Presiden Prabowo Terima Gibran Rakabuming Raka Mundur, Polemik Pendidikan Jadi Sorotan Nasional

HARIANINDONESIARAYA.COM – Bagaimana proses pengisian kursi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR?

Apakah Presiden Prabowo Subianto bisa langsung menentukan pengganti Gibran tanpa melalui pemilihan di MPR?

Berapa lama mekanisme konstitusional tersebut harus diselesaikan agar pemerintahan tetap berjalan?

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) membuka persoalan ketatanegaraan baru, yakni mekanisme pengisian posisi orang nomor dua di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi telah menerima surat pernyataan berhenti Gibran ketika keduanya bertemu di Istana Merdeka pada pukul 10.15 WIB.

Setelah pertemuan tersebut, Gibran langsung menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

“Setelah bertemu dengan saya, beliau juga langsung mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyerahkan surat pernyataan berhenti tersebut secara resmi,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).

Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 Menjadi Dasar Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Kedua calon tersebut berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum sebelumnya.

Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata keputusan pribadi Presiden karena tetap membutuhkan mekanisme pemilihan oleh MPR.

MPR Menindaklanjuti Surat Gibran Dan Menyiapkan Proses Pergantian

Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR setelah lebih dahulu menghadap Prabowo di Istana Merdeka.

Penyerahan tersebut menandai dimulainya proses kelembagaan untuk menindaklanjuti permohonan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

Sementara itu, pembatalan rapat paripurna DPR yang sebelumnya dijadwalkan Kamis (12/11/2026) memperlihatkan perubahan agenda politik setelah Gibran mengambil keputusan mengundurkan diri.

Rapat tersebut sebelumnya direncanakan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat yang telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.

Polemik Pendidikan Menjadi Latar Belakang Pengunduran Diri

Dalam pernyataannya, Prabowo menjelaskan bahwa keputusan Gibran berkaitan dengan perbedaan sistem pendidikan luar negeri dan Indonesia serta putusan hukum mengenai pemenuhan persyaratan dalam sistem konstitusional.

Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setingkat SMA.

Namun, MK tidak mengabulkan permohonan diskualifikasi karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

Perkembangan tersebut kemudian memicu perdebatan politik mengenai pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden.

Prabowo Apresiasi Pengabdian Gibran Selama Dua Tahun

Prabowo menyampaikan penghargaan atas pengabdian Gibran sejak masa kampanye hingga dua tahun pemerintahan berjalan.

Presiden menyebut dirinya menangani kebijakan nasional dan pembenahan ekonomi, sedangkan Gibran menjalankan tugas pemantauan program pemerintah di berbagai daerah.

Tercatat 35 provinsi, 149 kabupaten dan kota, serta 303 titik proyek pemerintah telah dikunjungi Gibran selama menjalankan tugas tersebut.

“Saya mendoakan yang terbaik untuk keberhasilan karier serta kekuatan bagi Saudara Gibran dan seluruh keluarga besarnya di masa mendatang,” kata Prabowo.

Pengunduran diri Gibran kini menempatkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden sebagai agenda ketatanegaraan berikutnya, dengan MPR dan Presiden memegang peran sesuai konstitusi.****