HARIANINDONESIARAYA.COM – Siapa tokoh yang paling berpeluang menggantikan Gibran Rakabuming Raka setelah kursi Wakil Presiden Indonesia kosong?
Apakah Prabowo Subianto akan memilih figur dari partai koalisi, tokoh parlemen, atau sosok yang memiliki kedekatan politik dengan Presiden?
Mengapa nama-nama seperti Ahmad Muzani, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar hingga AHY mulai menjadi perhatian dalam dinamika pergantian Wapres?
Bursa Pengganti Gibran Mulai Menjadi Perhatian Politik Nasional
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka persaingan perhatian politik terhadap calon penggantinya untuk melanjutkan pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah nama mulai disebut dalam pemberitaan, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Namun, nama-nama tersebut masih berada dalam ranah pembicaraan dan spekulasi politik, bukan daftar resmi calon Wakil Presiden yang telah diajukan kepada MPR.
Ketika ditanya mengenai namanya yang ikut mencuat, Ahmad Muzani memilih tidak memberikan komentar mengenai bursa kandidat.
“Jangan komentar bursa dulu,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/11/2026).
Prabowo Memiliki Peran Penting dalam Menentukan Dua Kandidat
MPR telah memutuskan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden yang akan menjalani proses verifikasi.
Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman menyebut Presiden diminta menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari setelah surat permintaan disampaikan.
“Output rapat gabungan adalah kami akan mengirimkan surat ya, kepada Presiden Prabowo meminta beliau menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari,” kata Habiburokhman.
Mekanisme tersebut membuat keputusan Presiden menjadi tahap penting sebelum proses pemilihan berlangsung di MPR.
Sikap Partai Politik Menjadi Bagian dari Peta Persaingan
Partai-partai koalisi pemerintahan mulai menunjukkan sikap mengenai proses penggantian Gibran, termasuk menyerahkan keputusan kepada Presiden.
PKB melalui sejumlah pemberitaan menyampaikan harapan agar Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dapat dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden.
Sementara itu, pemberitaan mengenai sikap Partai Demokrat menunjukkan AHY tidak mengajukan nama sebagai kandidat pengganti Gibran kepada Presiden.
Perbedaan sikap tersebut memperlihatkan bahwa dinamika pencalonan tidak hanya berkaitan dengan popularitas tokoh, tetapi juga konfigurasi kepentingan partai politik.
- Peta Politik Berubah, Puan Maharani Jadi Wakil Presiden dan Sufmi Dasco Ahmad Memimpin DPR?
- Presiden Prabowo Perintahkan Menko PMK Bangun Sekolah Unggulan di Nagan Raya dalam 18 Bulan
- Kemenko PMK Perkuat Pengurangan Risiko Bencana Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru melalui Surveilans Berbasis Masyarakat di DKI Jakarta
MPR Menyiapkan Proses Verifikasi Sebelum Pemilihan
MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa persyaratan calon yang disampaikan Presiden.
Selain tim verifikasi, dibentuk tim ad hoc dengan 36 anggota yang dipimpin tiga wakil ketua MPR untuk mempersiapkan rancangan ketetapan.
MPR menjadwalkan sidang pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden baru pada Rabu (2/12/2026).
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua nama dan MPR memilih salah satunya dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan.
Bursa pengganti Gibran masih terbuka, tetapi penentuan dua nama oleh Prabowo akan menjadi tahap paling menentukan sebelum MPR memilih Wakil Presiden baru.****











