Kemenko Perekonomian Gelar Konsultasi Publik Rancangan Permenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Kegiatan ini merupakan bagian dari penyelarasan penahapan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, sekaligus untuk menguji empat aspek utama, yaitu ketepatan substansi dalam menjawab persoalan industri, efektivitas mekanisme koordinasi agar tidak menambah beban birokrasi, kejelasan pembagian peran antar-pemangku kepentingan (termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha), serta identifikasi dini potensi hambatan implementasi di lapangan.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro Kimia Farmasi dan Tekstil, Eripson, menyampaikan bahwa pengembangan industri sediaan farmasi dan alat kesehatan tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu Kementerian atau Lembaga, namun perlu melibatkan seluruh stakeholder terkait karena mencakup mata rantai yang luas, mulai dari riset dan inovasi, penyediaan bahan baku, proses produksi, standardisasi mutu, regulasi perdagangan ekspor-impor, fasilitasi investasi, hilirisasi, hingga pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan industri, Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi terpadu antar Kementerian/Lembaga sebagaimana diamanatkan Pasal 941 PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta sinkronisasi rencana aksi dalam berbagai dokumen perencanaan, mulai dari RIPIN, peta jalan alat kesehatan, hingga rencana aksi pengembangan fitofarmaka.

Selain itu, dalam forum tersebut, perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa penyusunan RPermenko dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), sebagaimana diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menjamin hak untuk didengar, dipertimbangkan masukannya, serta memperoleh penjelasan atas masukan yang diakomodasi. Penyusunan RPermenko ini juga merupakan pelaksanaan amanat Pasal 941 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2024.

Namun, saat ini Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mengalami salah satu tantangan yaitu kerentanan utama ketahanan farmasi nasional yang terletak pada sektor hulu (upstream), di mana bahan baku obat (BBO/API) berbasis kimia sangat rentan terhadap guncangan geopolitik maupun pandemi karena ketiadaan integrasi dengan industri petrokimia hulu di dalam negeri. Industri BBO domestik menghadapi kendala skala keekonomian dan struktur biaya yang membuat sulit bersaing di pasar global.

Lebih lanjut, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) yang diwakili oleh Pamian Siregar, menyampaikan apresiasi atas inisiatif penguatan koordinasi tersebut. GPFI menyoroti ketergantungan terhadap bahan baku obat impor serta tantangan keekonomian dan struktur industri di sektor hulu. GPFI mengusulkan penguatan dukungan fiskal dan nonfiskal, kepastian penyerapan produk dalam negeri, serta mekanisme koordinasi yang mampu menyelesaikan hambatan implementasi kebijakan antarinstansi.

Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) juga menyatakan kesiapan untuk mendukung penyusunan dan implementasi RPermenko sebagai mitra pemerintah. Ketua Umum ASPAKI Imam Subagyo mengusulkan agar penilaian perkembangan produksi alat kesehatan tidak hanya memperhatikan jumlah jenis produk, tetapi juga mempertimbangkan nilai transaksi. ASPAKI juga mendorong keterlibatan asosiasi dalam kelompok kerja, peningkatan intensitas koordinasi, serta penguatan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah agar kapasitas produksi dan investasi industri dalam negeri diikuti penyerapan pasar.

Dukungan turut disampaikan AB3O yang menekankan pentingnya pengembangan produksi bahan baku obat di dalam negeri. Melalui perwakilannya yang hadir yaitu Irfat Andrianto, AB3O mengusulkan pelibatan asosiasi dalam pembahasan teknis, kejelasan tahapan dan target penyelesaian hambatan, serta penguatan koordinasi kebijakan untuk menciptakan kepastian bagi investasi dan pengembangan rantai pasok bahan baku obat nasional.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan sejumlah masukan untuk mempertajam rancangan kebijakan. Perwakilan Kadin Randy Teguh, mengingatkan perlunya memperhatikan perbedaan karakteristik industri farmasi dan alat kesehatan, memperluas pelibatan unsur ekosistem industri, serta mengikutsertakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam koordinasi terkait pengadaan dan penyerapan produk dalam negeri. Selain itu, perwakilan Kadin bidang farmasi, Ani Rahardjo, turut meminta kejelasan dasar penghitungan indikator proporsi jenis obat yang dapat diproduksi di dalam negeri agar pemantauan capaian kebijakan lebih terukur.

Berbagai masukan dalam konsultasi publik ini akan menjadi bahan penajaman RPermenko sebelum tahapan harmonisasi lebih lanjut. Kemenko Perekonomian menekankan pentingnya mekanisme koordinasi yang operasional, terukur, dan melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga upaya penguatan industri sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat memberikan manfaat bagi ketahanan kesehatan nasional dan perekonomian

Turut hadir dalam kegiatan yaitu perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sekretariat Negara, BRIN, perwakilan sejumlah Asosiasi seperti Komisi Bahan Baku Farmasi, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), KADIN Indonesia, serta Akademisi dari UGM dan UNAIR. (dep5/dlt/tam)

Sumber: ekon.go.id