Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan energi nasional melalui pembangunan infrastruktur strategis dan diversifikasi sumber energi. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah crude storage di sejumlah wilayah Sumatra, dengan target kapasitas yang diarahkan untuk mendukung ketersediaan stok hingga 60 hari.
Rencana strategis tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11). Pembangunan storage ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas penyimpanan sekaligus memperkuat fleksibilitas pengelolaan pasokan minyak nasional.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, fasilitas tersebut disiapkan untuk menampung minyak mentah hasil impor sehingga Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih memadai.
“Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude. Target kita bisa sampai dengan 60 hari,” ujar Bahlil usai rapat.
Bahlil menjelaskan, studi kelayakan pembangunan fasilitas tersebut telah rampung. Pemerintah selanjutnya akan melakukan peninjauan lokasi mulai akhir tahun ini, dengan mempertimbangkan aspek teknis, keselamatan, dan mitigasi risiko bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur energi berlangsung secara terencana dan memenuhi standar keamanan.
“Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan,” tegasnya.
Selain memperkuat infrastruktur penyimpanan minyak, pemerintah juga terus mendorong diversifikasi energi melalui pengembangan bioetanol. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo turut menanyakan kesiapan implementasi bioetanol E20. Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari E20 hingga E50.
Pengembangan tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian dalam memastikan kesiapan bahan baku dari sektor hulu.
“E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM,” kata Bahlil.
Di sisi lain, pemerintah memastikan implementasi program mandatori biodiesel B50 tetap berlanjut. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional.
Melalui pembangunan crude storage, pengembangan bioetanol, dan keberlanjutan program biodiesel B50, pemerintah terus mengakselerasi transformasi sektor energi nasional. Langkah terpadu ini diharapkan memperkuat keandalan pasokan, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan energi, serta membangun sistem energi Indonesia yang semakin tangguh, mandiri, dan berdaya saing di tengah dinamika global.
Sumber: esdm.go.id
