Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Ini Alasan dan Tantangannya

HARIANINDONESIARAYA.COM – Mengapa pemerintah mulai menawarkan proyek pemindahan badak Jawa kepada investor dan lembaga donor internasional?

Berapa besar tantangan pendanaan untuk membangun habitat kedua bagi satwa langka yang hanya bertahan di Indonesia?

Apakah skema investasi konservasi dapat menjamin keselamatan badak Jawa tanpa mengorbankan perlindungan ekosistem?

Hashim Djojohadikusumo Buka Pendanaan Internasional untuk Pengembangan Habitat Badak Jawa

Pemerintah Indonesia mulai menjajaki dukungan investor dan lembaga donor internasional untuk mendukung wacana pengembangan habitat kedua badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan tersebut dalam rangkaian COP31 di Antalya, Turki.

Rencana tersebut berkaitan dengan upaya mengurangi risiko kepunahan akibat ancaman gempa, tsunami, dan aktivitas vulkanik di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Hashim mengatakan Indonesia memiliki 57 taman nasional yang berpotensi dikembangkan melalui skema kerja sama pendanaan konservasi.

Ia juga mencontohkan kerja sama Indonesia dengan Norwegia yang menghasilkan tambahan kontribusi 100 juta Dolar AS atau sekitar Rp1,8 triliun atas keberhasilan menekan deforestasi.

Skema Investasi Konservasi Perlu Kepastian Program dan Kelayakan Ekologis Sebelum Dijalankan

Penjajakan pendanaan internasional menjadi bagian dari gagasan memperluas pembiayaan perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Namun, rencana pendanaan tersebut belum dapat diartikan sebagai kepastian bahwa proyek relokasi badak Jawa akan dilaksanakan.

Kementerian Kehutanan menegaskan Alas Purwo masih sebatas kawasan potensial yang harus melalui kajian ilmiah dan penilaian teknis secara menyeluruh.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyampaikan bahwa pengembangan habitat kedua membutuhkan perencanaan matang untuk memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidup badak Jawa.

Dengan demikian, kepastian lokasi, kebutuhan teknis, dan skema pelaksanaan harus menjadi perhatian sebelum pemerintah melangkah ke tahap implementasi.

Penolakan Masyarakat dan Ketidakpastian Habitat, Ujian Transparansi Kebijakan Konservasi

Rencana tersebut juga memunculkan penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat, termasuk GMNI Banten yang meminta pemerintah mengutamakan kajian ilmiah dan melibatkan masyarakat setempat.

Ketua DPD GMNI Banten, Endang Kurnia, mengingatkan bahwa Alas Purwo memiliki ekosistem tersendiri sehingga tidak bisa langsung dianggap sebagai lokasi yang siap menampung badak Jawa.

“Setiap kebijakan terkait spesies tersebut harus berlandaskan kajian ilmiah yang mendalam, transparan, serta melibatkan para ahli konservasi dan masyarakat setempat,” kata Endang.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan memastikan perlindungan habitat alami di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas meskipun pengembangan habitat kedua sedang dipertimbangkan.

Tantangan proyek ini bukan hanya mendapatkan pendanaan, melainkan memastikan setiap investasi konservasi menghasilkan perlindungan nyata bagi badak Jawa dan ekosistemnya.****