HARIANINDONEISARAYA.COM – Jika ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen, mengapa sebagian masyarakat masih merasakan tekanan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup?
Apakah angka pertumbuhan PDB dapat digunakan untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan?
Bagaimana pemerintah seharusnya membaca perbedaan antara capaian ekonomi nasional dan kondisi ekonomi rumah tangga?
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada kuartal III 2026 kembali memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan kesejahteraan, terutama ketika sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan pendapatan, kualitas pekerjaan, dan daya beli.
- George Yeo Tambah Kepemilikan Saham Wilmar di Tengah Investigasi Karhutla, Ini Fakta Transaksi dan Regulasi Baru
- BEI Desak 12 Emiten Buyback Saham Sebelum Delisting, Kepemilikan Investor Publik Jadi Perhatian
- Terima Rais (Kepala) Republik Tatarstan Federasi Rusia, Menko Airlangga Dorong Penguatan Investasi dan Kerja Sama Industri Indonesia-Tatarstan
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi agregat tidak otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan seluruh kelompok masyarakat.
Peneliti Indef Riza Annisa Pujarama menyoroti meningkatnya proporsi pekerja informal yang dinilai menjadi salah satu persoalan dalam membaca kualitas pertumbuhan ekonomi.
“Orang semakin banyak yang berusaha sendiri,” kata Riza dalam diskusi publik Tanggapan atas Kinerja Ekonomi Kuartal III 2026, Kamis, (5/11/2026).
Menurut dia, perubahan komposisi pekerjaan tersebut perlu dicermati karena berhubungan dengan pendapatan yang diterima masyarakat.
“Implikasinya adalah tentu kepada pendapatan yang mereka terima,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,47 Persen Merupakan Gambaran Agregat Perekonomian Nasional
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026, meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II 2026.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud menjelaskan angka pertumbuhan tersebut menggambarkan perkembangan ekonomi secara agregat, bukan kondisi yang otomatis dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.
BPS juga mengingatkan bahwa perbedaan pertumbuhan antarsektor dan antarkelompok masyarakat membuat dampak pertumbuhan ekonomi tidak selalu sama.
Dalam perkembangan pemberitaan 5 November 2026, Edy menegaskan, “Tentunya di antara 280 juta penduduk Indonesia pasti masih ada yang mengalami tekanan ekonomi.”
Data Ketenagakerjaan Memperlihatkan Tantangan Kualitas Pekerjaan di Indonesia
BPS mencatat proporsi pekerja informal meningkat dari 57,80 persen pada Agustus 2025 menjadi 57,93 persen pada Agustus 2026.
Di sisi lain, jumlah pekerja formal juga meningkat menjadi 62,25 juta orang dari 61,84 juta orang pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Data tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif pada penyerapan tenaga kerja formal, tetapi besarnya proporsi pekerja informal tetap menjadi perhatian dalam menilai kualitas pasar kerja.
Indef menilai kondisi pekerja mandiri, pekerja keluarga tidak dibayar, dan pekerja bebas perlu mendapat perhatian karena berhubungan dengan stabilitas pendapatan serta kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.
Pertumbuhan Industri dan Konsumsi Belum Menjawab Seluruh Persoalan Kesejahteraan
Pada kuartal III 2026, industri pengolahan tumbuh 5,87 persen, sementara industri tekstil dan pakaian jadi meningkat 6,22 persen serta industri kulit dan alas kaki tumbuh 9,75 persen.
Namun, Indef meminta pertumbuhan tersebut diamati lebih jauh karena masih terdapat persoalan PHK dan penutupan sejumlah pabrik padat karya.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen, meningkat dibandingkan 4,89 persen pada kuartal III 2025, dengan kontribusi mencapai 51,97 persen terhadap PDB.
Meski demikian, Riza menyoroti perlambatan konsumsi sepanjang tiga kuartal pertama 2026 serta tekanan yang dihadapi kelompok kelas menengah akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan beban pajak.
Pemerintah Perlu Mengukur Keberhasilan Ekonomi dari Dampaknya Terhadap Masyarakat
Indef mendorong pemerintah mengarahkan belanja negara ke sektor produktif, meningkatkan ketepatan sasaran stimulus fiskal, serta memperkuat penciptaan pekerjaan berkualitas.
Sementara itu, data makroekonomi perlu dibaca bersama indikator pendapatan, ketenagakerjaan, dan daya beli agar evaluasi kebijakan ekonomi lebih mencerminkan kondisi masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi 5,47 persen merupakan capaian positif, tetapi pemerataan pendapatan, kualitas pekerjaan, dan peningkatan daya beli tetap menjadi ukuran penting keberhasilan pembangunan.**
