Keseimbangan Primer Surplus Rp114,8 Triliun, Bagaimana Gambaran Kesehatan Fiskal dan APBN 2026?

HARIANINDONESIARAYA.COM – Mengapa pemerintah harus mempercepat belanja negara hingga Rp945,2 triliun hanya dalam dua bulan terakhir 2026, ketika defisit APBN sudah mencapai Rp379,3 triliun?

Apakah percepatan pencairan anggaran menjelang tutup tahun akan benar-benar mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan manfaat program pemerintah bagi masyarakat?

Bagaimana pemerintah memastikan penyerapan anggaran tidak berubah menjadi belanja terburu-buru yang mengurangi efisiensi dan kualitas penggunaan uang negara?

Kementerian Keuangan menyiapkan belanja negara Rp945,2 triliun untuk November–Desember 2026, setelah realisasi pengeluaran pemerintah mencapai Rp2.997,2 triliun hingga akhir Oktober.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat penyelesaian program prioritas, tetapi tetap memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

Sisa Belanja APBN Rp945,2 Triliun Menjadi Agenda Besar Pemerintah Menjelang Tutup Tahun

Realisasi belanja negara hingga 31 Oktober mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Dengan demikian, masih terdapat anggaran sekitar Rp945,2 triliun yang perlu direalisasikan dalam dua bulan terakhir tahun anggaran.

Suahasil menyebut percepatan belanja diperlukan agar program pemerintah yang telah direncanakan dapat diselesaikan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Belanja Pemerintah Pusat Sudah Rp2.343,6 Triliun, Transfer Daerah Rp653,6 Triliun

Dari total pengeluaran negara, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.343,6 triliun, mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun.

Belanja nonkementerian/lembaga mencapai Rp1.104,5 triliun, sedangkan transfer ke daerah terealisasi sebesar Rp653,6 triliun.

Secara tahunan, belanja negara tumbuh 15,6 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pendapatan negara yang mencapai 23,9 persen.

Defisit APBN Rp379,3 Triliun Tidak Menggambarkan Kerugian Negara

Hingga Oktober 2026, APBN mencatat defisit Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan.

Namun, pemerintah menegaskan defisit merupakan bagian dari desain APBN yang memungkinkan negara membiayai berbagai kebutuhan publik.

“APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat, (13/11/2026).

Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan Rp479,7 triliun pada periode yang sama tahun lalu dan masih berada di bawah proyeksi defisit 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB.

Pemerintah Diminta Menjaga Kualitas Belanja, Bukan Sekadar Mengejar Penyerapan

Suahasil mengingatkan percepatan pengeluaran Rp945,2 triliun tidak berarti anggaran dapat dibagikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan efektivitas program.

“Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” kata Suahasil.

Peringatan tersebut menjadi penting karena penyerapan anggaran pada penghujung tahun harus tetap memperhatikan penyelesaian kontrak, ketepatan sasaran, dan manfaat belanja.

Di sisi penerimaan, pemerintah masih harus mengumpulkan Rp590,1 triliun pada November–Desember untuk mengejar target pendapatan negara.

Keberhasilan APBN 2026 tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas belanja, ketepatan program, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.****