HARIANINDONESIARAYA.COM – Mengapa pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi masa depan politik Gerindra?
Apakah Prabowo Subianto akan memilih kader internal untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan sekaligus mempersiapkan regenerasi partai?
Atau justru figur nonpartai akan dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan koalisi dan memperluas dukungan politik menjelang Pemilihan Presiden 2029?
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden membuka babak baru dalam konsolidasi politik pemerintahan Prabowo Subianto.
- Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Ini Alasan dan Tantangannya
- Kemenko PMK Dorong Integrasi Data Pencegahan dan Layanan Kesehatan Korban TPPO melalui Satu Data TPPO
- Gerindra Sumbar Usung Dukungan untuk Sufmi Dasco Jadi Wapres, Andre Rosiade Ungkap Pertimbangan Politiknya
Perdebatan kini tidak hanya menyangkut pengisian kursi wakil presiden, tetapi juga kesinambungan kepemimpinan dan konfigurasi politik menuju 2029.
Agus Sulistriyono, CEO Promedia Group, menilai kader internal Partai Gerindra memiliki pertimbangan strategis apabila Prabowo ingin membangun kesinambungan kepemimpinan sekaligus mempersiapkan regenerasi partai.
Menurut Sulis, posisi wakil presiden dapat menjadi ruang pembuktian kapasitas kader melalui pengalaman langsung menjalankan pemerintahan, bukan sekadar memperoleh jabatan politik.
Namun, pilihan kader Gerindra maupun figur nonpartai memiliki konsekuensi berbeda terhadap hubungan koalisi, representasi politik, dan persiapan kepemimpinan nasional.
Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Membuka Persaingan Politik Pengisian Kursi Wapres
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis, (12/11/2026), sekaligus memulai proses pengisian jabatan wakil presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak surat pengunduran diri tersebut diterima.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon usulan presiden.
Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional mengajukan dua nama, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.
Pemerintah dan MPR menargetkan proses pengisian jabatan tersebut selesai sebelum akhir Desember 2026. CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia
Dalam perkembangan politik terbaru, Prabowo bertemu sejumlah pimpinan partai koalisi di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, (13/11/2026).
Menurut pemberitaan detikcom pada Minggu, (15/11/2026), sejumlah partai koalisi menyerahkan keputusan pemilihan pengganti Gibran kepada Prabowo.
Kader Gerindra Memiliki Kesempatan Perkuat Regenerasi dan Kesinambungan Kepemimpinan
Agus Sulistriyono menilai pengisian kursi wakil presiden menjadi kesempatan bagi Gerindra mempersiapkan kader untuk menghadapi dinamika kepemimpinan nasional.
Menurut Sulis, wakil presiden dari internal Gerindra berpeluang memperoleh pengalaman pemerintahan sekaligus membangun rekam jejak kepemimpinan di tingkat nasional.
“Kalau pertimbangannya keberlanjutan kepemimpinan Prabowo untuk dua periode sekaligus regenerasi, saya melihat figur internal Gerindra lebih strategis,” ujar Sulis, CEO Promedia Group.
Ia menjelaskan, jabatan wakil presiden memberikan kesempatan bagi kader untuk memahami persoalan pemerintahan, mendampingi presiden, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Pengalaman tersebut dapat menjadi modal politik untuk membangun kepercayaan publik menjelang kontestasi Pemilihan Presiden 2029.
Namun, Sulis mengingatkan bahwa regenerasi Gerindra tidak cukup dilakukan melalui pemberian jabatan strategis kepada kader tertentu.
“Jangan sampai Gerindra kuat karena Prabowo, tetapi tidak menyiapkan kader yang mampu memperoleh kepercayaan masyarakat,” katanya.
Menurut dia, keberhasilan kader harus diukur berdasarkan hasil kerja pemerintahan yang dapat dirasakan masyarakat, bukan semata-mata kedekatan dengan presiden.
Figur Nonpartai Tetap Memiliki Keunggulan, Tetapi Tidak Otomatis Menjamin Tambahan Dukungan
Di sisi lain, Sulis mengakui figur nonpartai memiliki kelebihan apabila mampu menjangkau kelompok masyarakat di luar basis pendukung Prabowo.
Pilihan tersebut juga berpotensi menjadi jalan kompromi untuk menjaga keseimbangan hubungan politik di antara partai-partai pendukung pemerintahan.
Namun, status nonpartai tidak otomatis memberikan tambahan suara ataupun menjamin stabilitas hubungan politik dalam pemerintahan.
Figur independen juga dapat memiliki jaringan dan kepentingan politik sendiri sehingga rekam jejak, kapasitas, serta komitmen pemerintahan perlu menjadi pertimbangan.
“Kalau figur nonpartai tidak menawarkan keunggulan yang jelas, sementara Gerindra punya kader yang kompeten, mengapa kesempatan mematangkan kader sendiri harus kembali dilewatkan?” ujarnya.
Sulis juga mengingatkan bahwa pengangkatan kader Gerindra berpotensi memunculkan kalkulasi politik baru dari partai mitra menjelang Pilpres 2029.
Karena itu, komunikasi antarkekuatan koalisi tetap diperlukan agar pengisian jabatan wakil presiden tidak mengganggu konsolidasi pemerintahan.
Bursa Pengganti Gibran Menjadi Ujian Konsolidasi Koalisi dan Persiapan Kepemimpinan Nasional
Perkembangan terbaru memperlihatkan sejumlah nama dari lingkungan partai politik mulai diperbincangkan sebagai kandidat pengganti Gibran.
Detikcom melaporkan nama Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani dari Gerindra termasuk figur yang disebut dalam pembicaraan bursa calon wakil presiden.
Namun, nama-nama tersebut masih sebatas figur yang diperbincangkan dan belum menjadi keputusan resmi Presiden Prabowo. detiknews
Sulis menegaskan, sikap partai yang menyerahkan keputusan kepada Prabowo saat ini tidak otomatis menjadi kesepakatan mengenai konfigurasi politik Pilpres 2029.
Ia juga mengingatkan bahwa wakil presiden pengganti Gibran tidak otomatis menjadi pendamping Prabowo dalam pemilihan presiden berikutnya.
Kinerja pemerintahan, penerimaan masyarakat, dan kesepakatan politik tetap menjadi faktor yang menentukan perjalanan kepemimpinan nasional.
“Dua periode tidak bisa dijamin hanya dengan memilih wapres dari Gerindra,” kata Sulis.
Menurutnya, prioritas wakil presiden pengganti Gibran harus tetap membantu presiden menyelesaikan agenda pemerintahan selama periode 2024–2029.
Dengan demikian, regenerasi Gerindra dan kesinambungan kepemimpinan Prabowo perlu berjalan beriringan tanpa mengabaikan kepentingan koalisi serta kepercayaan masyarakat.****
