Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sumail Abdullah, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan memulihkan kawasan lahan kritis melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekologi, melindungi ekosistem, serta mencegah kerusakan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Sumail seusai menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang diselenggarakan di Cafe Persahabatan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Sumail, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan kawasan hutan serta menumbuhkan kesadaran bersama terhadap pentingnya rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan.
Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret yang didorong melalui kegiatan tersebut adalah pengembangan program Kebun Bibit Rakyat (KBR). Program ini memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk terlibat langsung dalam penyediaan bibit tanaman yang nantinya digunakan untuk mendukung penghijauan dan pemulihan kawasan hutan.
Melalui program tersebut, setiap kelompok masyarakat direncanakan memperoleh sekitar 35.000 bibit yang terdiri atas tanaman berkayu serta tanaman penghasil buah. Jenis tanaman tersebut diharapkan dapat mendukung rehabilitasi lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Kurang lebih ada 35.000 bibit, baik tanaman berkayu maupun tanaman berkayu yang menghasilkan buah, yang nantinya ditanam oleh masyarakat,” ujar Sumail.
Sumail menerangkan bahwa pengelolaan bibit dilakukan secara mandiri oleh kelompok masyarakat, mulai dari proses penyemaian, perawatan, pemeliharaan, hingga pengawasan pertumbuhan tanaman.
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan tersebut dinilai penting agar program rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada kegiatan penanaman, tetapi juga memastikan bibit yang telah ditanam dapat tumbuh dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, instansi kehutanan di tingkat Provinsi Jawa Timur, serta pemerintah daerah diharapkan terus memberikan pendampingan dan melakukan pemantauan terhadap kelompok masyarakat yang menjalankan program tersebut.
Sinergi antarinstansi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi hutan berjalan sesuai kebutuhan wilayah serta mampu memberikan dampak terhadap pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
Selain mendorong rehabilitasi hutan dan lahan, Sumail turut menyoroti pentingnya memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Ia mencontohkan kawasan lahan gambut di Kalimantan Tengah yang membutuhkan perhatian serius dalam upaya pencegahan kebakaran. Menurutnya, penguatan langkah antisipasi harus dilakukan melalui edukasi dan keterlibatan aktif masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Sumail mendorong Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan karhutla, termasuk membangun kesadaran masyarakat terhadap risiko pembakaran lahan serta pentingnya menjaga kawasan hutan dari potensi kerusakan.
Menurutnya, upaya pencegahan akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah, pengelola kawasan hutan, dan masyarakat setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Sumail juga menyoroti sejumlah aspirasi yang disampaikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), khususnya terkait kebutuhan petani dan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada kawasan sekitar hutan.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain penyaluran pupuk bersubsidi yang dinilai belum merata serta kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kepastian ruang kelola hutan dalam jangka panjang.
Sumail menilai berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah melalui dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan kawasan hutan dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan.
Ia juga mendorong penguatan penerapan konsep agroforestri, yakni sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian atau komoditas produktif lainnya.
Pendekatan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Sumail menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Perum Perhutani, kelompok petani, lembaga masyarakat desa hutan, serta pemerintah daerah.
Menurutnya, kerja sama yang terintegrasi diperlukan agar program rehabilitasi, pengelolaan kawasan hutan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara beriringan.
Sumail berharap masyarakat sekitar kawasan hutan tidak hanya dilibatkan dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sumber daya hutan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Harapannya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dapat terus menjaga kelestarian hutan sekaligus menikmati manfaat secara ekonomi untuk hidup berdampingan secara lestari,” pungkasnya.
Sumber: fraksigerindra.id
