Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Namun, harga nikel kini justru tertekan oleh derasnya produksi. Pemerintah pun bersiap mengendalikan produksi nikel lewat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar harga kembali sehat.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, harga nikel saat ini sudah turun ke kisaran USD15.800 per ton, di bawah level USD16.000 per ton. Penyebabnya adalah kelebihan pasokan di pasar.
“Kenapa terjadi harga yang buruk? Karena produksi kita,” kata Bahlil saat membuka Mineral dan Batubara Convention – Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11).
Menurut Bahlil, total kebutuhan nikel dunia hanya sekitar 3,5 juta ton per tahun, sementara saat ini terjadi kelebihan pasokan hampir 800 ribu ton.
“Bagaimana mungkin bisa harganya bagus?” ujarnya.
Karena itu, Bahlil meminta industri dan pengusaha tambang nikel menahan produksi ketika pasar belum mampu menyerap pasokan. Jika produksi terlalu besar, nikel Indonesia berisiko dibeli murah oleh negara tertentu, disimpan sebagai cadangan, lalu dijual kembali saat harga naik.
Bahlil mengakui langkah pengendalian produksi lewat RKAB ini akan menuai keberatan. “Pasti banyak protes, saya tahu,” katanya.
Ia menegaskan, sumber daya mineral harus dikelola dengan pandangan jangka panjang. Bahlil membandingkannya dengan sawit yang bisa ditanam ulang setelah 25 tahun. Mineral yang sudah ditambang habis tidak bisa tumbuh lagi.
“Kalau memang hari ini barangnya belum mahal, harganya belum bagus, tinggalkan. Nanti ada Menteri ESDM baru, ada Dirjen baru, ada Presiden baru, ada pengusaha baru, untuk anak cucu kita, untuk mereka mendapatkan harga yang maksimal,” ujar Bahlil.
Pendekatan serupa sebelumnya diterapkan pada batu bara. Dengan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan lewat RKAB, pemerintah mencatat produksi batu bara terkoreksi, tetapi harga dan pendapatan negara justru naik.
Selain mengendalikan produksi, pemerintah juga mendorong pendalaman hilirisasi nikel. Bahlil menyebut pemerintah tengah mengkaji agar pengembangan industri tidak berhenti pada produk setengah jadi, tetapi bergerak menuju produk akhir.
Melalui pengendalian produksi dan pendalaman hilirisasi, pemerintah ingin memastikan nikel Indonesia tidak dijual murah, harga tetap sehat, dan cadangannya masih memberi manfaat bagi generasi mendatang. (ARN)
Sumber: esdm.go.id
