasi Indonesia memperoleh delapan paket pengadaan jasa influencer dari dua kementerian?
Mengapa nilai kontrak yang melibatkan korporasi milik Raffi Ahmad mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024–2026?
Apa saja pekerjaan yang dibiayai anggaran negara dan mengapa ICW mempertanyakan proses pengadaannya?
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
- KPK Perkuat Integritas 5.938 Pegawai Barantin, Antisipasi Risiko Korupsi di Layanan Karantina
- Rp14,69 Miliar untuk Influencer Raffi Ahmad, ICW Pertanyakan Pengadaan Jasa oleh Dua Kementerian
- JA Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI 1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa
Pengadaan tersebut berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026, berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga di portal INAPROC milik LKPP. tirto.id +1
### Lima Paket Kemendikbudristek Pada 2024 Bernilai Rp3,9 Miliar
Pengadaan pertama dalam rangkaian temuan ICW berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024 dengan lima paket pekerjaan.
Rinciannya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment Rp452.698.902, Instagram Reels Rp205.893.300, Instagram Story Rp575.655.000, TikTok Rp144.423.600, dan jasa kehadiran dalam acara Rp2.521.329.200.
Jika dijumlahkan, lima paket tersebut mencapai Rp3.900.000.002 dan mencakup publikasi melalui kanal digital RANS serta akun media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Tiga Paket KKP pada 2025–2026 Mencapai Rp10,8 Miliar
Pengadaan berikutnya berasal dari KKP yang tercatat mengontrak PT Rans Animasi Indonesia sebanyak tiga kali dalam dua tahun anggaran.
Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengalokasikan Rp3.596.955.000 untuk influencer engagement.
Masih pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk influencer engagement dalam rangka pembangunan BINS.
Pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kembali mengadakan jasa publikasi influencer senilai Rp3,6 miliar untuk program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara di Natuna.
ICW Pertanyakan Rekam Jejak Korporasi dan Potensi Konflik Kepentingan
ICW menyebut PT Rans Animasi Indonesia didirikan pada 15 April 2020 dan belum terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024.
Persoalan tersebut menjadi sorotan karena Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
“Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad. Kondisi ini menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama,” jelas ICW.
ICW menilai kondisi tersebut perlu dicermati dari perspektif transparansi dan tata kelola pengadaan, meskipun temuan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.
ICW Minta Transparansi Pengadaan dan Manfaat Belanja Negara
Selain konflik kepentingan, ICW menyoroti kemungkinan penggunaan anggaran negara untuk membangun citra pemerintah melalui figur populer.
“Pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah,” demikian pernyataan ICW.
Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa pengadaan harus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan instansi, program kementerian, Renstra, serta target pembangunan dalam RPJMN.
Rangkaian delapan kontrak senilai Rp14,69 miliar kini menjadi perhatian ICW terkait rekam jejak penyedia, transparansi pengadaan, dan pertanggungjawaban anggaran publik.****
