OJK Benahi Sekuritas dan Manajer Investasi, Bagaimana Masa Depan Persaingan Pasar Modal?

HARIANINDONEISARAYA.CO.ID – Apa yang sedang dibenahi OJK di balik pengetatan aturan terhadap sekuritas dan Manajer Investasi?

Mengapa penguatan permodalan dan tata kelola menjadi semakin penting ketika pasar modal Indonesia membutuhkan kepercayaan investor?

Apakah reformasi yang ditargetkan rampung pada April 2029 mampu meningkatkan kredibilitas pasar keuangan nasional?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat reformasi pasar modal Indonesia dengan membenahi fondasi kelembagaan sekuritas dan Manajer Investasi.

Hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 192 pelaku industri telah menyampaikan komitmen pilihan kelompok kegiatan usaha, terdiri dari 107 Perusahaan Efek dan 85 Manajer Investasi.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi meningkatkan transparansi, memperkuat perlindungan investor, serta membangun industri pasar modal yang lebih kredibel di tengah persaingan keuangan global.

Reformasi ini tidak hanya menyangkut persyaratan modal, tetapi juga kualitas kepemilikan, pengendalian korporasi, profesionalisme pengurus, dan manajemen risiko.

Reformasi Kelembagaan Menjadi Bagian dari Agenda Besar Transparansi Pasar Modal

Pembenahan industri melalui POJK Nomor 3 Tahun 2026 dan POJK Nomor 5 Tahun 2026 melengkapi agenda reformasi pasar modal yang sebelumnya dilakukan OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pada 2 April 2026, ketiga lembaga tersebut mengumumkan penyelesaian empat agenda reformasi transparansi pasar modal Indonesia.

Keempat agenda itu meliputi keterbukaan data kepemilikan saham di atas 1 persen, implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), peningkatan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, serta kenaikan batas minimum saham beredar atau free float menjadi 15 persen. OJK

Agenda tersebut merupakan bagian dari delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal yang dicanangkan pada 1 Februari 2026.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan sekuritas dan Manajer Investasi menjadi bagian dari pembenahan yang lebih luas terhadap ekosistem pasar modal.

Sebanyak 192 Pelaku Industri Mulai Menyesuaikan Kapasitas Usaha

Dari 107 Perusahaan Efek, sebanyak 74 memilih PEKU 3, kemudian 22 memilih PEKU 2 dan 11 memilih PEKU 1.

Sementara itu, dari 85 Manajer Investasi, sebanyak 70 memilih MIKU 2 dan 15 lainnya memilih MIKU 1.

Pengelompokan tersebut memastikan kegiatan usaha setiap korporasi disesuaikan dengan kapasitas modal dan kemampuan pengelolaan risiko.

OJK juga menetapkan persyaratan modal disetor minimum mulai Rp1 miliar hingga Rp110 miliar untuk kelompok Perusahaan Efek, serta Rp25 miliar hingga Rp50 miliar untuk Manajer Investasi.

Persyaratan tambahan berupa MKBD dan ketentuan dana kelolaan juga diterapkan sesuai kelompok kegiatan usaha masing-masing.

Investor Membutuhkan Pasar Modal yang Transparan dan Pelaku Industri yang Kredibel

Penguatan tata kelola menjadi penting karena kualitas industri tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki, tetapi juga kemampuan menjaga kepatuhan dan melindungi kepentingan nasabah.

OJK meminta sekuritas yang terlibat dalam kasus pelanggaran memperkuat kompetensi pegawai, pengendalian internal, dan fungsi kepatuhan.

Korporasi juga diminta mengevaluasi penyebab pelanggaran dan melaporkan langkah perbaikannya kepada regulator.

Untuk Manajer Investasi, OJK meningkatkan komunikasi dengan asosiasi industri agar pembinaan dan pengawasan berjalan lebih efektif.

April 2029 Menjadi Tenggat Penting Bagi Masa Depan Industri Pasar Modal

OJK menyediakan masa transisi hingga April 2029 agar seluruh pelaku industri memiliki waktu memenuhi persyaratan baru secara bertahap.

Selama proses tersebut, regulator akan mengawasi perkembangan pemenuhan komitmen dan mendorong keterlibatan aktif pemegang saham dalam memperkuat permodalan korporasi.

Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menegaskan pentingnya pendekatan pengawasan yang berkelanjutan.

“Langkah tersebut merupakan bagian dari pendekatan pengawasan OJK,” tulis Wahyu dalam siaran pers, Rabu (11/11) malam.

Menurut OJK, pendekatan tersebut memadukan penegakan hukum, pencegahan, dan perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi risiko pelanggaran berulang.

Keberhasilan reformasi hingga April 2029 akan menjadi salah satu penentu kualitas kelembagaan pasar modal Indonesia sekaligus fondasi untuk memperkuat kepercayaan investor domestik dan global.****