Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyoroti peristiwa penembakan tiga warga sipil yang merupakan aparatur pemerintah di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu (9/9/2026) lalu. Menurutnya, kejadian ini kembali menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih menjadi kelompok paling rentan dalam konflik bersenjata di Papua.
“Saya menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban. Mereka menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, tetapi justru kehilangan nyawa dalam situasi konflik. Pemerintah perlu segera menyikapi agar kejadian serupa tidak berulang dan terus berlarut-larut. Presiden sudah waktunya mengambil keputusan politik nasional untuk menyelesaikan konflik Papua yang telah berlangsung terlalu lama,” kata Filep, Jumat (11/9/2026).
Seperti diketahui, data Komnas HAM menunjukkan bahwa pada semester I 2026 terdapat 42 peristiwa konflik di Papua dengan 59 korban meninggal dan 50 korban luka. Dari korban meninggal, 43 diantaranya merupakan warga sipil, 8 anggota TNI-Polri, dan 8 anggota kelompok bersenjata. Data ini memperlihatkan bahwa masyarakat sipil menanggung dampak paling besar.
“Perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas sekaligus indikator utama keberhasilan kebijakan di Papua. Setiap warga harus bebas dari rasa takut dan ancaman, berhak hidup, bekerja, bersekolah, berobat, bepergian dan memperoleh pelayanan pemerintah tanpa takut menjadi korban kekerasan. Karena itu, negara wajib memastikan wilayah konflik tidak menjadi ruang dimana masyarakat sipil kehilangan hak paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dan merasa aman,” ujarnya.
“Pendekatan keamanan sudah berlangsung lama. TNI-Polri telah dikerahkan dan berbagai operasi telah dilakukan. Berbagai program pembangunan dan kesejahteraan juga telah dilaksanakan. Namun, jika setelah semua itu warga sipil masih ditembak, maka pemerintah harus berani mengevaluasi efektivitas strategi penyelesaian konflik secara menyeluruh dan tuntas,” tegas Filep lagi.
Menurut Filep, evaluasi ini menargetkan adanya strategi yang lebih komprehensif agar aparat dapat menjalankan tugas melindungi masyarakat tanpa turut menjadi korban dan terus terjebak dalam siklus kekerasan.
“Saya mendorong Presiden memimpin evaluasi nasional penanganan konflik Papua dan menetapkan peta jalan penyelesaian yang memiliki target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, serta mekanisme pengawasan. Prioritas pertama harus perlindungan masyarakat sipil, melalui pengamanan jalur pelayanan publik, perlindungan tenaga kesehatan, guru, ASN, pekerja pembangunan, masyarakat adat, perempuan dan anak, serta penanganan serius terhadap masyarakat yang mengungsi akibat konflik,” jelas Filep.
Pada saat yang sama, Sekretaris MPR RI For Papua itu juga menekankan bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap warga sipil harus diselidiki secara profesional, transparan, dan berdasarkan hukum, siapa pun pelakunya harus bertanggung jawab.
“Pemerintah perlu memperkuat pendekatan politik, hukum, HAM, pembangunan, dan dialog. Keamanan penting, tapi keamanan tanpa penyelesaian akar konflik tidak cukup untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Sebagai Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, saya menegaskan bahwa ukuran keberhasilan penanganan konflik bersenjata di Papua harus memprioritaskan nyawa masyarakat dan memberikan rasa aman sepenuhnya,” kata Filep.
“Presiden harus mengambil keputusan sekarang, lindungi masyarakat sipil, hentikan siklus kekerasan, dan bangun jalan penyelesaian konflik Papua yang permanen, bermartabat, terukur, dan berkeadilan. Papua membutuhkan keamanan. Lebih dari itu, Papua membutuhkan jaminan bahwa setiap warga negara berhak hidup dalam damai dan terlindungi,” pungkasnya.
Sumber: dpd.go.id
