Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam menyusun peta jalan kewajiban sertifikasi halal.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyesuaian Tahapan Kewajiban Sertifikasi Halal yang dipimpin Warsito secara hybrid, pada Kamis (12/11/2026).
Warsito menegaskan, penyesuaian tahapan sertifikasi halal harus menjadi momentum memperkuat kesiapan nasional sekaligus memastikan jaminan produk halal menjadi bagian dari perlindungan masyarakat dan penguatan jati diri bangsa.
“Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut pasca terbitnya PP 40 Tahun 2026, untuk menyusun peta jalan menuju 2028 sebagai komitmen kita bahwa produk halal ini adalah bagian dari jati diri bangsa,” ujar Warsito.
Menurutnya, jaminan produk halal tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing produk nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 menyesuaikan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kelompok produk, meliputi makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), produk impor tertentu, kosmetik, serta barang gunaan hingga 17 Oktober 2028. Periode ini menjadi ruang bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk mematangkan kesiapan implementasi.
“Penyesuaian masa penahapan bukan berarti penundaan persiapan. Periode 2026 sampai 2028 harus menjadi momentum percepatan dan penguatan ekosistem jaminan produk halal nasional,” tegas Warsito.
Ia mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain kesiapan pelaku usaha, pemerataan fasilitas pemeriksaan dan pendampingan, ketertelusuran bahan baku, serta pengawasan produk impor. Berbagai tantangan tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor dengan pembagian peran yang jelas.
Karena itu, Kemenko PMK mendorong penyusunan peta jalan dengan target dan indikator terukur, didukung ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan sertifikasi bagi UMK, serta pemantauan dan evaluasi berkala.
Keterlibatan pemerintah daerah juga dinilai penting, khususnya dalam pendataan pelaku UMK, pendampingan sertifikasi, dan integrasi program jaminan produk halal ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Peta Politik Berubah, Puan Maharani Jadi Wakil Presiden dan Sufmi Dasco Ahmad Memimpin DPR?
- Presiden Prabowo Perintahkan Menko PMK Bangun Sekolah Unggulan di Nagan Raya dalam 18 Bulan
- Kemenko PMK Perkuat Pengurangan Risiko Bencana Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru melalui Surveilans Berbasis Masyarakat di DKI Jakarta
“Pemerintah daerah perlu menjadi pelaksana aktif percepatan sertifikasi halal, bukan hanya objek sosialisasi kebijakan pusat,” tambah Warsito.
Dalam rapat tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melaporkan capaian sertifikasi halal nasional yang telah menjangkau lebih dari 15,4 juta produk per November 2026. BPJPH juga memaparkan strategi pembinaan, peningkatan literasi masyarakat, percepatan sertifikasi, dan pengawasan produk halal. Sementara itu, Kementerian Agama menyampaikan dukungan pengembangan literasi halal dan kapasitas pengawasan.
Sebagai tindak lanjut, Warsito menggarisbawahi tiga langkah utama. Pertama, pembentukan tim kecil yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempersiapkan pembentukan satuan tugas (Satgas) percepatan sertifikasi halal.
Kedua, pengkajian landasan regulasi pembentukan Satgas, baik melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian maupun kemungkinan penguatan melalui Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden, dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan asosiasi pelaku usaha.
Ketiga, penyusunan peta jalan berdasarkan bidang atau klaster yang memuat program, langkah pelaksanaan, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.
“Konsolidasi percepatan dan pengendalian target wajib halal 2028 harus berbasis indikator yang terukur,” pungkas Warsito.
Rapat tersebut turut dihadiri para deputi BPJPH, Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan, serta kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, KNEKS, BPOM, Badan Karantina Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia.
Sumber: kemenkopmk.go.id
