Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyoroti kesenjangan kesempatan perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam Karang Taruna Women’s Forum 2026 bertema “Perempuan Bergerak, Berdaya, dan Berdampak” di Yogyakarta, Sabtu (24/10/2026). Forum yang menjadi bagian dari Bulan Bakti Nasional Karang Taruna 2026 ini diselenggarakan untuk membahas hambatan kepemimpinan perempuan melalui dialog lintas pemangku kepentingan dan menindaklanjuti hasil riset Karang Taruna di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi rekomendasi nyata.
Dalam sambutannya, GKR Hemas menegaskan bahwa kesetaraan tidak cukup diukur dari jumlah perempuan yang berpartisipasi, tetapi juga dari kewenangan mereka dalam menentukan keputusan. “Kita tidak cukup menghitung jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan. Kita harus melihat siapa yang berwenang mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan menentukan arah pembangunan,” tegasnya.
Menurut GKR Hemas, hambatan kepemimpinan perempuan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan individu, tetapi juga pembagian tanggung jawab domestik yang belum adil, stereotip tentang pemimpin, keterbatasan jejaring, serta mekanisme organisasi yang belum inklusif. Karena itu, ia menekankan perlunya dukungan bersama dari keluarga, organisasi, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media. “Kepemimpinan perempuan bukan semata persoalan keberanian individu, melainkan juga keadilan kesempatan dan dukungan ekosistem. Keluarga, organisasi, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media mempunyai tanggung jawab bersama,” ujarnya.
GKR Hemas juga menempatkan Karang Taruna sebagai ruang pembelajaran kepemimpinan bagi generasi muda. Ia mendorong organisasi ini tidak berhenti menyuarakan kesetaraan, tetapi menerapkannya dalam proses kaderisasi dan pemberian kesempatan memimpin.
Dari data riset yang dilakukan dengan bantuan Universitas Negeri Yogyakarta diketahui bahwa 243 ketua organisasi kepemudaan yang menjadi responden kajian di DIY, hanya sembilan orang atau 3,73% yang merupakan perempuan. Di sisi lain, 92% responden menyatakan organisasinya telah memberikan ruang kesetaraan.
“Temuan tersebut memberi pelajaran penting, mengakui perempuan mampu memimpin belum selalu sama dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk benar-benar memimpin,” ujar GKR Hemas.
Ketua Karang Taruna DIY sekaligus Ketua Pelaksana Bulan Bakti Nasional Karang Taruna 2026, Gusti Kanjeng Ratu Hayu, menjelaskan bahwa forum tersebut berangkat dari persoalan keterlibatan perempuan yang belum sebanding dengan kehadiran mereka di posisi strategis organisasi. “Keikutsertaan perempuan itu sebenarnya banyak sekali, tapi begitu ke atas kepengurusan, ke ketua KSB, itu semakin lama semakin sedikit. Jadi sebenarnya apa yang terjadi?” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT), G. Budisatrio Djiwandono, juga menekankan pentingnya membuka kesempatan bagi perempuan untuk memimpin. Budisatrio juga menyoroti keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Berdasarkan catatan yang ia sampaikan, dari 580 anggota DPR RI yang perempuan berjumlah 127 orang atau 21,9 persen, sedangkan di DPD RI terdapat 56 perempuan dari 152 anggota atau 36,8 persen. Ia menyebut keterwakilan perempuan di DPR RI yang belum mencapai 30 persen sebagai tantangan bersama, termasuk bagi Karang Taruna sendiri.
“Sama halnya di kalangan perempuan, banyak sekali perempuan hebat tapi belum mendapatkan kesempatan. Carilah perempuan-perempuan di desa masing-masing, berilah mereka kesempatan. Cita-cita kita bersama sebagai organisasi karang taruna untuk memberikan dampak positif bagi rakyat banyak dan juga kita ingin menjadi organisasi yang inklusif,” ujarnya
Melalui forum ini, hasil riset dan diskusi lintas pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang mendorong organisasi lebih inklusif serta memperluas kesempatan perempuan untuk berkontribusi dan mengambil peran strategis di masyarakat.***
Sumber: dpd.go.id
