Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global akibat dinamika geopolitik, fluktuasi harga energi, serta tekanan terhadap perdagangan dan investasi internasional, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid dan resilien. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,47% pada triwulan III-2026, dengan tingkat inflasi terkendali sebesar 3,23%. Dari sisi investasi, realisasi investasi telah mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target tahunan. Ketahanan eksternal juga tetap terjaga, tercermin dari cadangan devisa sebesar USD146,8 miliar atau setara 5,3 bulan impor serta surplus neraca perdagangan sebesar USD3,36 miliar. Sementara itu, aktivitas industri manufaktur terus menunjukkan ekspansi dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada pada level 54,0.
“Jika ditanya mengenai prospek ekonomi Indonesia pada 2027, jawaban saya hanya satu, yaitu the outlook is good,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Kadin Indonesia Economic & Diplomatic Breakfast of November 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/11).
Selain itu, Pemerintah juga memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 memberikan izin kepada eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan untuk menempatkan sedikitnya 30% dari hasil ekspor selama minimal tiga bulan pada bank devisa yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, termasuk bank non-BUMN. Ketentuan ini berlaku bagi eksportir yang memenuhi kriteria kepemilikan saham, yakni perusahaan pertambangan Indonesia yang memiliki setidaknya satu pemegang saham dari tujuh negara atau wilayah yang ditetapkan, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok (termasuk Hong Kong), Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa, dengan kepemilikan saham minimal 10%. Selain lima bank milik negara, Pemerintah juga telah menunjuk 11 bank non-BUMN sebagai bank devisa, di antaranya Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, JPMorgan, Citibank, dan OCBC NISP. Sementara itu, usulan revisi terhadap ketentuan tersebut mencakup perluasan cakupan entitas bisnis yang dapat memenuhi persyaratan serta pengakuan kepemilikan saham secara tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Owner (UBO).
Lebih lanjut, Pemerintah tengah menyiapkan kerangka ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui pembentukan DSI sebagai perantara tunggal dalam tata kelola ekspor tiga komoditas, yaitu batu bara, minyak nabati, dan ferroalloy. Melalui Portal DSI (NADI) yang terintegrasi dengan CEISA dan SINSW, DSI bertugas meninjau, memverifikasi, dan menyetujui dokumen ekspor, termasuk kontrak dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), serta mengawasi proses pra dan pascabea cukai. Meskipun transaksi komersial tetap dilakukan secara langsung antara eksportir dan pembeli, eksportir wajib menyampaikan seluruh dokumen melalui portal dan tetap bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan ekspor. Pemerintah menargetkan penyelesaian perubahan regulasi pada pertengahan November 2026, dilanjutkan dengan pengujian sistem pada 15 November 2026 dan uji coba terbatas pada 15 Desember 2026, sehingga Portal DSI (NADI) dapat beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.
Lebih lanjut, dalam rangka memperluas akses pasar dan memperkuat integrasi ekonomi kawasan, Menko Airlangga juga menyampaikan sejumlah agenda kerja sama ekonomi internasional yang akan diikuti Indonesia. Pada pekan ini, Indonesia akan berpartisipasi dalam KTT ASEAN yang salah satu agendanya mencakup penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang menjadi perjanjian ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia. Selanjutnya, Indonesia akan menghadiri APEC Economic Leaders’ Meeting di Shenzhen untuk mendorong integrasi ekonomi kawasan, ketahanan rantai pasok, serta pertumbuhan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.
Sementara itu, pada 21 November 2026, Indonesia dijadwalkan menandatangani Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Brussels. Perjanjian tersebut diharapkan menjadi babak baru dalam penguatan akses pasar, pembukaan peluang perdagangan dengan tarif nol untuk berbagai produk, serta peningkatan investasi strategis antara Indonesia dan Uni Eropa.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga mengajak para duta besar, perwakilan negara sahabat, dan jajaran Kadin untuk terus memperkuat kemitraan ekonomi dan meningkatkan investasi di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan mitra internasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. “Pintu kami terbuka untuk investasi dan kami selalu terbuka terhadap berbagai masukan. Investasi menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami berharap para mitra dapat tumbuh bersama Indonesia, dengan aspirasi pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun depan dan selanjutnya menuju 7%,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Coordinating Vice Chairman for Foreign Affairs of KADIN Indonesia James T. Riady, Sesmenko Perekonomian Susiwijono, 21 Duta Besar, 34 Atase/Pejabat, serta 5 Foreign Chamber of Commerce (Kamar Dagang Asing). (dlt/iqb/tam)
Sumber: ekon.go.id
