Sinergi TPIP dan TPID Wilayah Sulampua Perkuat Konektivitas dan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemerintah terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi, khususnya di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang pada Semester I-2026 mencapai 5,45% (ctc), dengan inflasi September 2026 tetap terkendali sebesar 3,28% (yoy) atau berada dalam rentang sasaran nasional.

“Inflasi kelompok pangan bergejolak (Volatile Food) pada September 2026 telah mencapai 5,03% (yoy), sehingga perlu terus kita dikendalikan agar kembali berada dalam kisaran 3–5%, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting TPIP pada Januari 2026. Jika kita lihat secara historis, fenomena iklim seperti La Nina dan El Nino turut memengaruhi produksi dan distribusi pangan yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan sinergi pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan pada Rapat Koordinasi TPIP–TPID Wilayah Sulampua di Makassar, Jumat (23/10).

Capaian inflasi tersebut tidak terlepas dari koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui penguatan Strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif)  dan kolaborasi lintas sektor. Namun demikian, risiko tekanan inflasi perlu terus diantisipasi, baik dari sisi eksternal maupun domestik. Peningkatan harga komoditas energi global berpotensi mendorong kenaikan biaya transportasi dan distribusi, sementara cuaca ekstrem dan fenomena El Nino dapat mengganggu produksi serta pasokan pangan. Selain itu, peningkatan permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 turut berpotensi menambah tekanan terhadap harga sejumlah komoditas pangan strategis.

Risiko tersebut menjadi perhatian khusus bagi wilayah Sulampua yang memiliki karakteristik geografis kepulauan. Pada September 2026, sebanyak 11 dari 14 provinsi di Wilayah Sulampua mencatatkan inflasi tahunan di atas batas atas sasaran nasional sebesar 3,5% dengan Sulawesi Utara mencatat inflasi sebesar 7,59% (yoy). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh komoditas pangan strategis seperti aneka cabai, beras, bawang merah, aneka ikan, dan sayuran.

Ketergantungan terhadap transportasi laut dan udara, jarak antara pusat produksi dan konsumsi, serta kerentanan jalur distribusi terhadap gangguan cuaca menjadi tantangan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Oleh karena itu, penguatan konektivitas antarpulau dan efisiensi rantai pasok menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi di Kawasan Indonesia Timur. Merespons tantangan tersebut, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi TPIP–TPID Wilayah Sulampua pada 23 Oktober 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan yang disinergikan dengan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS). Rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merumuskan langkah pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi dan antisipatif.

Rakor TPIP-TPID Wilayah Sulampua menyepakati lima komitmen strategis sebagai upaya meningkatkan produksi dan produktivitas hulu-hilir di sektor pertanian dan perikanan serta mendukung efisiensi dan kelancaran arus distribusi yang mencakup: (i) Penguatan hulu produksi pangan yang adaptif iklim dan modernisasi pertanian dan perikanan, (ii) Hilirisasi untuk nilai tambah dan umur simpan, (iii) Akses pembiayaan petani-nelayan, (iv) Penguatan kualitas data stok dan pelaksanaan operasi pasar 3T berbasis EWS dan Neraca Pangan, (v) Konektivitas antarpulau untuk integrasi ekosistem pangan.

Guna mendukung potensi ekonomi kawasan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua, dimulai dari komoditas penyumbang inflasi, disertai optimalisasi layanan dan tarif distribusi. Petani dan nelayan juga dihubungkan dengan mitra pembeli (off-taker), termasuk Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG, guna memperkuat akses pasar dan penyerapan hasil produksi.

Turut hadir dalam Rakor tersebut, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Direktur Perum Bulog, Asisten Deputi Kemenko Pangan, Direktur Badan Pangan Nasional, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Pertanian, perwakilan BUMN, perwakilan BMKG, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Sulampua, pelaku usaha pangan, dan perwakilan TPID se-Sulampua. (dep1/map/iqb/tam)

Sumber: ekon.go.id