Penerimaan Pajak Tumbuh 23,2 Persen, Mengapa Pemerintah Masih Mengejar Rp514 Triliun pada Akhir 2026?

HARIANINDONEISARAYA.COM – Mengapa pemerintah masih harus mengejar Rp514 triliun ketika penerimaan pajak sudah tumbuh 23,2% hingga Oktober 2026?

Apakah angka tersebut merupakan kekurangan terhadap target APBN atau proyeksi penerimaan akhir tahun?

Bagaimana masyarakat dapat memahami perbedaan angka target dan kebutuhan setoran pajak dalam dua bulan terakhir?

Pemerintah menghadapi tantangan penghimpunan penerimaan pajak menjelang akhir 2026.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi hingga 31 Oktober mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan masih ada sekitar Rp514 triliun yang harus dikumpulkan dalam November dan Desember 2026.

“Hampir Rp1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat, (13/11/2026).

Namun, terdapat aspek penting yang perlu dicermati dalam membaca angka kekurangan tersebut, yakni perbedaan antara target APBN dan proyeksi penerimaan akhir tahun.

Selisih Target APBN dan Kebutuhan Penghimpunan Perlu Dibedakan

Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun, sedangkan realisasi sampai Oktober mencapai Rp1.796,8 triliun.

Secara matematis, selisih terhadap target APBN tersebut mencapai Rp560,9 triliun.

Sementara itu, kebutuhan tambahan Rp514 triliun yang disampaikan Suahasil berkaitan dengan proyeksi penerimaan pajak akhir tahun sekitar Rp2.310,8 triliun.

Dengan demikian, angka Rp514 triliun bukan selisih penuh terhadap target APBN, melainkan kebutuhan untuk mencapai proyeksi akhir tahun yang lebih rendah daripada pagu APBN.

Proyeksi Rp2.310,8 triliun tersebut setara sekitar 98% dari target APBN 2026.

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Menjadi Modal Mengejar Kekurangan

Kinerja penerimaan pajak hingga Oktober menunjukkan pertumbuhan 23,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.459 triliun.

PPh nonmigas mencapai Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6%, sedangkan PPN dan PPnBM mencapai Rp793,55 triliun atau meningkat 39,1%.

PPh migas tercatat Rp48,88 triliun atau tumbuh 84,7%, sementara PBB terkontraksi 3,7% menjadi Rp20,52 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengaitkan peningkatan penerimaan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan melalui Coretax.

DJP Menyiapkan Kebijakan Baru untuk Mengoptimalkan Setoran Pajak

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menyampaikan bahwa DJP masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun pada November dan Desember 2026.

“Angka detailnya besok akan kami sampaikan, tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun di November dan Desember,” kata Bimo di Bogor, Kamis, (12/11/2026).

DJP mengandalkan pemungutan PPh Pasal 22 marketplace, Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri, pengurangan sanksi administratif, dan Global Minimum Tax.

Otoritas pajak juga memperkuat pengawasan melalui behavioral nudging, pertukaran informasi perpajakan internasional, dan pengembangan fitur analitik serta kecerdasan buatan pada Coretax.

Bimo menyebut aktivitas pengawasan meningkat sekitar 65% dan aktivitas audit sekitar 25% berdasarkan evaluasi fungsionalisasi pegawai pada Agustus 2025 hingga Agustus 2026.

Tantangan Transparansi dan Akurasi Target Menjelang Penutupan APBN

Di luar penerimaan pajak, pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun atau 83% dari target APBN 2026.

PNBP telah mencapai Rp551,8 triliun atau 120,2% dari target, sedangkan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5%.

Perbedaan antara target APBN, proyeksi penerimaan, dan kebutuhan setoran akhir tahun perlu dijelaskan secara konsisten agar publik dapat menilai kinerja fiskal pemerintah secara objektif.

Pengejaran Rp514 triliun bukan hanya persoalan kemampuan DJP menghimpun pajak, tetapi juga menyangkut transparansi proyeksi, akurasi target, dan kredibilitas pengelolaan APBN 2026.****