Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penanggung jawab bidang antikorupsi dalam Tim Nasional Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), secara aktif mengawal penyusunan kerangka hukum nasional agar selaras dengan standar internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Anti-Suap OECD.
Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu pengaturan dan kriminalisasi tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional atau foreign bribery dalam perubahan Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD “Perkembangan dan Evaluasi Proses Aksesi Indonesia Ke OECD” di Gedung Ali Wardhana, Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11), Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan proses aksesi terhadap Konvensi Anti-Suap OECD bukan sekadar pemenuhan persyaratan keanggotaan OECD, melainkan momentum penting memperkuat sistem antikorupsi Indonesia, agar mampu menjawab tantangan korupsi lintas negara yang semakin kompleks.
“Langkah ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menerapkan standar integritas global sekaligus memperkuat kredibilitas sistem hukum dan tata kelola nasional di mata dunia,” ujar Agus.
Untuk mendukung proses tersebut, KPK bersama Sekretariat OECD tengah menyusun Comprehensive Gap Analysis, guna mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka hukum Indonesia dengan ketentuan dalam Konvensi Anti-Suap OECD. Kegiatan ini merupakan lanjutan initial gap analysis yang dilakukan pada 2025 – penyusunannya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Sebagai bagian dari proses tersebut, pada 9-11 Juni 2026 OECD melaksanakan Fact Finding Mission di Jakarta yang melibatkan para ahli dari Brasil, Australia, dan Rumania. Kegiatan tersebut bertujuan mengonfirmasi jawaban kuesioner Indonesia, sekaligus menilai kesiapan Indonesia meratifikasi Konvensi Anti-Suap OECD.
Berdasarkan draf awal Gap Analysis Report yang diterima Indonesia pada Agustus 2026, terdapat tiga syarat utama yang perlu dipenuhi sebelum proses ratifikasi dimulai. Adapun tiga syarat itu kriminalisasi foreign bribery, penguatan pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana penyuapan dengan sanksi efektif dan berefek jera, serta larangan pengurangan pajak atas pembayaran suap kepada pejabat publik asing.
Selain itu, OECD merekomendasikan penguatan regulasi terkait bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi, pengawasan perusahaan dan pasar modal guna mencegah false accounting, serta penguatan perlindungan bagi pelapor atau whistleblower.
Guna mendukung proses aksesi Indonesia pada Konvensi Anti-Suap OECD, KPK mendorong percepatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Tipikor agar dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027. Selain itu, substansi perubahan UU Tipikor perlu diselaraskan dengan ketentuan Konvensi Anti-Suap OECD serta rekomendasi yang tertuang dalam Gap Analysis Report.
Selanjutnya, KPK menekankan pentingnya penguatan peran Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai koordinator utama penyusunan regulasi yang diperlukan Indonesia, dalam memenuhi persyaratan aksesi dan ratifikasi Konvensi Anti-Suap OECD.
Menurut Agus, KPK telah mendorong proses perubahan UU Tipikor sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. KPK juga telah menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait pengaturan tindak pidana foreign bribery, kepada Kemenkum sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik perubahan UU Tipikor.
“Perubahan UU Tipikor menjadi fondasi penting memenuhi ketentuan Konvensi Anti-Suap OECD. Karena itu, percepatan penyusunan dan pembahasan revisi UU Tipikor perlu diperhatikan bersama agar target aksesi 2028 tercapai,” kata Agus.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan progres Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD saat ini telah mencapai sekitar 80 persen, dengan target resmi bergabung pada tahun 2028.
Salah satu isu strategis proses aksesi OECD adalah penguatan kerangka antipenyuapan melalui perubahan UU Tipikor. Perubahan tersebut, diperlukan guna mengatur tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing; memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi; memperluas aspek yurisdiksi; mendukung penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU); serta meningkatkan perlindungan bagi pelapor, informan, dan saksi.
“Dalam konteks sektor antikorupsi, OECD mensyaratkan pengaturan foreign bribery dalam kerangka hukum nasional sebagai salah satu prasyarat penting menuju keanggotaan penuh Indonesia,” ungkap Airlangga.
Isu strategis lainnya yang menjadi perhatian dalam proses aksesi OECD, di antaranya kebijakan regulasi, tata kelola korporasi, iklim investasi, statistik nasional, tata kelola publik, hingga kebijakan persaingan usaha. Sejumlah penyesuaian regulasi bahkan memerlukan perubahan pada tingkat UU melalui koordinasi intensif dengan DPR RI.
Sumber: kpk.go.id
