Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan relawan penanggulangan bencana dalam Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) guna memperkuat kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana nonalam, khususnya zoonosis dan penyakit infeksius baru.
Langkah penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Penyelarasan Kebijakan terkait Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Relawan Penanggulangan Bencana Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) dalam Upaya Pencegahan Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, di Jakarta, pada Kamis (29/10/2026).
Rapat yang dilaksanakan dalam kerangka program Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia (CARE-I) ini dibuka oleh Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo. Ia menekankan bahwa Forum PRB memiliki posisi vital di tingkat lokal untuk mendeteksi ancaman kesehatan masyarakat sejak dini sebelum berkembang menjadi wabah meluas.
“Forum PRB memiliki posisi strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana nonalam. Melalui keterlibatan berbagai unsur, Forum PRB diharapkan dapat mendukung pengenalan risiko, deteksi dini, dan penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih terkoordinasi,” ujar Andre.
Salah satu tantangan utama yang mengemuka dalam diskusi adalah belum terintegrasinya ancaman zoonosis secara optimal ke dalam dokumen perencanaan dan regulasi di tingkat daerah. Menanggapi hal tersebut, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri, Evan Fardianto, menyoroti belum masuknya zoonosis dalam pilar Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah sehingga membutuhkan saluran kebijakan yang tepat.
“Zoonosis ini belum masuk dalam SPM urusan apa pun di daerah, termasuk SPM kesehatan. Lalu, cantolannya di mana bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganannya? Salah satu opsi yang dapat didorong adalah mengintegrasikannya ke dalam SPM urusan kebencanaan,” jelas Evan.
Evan menambahkan bahwa dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) daerah saat ini umumnya baru mencakup 13 jenis ancaman bencana alam, sehingga penyelarasan kebijakan diperlukan agar ancaman wabah dan zoonosis turut mendapatkan alokasi perencanaan serta anggaran yang memadai.
Sementara itu, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, memaparkan fungsi konkret yang harus dijalankan Forum PRB untuk menjembatani kesiapsiagaan masyarakat tanpa harus membentuk struktur baru di lapangan.
“Forum PRB memiliki lima peran strategis, yaitu melakukan advokasi agar risiko wabah masuk dalam agenda pengurangan risiko bencana, memperkuat koordinasi multipihak, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan, melakukan pemetaan partisipatif terhadap wilayah rawan dan kelompok rentan, serta mengawal pemantauan dan evaluasi program,” ungkap Pangarso.
Pangarso menegaskan bahwa Forum PRB difokuskan sebagai simpul koordinasi yang menyatukan kader kesehatan, aparatur desa, peternak, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat pelaporan dini dan komunikasi risiko tanpa mengambil alih tugas teknis tenaga kesehatan maupun petugas kesehatan hewan.
Sebagai langkah konkret, rapat ini menyepakati pentingnya integrasi platform surveilans yang ada, optimalisasi Tim Koordinasi Daerah (Tikorda), serta penyusunan rencana aksi strategis lintas kementerian/lembaga. Kemenko PMK memastikan pemerintah terus mengawal sinergi lintas sektor agar kesiapsiagaan menghadapi ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru terbangun secara terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut menghadirkan perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga dan mitra pembangunan terkait, diantaranya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, serta Food and Agriculture Organization (FAO).
Sumber: kemenkopmk.go.id
