Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong Pemerintah daerah se-Sumatera berkolaborasi dalam melakukan konsolidasi dan hilirisasi potensi Sumber daya alam secara terintegrasi. Hal ini disampaikan Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu saat menyampaikan sambutan dalam acara Rapat anggota DPD RI Sub-Wilayah I di Batam Kepulauan Riau pada Jum’at (11/09).
“Wilayah Sumatera memiliki potensi SDA yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Namun di sisi lain, letak wilayah Sumatera yang strategies memiliki tantangan bencana alam yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir,” ungkap Sultan.
Sebagian besar wilayah Sumatera adalah Daerah terdepan Indonesia bagian Barat. Tepat di jalur Perdagangan international Selat Malaka dan Samudera Hindia.
“Terdapat banyak daerah kepulauan di wilayah ini. Sehingga perlu dibentuk sebuah koridor atau ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis juga terintegrasi,” tambahnya.
Selain itu, ketua DPD RI ke-6 itu mendorong agar Pemerintah Pusat Dan Daerah terus berkoordinasi menyiapkan langkah-langkah efektif Dan inovatif dalam proses rehabilitatlsi Dan Rekonsiliasi pasca bencana alam banjir Dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Bagi kami, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan apa yang rusak. Kita harus membangun kembali dengan prinsip build back better, safer, and sustainable,” terangnya.
Dia menegaskan agar Infrastruktur yang dibangun harus lebih tangguh. Konektivitas harus diperkuat. Perekonomian masyarakat harus kembali bergerak.
“Dan yang paling penting, masyarakat khususnya anak-anak bisa kembali melaksanakan proses belajar di Sekolah dan memiliki masa depan yang lebih aman,” tutupnnya.
Hadir dalam Rapat Subwil I itu Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kepri Dan wakil Gubernur Aceh serta belasan Bupati/walikota. Sultan bersama bersama 37 anggota DPD RI asal 10 Provinsi se-Sumatera juga menghimpun berbagai aspirasi para Bupati Dan walikota terkait efisiensi TKD hingga pembangunan kawasan ekonomi khusus dan Free Trade Zone (FTZ).
Sumber: dpd.go.id
